Dr.Connie Rahakundini Bakrie, tampil sebagai nara sumber kedua pada pelaksanaan Seminar Akhir Pendidikan yang digelar oleh Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan ke-50 di Bangsal Srutasala, Rabu (2/10). Dalam ceramahnya yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Pertahanan dan Model Pengelolaan dalam rangka Mengurangi Ketergantungan Luar Negeri”, menyoroti kompleksitas permasalahan industri pertahanan nasional yang hingga kini belum mandiri.
Menurut Dr.Connie, sebagai alat pertahanan negara dalam tugasnya TNI membutuhkan dukungan alat pertahanan yang memadai. Ditambahkannya terdapat tiga pilar industri pertahanan Indonesia sebagai pendukung TNI yang dalam kenyataannya saling terkait satu sama lain. Tiga pilar tersebut adalah pertama, produsen yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMS sebagai penyedia alat pertahanan dalam negeri, kedua pemerintah yang mengeluarkan berbagai regulasi yang relevan dan ketiga pengguna yang meliputi TNI, Polri, instansi lain bahkan untuk keperluan ekspor. Di dalam tiga pilar terdapat juga unsur-unsur Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan visi masing-masing tiga pilar tersebut.
Untuk dapat berkembang bahkan mandiri, industri pertahanan nasional memerlukan peran negara yang dapat membawanya ke arah tujuan yang dituju. Peran negara yang diharapkan adalah iklim yang jelas bagi produsen, sehingga operasional BUMN dan BUMS jelas pula arahnya ke depan. Memang, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Perpres Nomor 42/2010 sebagai wujud komitmennya melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional, namun pada kenyataannya jalan menuju kemandirian belum dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan antara lain oleh berbagai kekhasan dalam industri pertahanan nasional seperti teknologinya tingkat tinggi, kompleksitasnya teknologi industri pertahanan, harga pengembangan yang semakin tinggi, masalah pasar yang terbatas juga masa impas yang lama, permasalahan aliran dana, keterkaitan yang erat antara pasar komersial dan pertahanan dan lain-lainnya.
Menurut Dr.Connie, sebagai alat pertahanan negara dalam tugasnya TNI membutuhkan dukungan alat pertahanan yang memadai. Ditambahkannya terdapat tiga pilar industri pertahanan Indonesia sebagai pendukung TNI yang dalam kenyataannya saling terkait satu sama lain. Tiga pilar tersebut adalah pertama, produsen yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMS sebagai penyedia alat pertahanan dalam negeri, kedua pemerintah yang mengeluarkan berbagai regulasi yang relevan dan ketiga pengguna yang meliputi TNI, Polri, instansi lain bahkan untuk keperluan ekspor. Di dalam tiga pilar terdapat juga unsur-unsur Penelitian dan Pengembangan (litbang) yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan visi masing-masing tiga pilar tersebut.
Untuk dapat berkembang bahkan mandiri, industri pertahanan nasional memerlukan peran negara yang dapat membawanya ke arah tujuan yang dituju. Peran negara yang diharapkan adalah iklim yang jelas bagi produsen, sehingga operasional BUMN dan BUMS jelas pula arahnya ke depan. Memang, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Perpres Nomor 42/2010 sebagai wujud komitmennya melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional, namun pada kenyataannya jalan menuju kemandirian belum dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan antara lain oleh berbagai kekhasan dalam industri pertahanan nasional seperti teknologinya tingkat tinggi, kompleksitasnya teknologi industri pertahanan, harga pengembangan yang semakin tinggi, masalah pasar yang terbatas juga masa impas yang lama, permasalahan aliran dana, keterkaitan yang erat antara pasar komersial dan pertahanan dan lain-lainnya.
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar