Indonesia Butuh 34 Radar

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantioro menjelaskan, saat ini Indonesia sedikitnya membutuhkan sebanyak 34 radar. Radar dibutuhkan untuk menunjang pengawasan TNI Angkatan Udara (AU) dalam menjaga wilayah udara di seluruh Indonesia. "Jadi radar TNI AU itu radar primer, kalau sekunder itu buat komersil. Untuk kekurangannya, kami hitung sekitar 32 sampai 34 radar untuk seluruh Indonesia," kata Purnomo di Markas Komando Latihan Angkasa Yudha 2013 Lanud Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/10).

Purnomo menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas penambahan radar dipusatkan di bagian timur Indonesia. Semua dilakukan demi pengawasan arus penerbangan yang maksimal. "Wilayah barat sudah sebagian terpenuhi. Kalau wilayah timur ya bertahap. Untuk renstra (rencana strategis) pertama ada empat yang harus dipenuhi," ujar Purnomo.

Namun demikian, pemenuhan radar yang kurang tersebut akan dilakukan secara bertahap. Semua dilakukan sesuai renstra dan masterplan yang sudah ada. Dijelaskan, selain dilakukan bertahap, pemenuhan radar tersebut juga menunggu persetujuan dari kementrian keuangan (Kemkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas).

"Untuk renstra pertama sampai 2014 ini, kami rencana beli 4 radar harganya total US$ 150 juta," ungkap Menhan. Penguatan alat utama sistem senjata (Alutsista) juga tetap akan menjadi prioritas. Kemhan saat ini masih utamakan alutsista bergerak, baru pemenuhan alutsista tidak bergerak seperti radar.

Komandan Satuan Radar 212 Lanud Ranai Mayor Electronika Feri menuturkan, radar yang sudah terpasang di Lanud Ranai jangkauanya mencapai hingga 540 Km. Akivitas radar sangat diperlukan untuk mengintai arus penerbangan yang melewati udara di Natuna. "Jangkauan radar ini bisa sampai kucing (wilayah bagian Malaysia)," kata Feri.

Saat ini, radar di Lanud Ranai yang menjadi pintu gerbang terdepan pertahanan Indonesia dijaga sekitar 47 Personil. 47 itu terdiri dari perwira 12 dan anak buah 35. "Mulai Januari hingga Oktober hanya ada penerbangan kapal Tiongkok, tapi setelah dicek berkas lengkap, itu terjadi April 2013," ucapnya.

Read More

AS Luncurkan Kapal Perusak baru 'Zumwalt'

General Dynamics Bath Iron Works (BIW) meluncurkan kapal perusak kelas Zumwalt pertama untuk Angkatan Laut AS (US Navy) di galangan kapal Maine, 28 Oktober 2013. USS Zumwalt (DDG-1000) yang didesain untuk operasi littoral dan serangan darat itu akan menjadi kapal perusak utama US Navy.

Dengan karakteristik panjang 186 meter, bobot perpindahan 15.610 ton, suprastruktur angular (sudut), lambung low-slung "tumblehome" untuk membelah gelombang sehingga berlayar dengan mulus, Zumwalt tidak terlihat seperti kapal angkatan laut biasanya. Perangkat lainnya yang tertanam termasuk electric propulsion dan futuristic bridge, terlihat lebih seperti kapal dalam film fiksi ketimbang kapal angkatan laut.

Zumwalt yang seharga AS$ 4 miliar (sekitar Rp 44,8 triliun) ini dibangun oleh BIW di galangan kapal Maine, diluncurkan di Sungai Kennebec Senin, tercatat pembangunannya memakan waktu lima tahun sejak konstruksi dimulai. Zumwalt dengan nomor lambung DDG-1000 ini adalah kapal yang pertama dari kelasnya untuk menggantikan kapal perusak DDG-51 kelas Arleigh Burke. Membengkaknya biaya konstruksi dan pemotongan anggaran pertahanan menyebabkan Pentagon memangkas program ini hanya untuk 3 kapal. Zumwalt lebih panjang 30 meter dibanding pendahulunya (kelas Arleigh Burke), namun hanya memerlukan kru setengahnya saja.

