Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto telah menginstruksikan TNI-AL dan TNI-AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang membawa sekelompok aktivis Australia dan Papua Barat yang dikabarkan akan berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu (17/8) waktu setempat, ke Papua Barat, Indonesia. Ini dilakukan sebagai bentuk protes kekerasan yang dialami masyarakat Papua Barat.
Djoko di Jakarta, Minggu (18/8), mengaku telah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriaty. Menurut Djoko, Greg menjelaskan kapal tersebut akan berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau wilayah Papua. "Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko melalui pesan singkatnya.
Ia pun telah menyapaikan kepada Dubes Australia sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat memfasilitasi untuk pemberangkatan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara lain. "Sangat jelas, saya sampaikan kepada Dubes Australia sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat memfasilitasi untuk pemberangkatan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara lain. Kalau dikaitkan dengan kekerasan dan HAM. Kami (pemerintah Indonesia) juga memilik concern yang sama," tegasnya.
Diketahui, sekitar 50 orang dalam rombongan tersebut akan menumpang dua kapal Papua Barat Freedom Flotilla, ke pantai timur Australia, melalui Selat Torres, lalu menuju Papua Nugini, di mana mereka berharap dapat melanjutkan perjalanan ke Merauke di pantai selatan Papua. Di antara mereka terdapat seorang warga Aborigin Australia, Kevin Buzzacott, dan pemimpin Papua Barat, Jacob Rumbiak. Para peserta Freedom Flotilla ini telah menolak visa Indonesia, dan akan memasuki perairan Indonesia tanpa izin berlayar.
Djoko di Jakarta, Minggu (18/8), mengaku telah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriaty. Menurut Djoko, Greg menjelaskan kapal tersebut akan berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau wilayah Papua. "Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko melalui pesan singkatnya.
Ia pun telah menyapaikan kepada Dubes Australia sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat memfasilitasi untuk pemberangkatan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara lain. "Sangat jelas, saya sampaikan kepada Dubes Australia sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat memfasilitasi untuk pemberangkatan siapapun yang mengganggu kedaulatan negara lain. Kalau dikaitkan dengan kekerasan dan HAM. Kami (pemerintah Indonesia) juga memilik concern yang sama," tegasnya.
Diketahui, sekitar 50 orang dalam rombongan tersebut akan menumpang dua kapal Papua Barat Freedom Flotilla, ke pantai timur Australia, melalui Selat Torres, lalu menuju Papua Nugini, di mana mereka berharap dapat melanjutkan perjalanan ke Merauke di pantai selatan Papua. Di antara mereka terdapat seorang warga Aborigin Australia, Kevin Buzzacott, dan pemimpin Papua Barat, Jacob Rumbiak. Para peserta Freedom Flotilla ini telah menolak visa Indonesia, dan akan memasuki perairan Indonesia tanpa izin berlayar.
.png "English"){kind=small}