Karena kompleksitasnya, US Navy akan menerima Zumwalt melalui dua tahap. BIW akan menyerahkan langsung ke US Navy pada akhir 2014. Setelah pengiriman, US Navy kemudian akan melakukan pengaktifan sistem tempur dan selanjutnya uji coba. Kemudian diserahkan kembali ke BIW untuk beberapa pekerjaan dan selanjutnya diserahkan kembali ke US NAvy pada musim gugur 2015. USS Zumwalt kemungkinan baru akan dioperasikan secara penuh pada awal 2016. Kapal kedua dari kelas Zumwalt, USS Michael Monsoor (DDG-1001) dijadwalkan akan dikirimkan pada 2016, dan kapal ketiga USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) baru akan dikirimkan pada 2018.
Zumwalt akan berada di garis depan dan mendukung pasukan operasi khusus dan beroperasi sebagai bagian dari pasukan ekspedisi gabungan. US Navy telah banyak menambahkan teknologi baru ke dalam kapal yang berlambung unik ini, termasuk sistem all-electric integrated power dan Advanced Gun System yang dirancang untuk menembakkan rocket-powered.

Kapal ini bisa mengangkut dua helikopter MH-60R atau satu MH-60R plus 3 helikopter tanpa awak (VTUAS). 148 kru Zumwalt juga akan menikmati fasilitas on-board canggih, dengan sedikit kru per kuarter, stok makanan high-end dan laptop satelit.

USS Zumwalt memang menjadi kapal perusak terbesar yang pernah dibangun untuk US Navy, namun walaupun begitu, Zumwalt diklaim sebagai yang paling sulit dideteksi radar. Desainnya juga menjadikan jumlah kru lebih efisien, dengan ukuran standar 130 kru dan 18 kru detasemen penerbangan sehingga mengurangi biaya operasi dan siklus hidup.

DDG-1000 mulai dikonstruksi pada bulan Februari 2009. US Navy dan mitra industrinya bekerjasama untuk mendesain dan menyiapkan fasilitas industri untuk membangun kapal kombatan canggih ini. Saat diluncurkan (sekarang), Zumwalt baru 87% rampung, dan pihak pembangun akan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang tersisa di lambung sebelum diterima US Navy pada tahun depan.

Nama USS Zumwalt diambil untuk menghormati mantan Kepala Staf US Navy Laksamana Elmo R. "Bud" Zumwalt Jr., yang menjabat sebagai Kepala Staf US Navy pada 1970-1974. Peresmian USS Zumwalt sebenarnya direncanakan pada 19 Oktober lalu, namun dibatalkan hingga saat yang belum ditentukan karena Pemerintahan AS yang shutdown.

Read More

Tjaho Kumolo: TNI Harus Punya Satuan Khusus Intelijen Cyber Army

Mencuatnya informasi soal dugaan upaya penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap beberapa negera, mengundang respon Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo. Menurutnya,Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tetangga, tentunya harus memiliki strategi pertahanan yang berlapis.

"Khususnya konsentrsi pada wilayah pertahanan perbatasan. Syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh, serta penempatan radar yang canggih," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam rilisnya, Kamis (31/10). Selanjutnya, kata Tjahjo, perlunya dukungan terhadap penempatan persenjataan jarak menengah, jauh dan profesionlisme prjurit yang handal.

"Satuan khusus intelijen cyber army, salah satu yang wajib TNI mempunyainya," usul Tjahjo. Selain itu, tak ada salahnya RI meniru pola perthanan Negara Tiongkok (Cina) yang mempunyai strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas dan lautan/pantai yang relatif kecil tapi terpadu.

"Tiongkok luas daratan yang luas mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih. Operasi pengamanan pertahanan 'perbatasan' dan daerah rawan, harus jadi prioritas pertahanan TNI. TNI harus prioritas menyermati kawasan Asia Timur dan Pacific di samping pada tataran bilateral, juga tetap prioritas," tandasnya.

Dikatakan Tjahjo lagi, baik Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI harus memperhatikan masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. "Kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI," tuntas Tjahjo.

Read More

Cyber Army TNI Sebagai Matra ke-4

Ketika media massa dikuasai oleh pengusaha dan elit parpol, maka kebebasan pers sebagai bagian dari kehidupan demokratis, menjadi tercoreng. Sesungguhnya yang mengalami kebebasan bukan rakyat, tapi segelintir pengusaha dan elit parpol yang memiliki kepentingan, baik ekonomi, politik maupun ideologi.

Media massa, dengan segala kekuatan yang dimilikinya, mampu memengaruhi para pengambil kebijakan di negeri ini. Bahkan, media massa mampu mengubah pola hidup masyarakat. Kelompok-kelompok sipil masuk ke industri-industri media raksasa, dan menghirup udara kebebasan. Udara kebebasan yang dimaksud adalah mereka leluasa menulis, memproduksi dan menyiarkan konten-konten media sekehendak hati. Tidak ada lagi sensor terhadap media, karena itu lah hakikat dari kehadiran kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.

TNI, sebagai salah satu institusi negara di bidang pertahanan, juga harus menikmati arus kebebasan informasi dan komunikasi. Era teknologi informasi membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Kehadiran sosial media pun semakin menyemarakkan kehidupan demokratis di negara ini.

Di balik kebebasan itu, menyimpan potensi ancaman yang besar. Internet menjadi kekuatan yang tidak terbendung, karena setiap orang bisa melakukan apa pun di dalamnya. Tidak adanya kontrol yang secara signifikan atas kebebasan ber-internet, cukup menjadi alasan hadirnya Cyber Army TNI. Banyak bidang yang menjadi cakupan Cyber Army. Tidak hanya berkaitan dengan media massa. Ancaman penyadapan negara-negara asing terhadap Indonesia, juga bisa ditangkal dengan kehadiran Cyber Army TNI sebagai matra ke-4.

Belum lagi jika ancaman datang dari luar negeri. Ancaman tersebut berupa intervensi negara-negara asing terhadap kedaulatan NKRI. Indikasinya sudah kuat, yakni adanya penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia.

Informasi penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat menjadi alasan, TNI harus memperkuat diri di bidang teknologi informasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Penyadapan itu menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Syarat utama yang harus dikuasai Cyber Army TNI adalah penguasaan terhadap sistem komunikasi yang tangguh dan penempatan radar-radar canggih di wilayah pertahanan perbatasan. Setelah menguasai sistem teknologi informasi yang memadai, Cyber Army TNI juga perlu dukungan penempatan persenjataan jarang menengah dan jauh.

Perpaduan antara teknologi informasi dan sistem persenjataan ini bisa mengacu pada angkatan bersenjata Cina. Negara Tirai Bambau itu memiliki strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas, dan lautan/pantai yang relatif kecil tapi terpadu.

Read More

Laut Natuna Disisir TNI, Amankan Bom Sisa Latihan

TNI AU menggelar latihan Angkasa Yudha 2013 di Pulau Natuna, Riau. Dalam latihan tersebut, sejumlah pesawat tempur memuntahkan puluhan rudal ke sasaran yang berada di laut Natuna. Menurut Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, untuk menghindari hal yang tak diinginkan, tim akan diterjunkan untuk menyisir lokasi latihan.

"Kita punya tim demolisi. Kita minta dari AL karena di laut, mereka sudah ngirim untuk meyakinkan semua sisa bom itu meledak dan sudah diamankan dan tidak meledak lagi," kata Ida Bagus di Lanud TNI AU Ranai, Pulau Natuna, Riau, Kamis (31/10/2013).

Untuk itu, kata dia, masyarakat agar tidak mendekat lokasi latihan hingga benar-benar dinyatakan aman oleh petugas.

"Dan saya harapkan juga masyarakat di sini, mengikuti instruksi dari aparat kami. Sebelum selesai melaksanakan demolisi, jangan sampai ada yang mendekati lokasi. Nanti akan saya lihat, yakin bahwa setelah latihan itu semua area akan kembali normal lagi," ucap dia.

Pada 3 Mei 2013 lalu, dua warga tewas dan empat lainnya luka setelah sisa bom yang digunakan dalam latihan gabungan TNI di Lumajang, Jawa Timur, meledak

Korban luka menuturkan bom sisa latihan gabungan TNI pada Jumat 2 Mei 2013 lalu meledak saat ia dan 5 orang lainnya tengah membongkar bangunan yang dijadikan target latihan tersebut.

Read More