Kamis, 16 Mei 2013
Kapal Perang Amerika Berada di Pelabuhan Israel
Kapal tempur Amerika Serikat, USS Kearsarge berlabuh di pelabuhan Eilat di Selatan wilayah Palestina pendudukan.
Surat kabar rezim Zionis Israel, Yediot Aharonot sebagaimana dikutip
Qodsna (15/5) menilai pengiriman kapal tempur amfibi multi-fungsi itu oleh Washington ke kawasan dalam kerangka aktifitas maritim militer
Amerika di Teluk Persia dan Timur Tengah.
Juru Bicara
militer Israel mengatakan, "Masuknya kapal tempur AS ke pelabuhan Eilat
dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi sebelumnya antara petinggi
Amerika dan Israel." Ditambahkannya, "Bersandarnya
kapal tempur AS itu di Israel bukan untuk mengikuti manuver militer
gabungan pasukan Amerika dan Israel".
Kapal tempur USS Kearsarge mengangkut empat ribu pasukan Angkatan Laut AS dan beberapa pesawat V-22 Osprey. Sebagian pengamat politik menilai pengiriman kapal tempur ini oleh
petinggi Washington ke wilayah Palestina pendudukan adalah untuk
mengukur kemampuan Hizbullah, Lebanon dalam menghadapi pasukan AL rezim
Zionis Israel.
Beberapa hari lalu, petinggi Tel Aviv
mengumumkan, Hizbullah memperoleh sejumlah persenjataan baru yang akan
digunakan untuk menghadapi pasukan AL Israel dan untuk menghantam
pusat-pusat minyak dan gas rezim itu di Laut Mediterania. Masalah ini
sangat mencemaskan Tel Aviv.
Amerika Sukses Terbangkan Pesawat Robot Tempur Bertehnologi Siluman dari Kapal Induk
17.23
Amerika Sukses Terbangkan Pesawat Robot Tempur Bertehnologi Siluman dari Kapal Induk
No comments
Pesawat Siluman robot tempur X-47B Combat Air System
Angkatan Laut AS berhasil meluncurkan sebuah pesawat tempur tak berawak dari geladak Kapal Induk USS George HW Bush (CVN 77), untuk pertama kalinya Selasa, (14/4/2013). Peluncuran ini disebut sebagai terobosan untuk penerbangan robot.
Juru bicara Angkatan laut AS mengatakan, pesawat Combat Air System (UCAS) yang diberi nama X-47B terbang ke udara setelah diluncurkan oleh ketapel kapal induk di lepas pantai Virginia. "Saya dapat mengkonfirmasikan berhasil diluncurkan pada pukul 11.18 (1518 GMT)," kata Letnan Angkatan Laut Katie Cerezo kepada AFP.
Juru bicara Angkatan laut AS mengatakan, pesawat Combat Air System (UCAS) yang diberi nama X-47B terbang ke udara setelah diluncurkan oleh ketapel kapal induk di lepas pantai Virginia. "Saya dapat mengkonfirmasikan berhasil diluncurkan pada pukul 11.18 (1518 GMT)," kata Letnan Angkatan Laut Katie Cerezo kepada AFP.
Pesawat melakukan beberapa penerbangan rendah selama 65 menit sebelum mendarat di Maryland di Stasiun Udara Angkatan Laut AS di Patuxent River. Uji terbang dinyatakan berhasil dan sebuah tonggak baru. Pesawat tak berawak cukup dikendaikan dari operator di laut.
Angkatan Udara dan Angkatan Darat AS telah memiliki armada besar pesawat robot tetapi Angkatan Laut berharap untuk mengejar ketertinggalan dengan membuat pesawat X-47B, helikopter tak berawak Fire Scout dan pesawat tak berawak lainnya yang dapat terbang selama berjam-jam untuk mengintai atau menyerang musuh.
X-47B ini terlihat seperti versi kecil dari pesawat bomber siluman B-2. Bisa terbang mencapai ketinggian 40.000 kaki dengan lama terbang sekitar enam jam atau 2.100 mil laut (3.900 kilometer), dan memiliki dua ruang senjata yang dapat membawa muatan hingga 2.040 kilogram.
Dengan rentang lebih lama dibanding jet tempur berawak, bomber robot ini bisa mengubah peperangan di laut sama dengan yang dilakukan pesawat robot dalam peperangan darat. Pesawat dikendalikan oleh klik mouse dari perator misi. Pesawat memiliki lebih banyak otonomi dibanding pesawat robot yang ada, kata Northrop Grumman, yang memproduksi pesawat itu.
Kelompok-kelompok HAM dunia telah menyuarakan keprihatinan atas munculnya pesawat tempur yang lebih otonom yang dapat memungkinkan robot berperang semi-independen.
Human Rights Watch telah mengatakan X-47B berpotensi mengkhawatirkan. Kelompok ini menyerukan larangan "pre-emptive" untuk senjata robot yang sepenuhnya otonom, yang dikatakan akan membahayakan warga sipil dan melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
TNI AU Tolak Hibah Pesawat F5 Korea Selatan
F5 Korsel
TNI Angkatan Udara menyatakan menolak
tawaran hibah satu skuadron pesawat tempur F5 dari Korea Selatan."Kami
sudah sampaikan kajian (penolakan hibah) ke Kementerian Pertahanan,"
ujar Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia saat
ditemui wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2013.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menyatakan menerima tawaran hibah pesawat F5 langsung dari pemerintah Korea Selatan. Purnomo mengaku sedang mempertimbangkan tawaran ini. Salah satu pertimbangan itu yakni meminta keputusan dari TNI AU selaku pengguna pesawat tempur.
Menurut Ida Bagus, pihaknya menolak hibah karena spesifikasi pesawat F5 milik Korea Selatan berbeda dengan yang dimiliki Indonesia. Pesawat F5 milik Indonesia sudah banyak dimodifikasi, baik persenjataan atau avioniknya. Sedang pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi. Perbedaan spesifikasi, lanjutnya, justru menjadi beban di biaya perawatannya. "Kalau bisa kami diberi pesawat yang sama dengan yang kami punya."
Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menyatakan menerima tawaran hibah pesawat F5 langsung dari pemerintah Korea Selatan. Purnomo mengaku sedang mempertimbangkan tawaran ini. Salah satu pertimbangan itu yakni meminta keputusan dari TNI AU selaku pengguna pesawat tempur.
Menurut Ida Bagus, pihaknya menolak hibah karena spesifikasi pesawat F5 milik Korea Selatan berbeda dengan yang dimiliki Indonesia. Pesawat F5 milik Indonesia sudah banyak dimodifikasi, baik persenjataan atau avioniknya. Sedang pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi. Perbedaan spesifikasi, lanjutnya, justru menjadi beban di biaya perawatannya. "Kalau bisa kami diberi pesawat yang sama dengan yang kami punya."
DPR Dukung TNI AU Tolak Pesawat Korea Selatan
Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR, Mayor Jenderal Purnawirawan Yahya Sacawiria, mendukung penolakan TNI AU terhadap hibah pesawat F5 Korea Selatan. "Sebab, yang tahu detil spesifikasi pesawat itu kan TNI AU," ujarnya, Kamis, 16 Mei 2013.Menurut dia, TNI AU memang memiliki hak untuk menerima atau menolak tawaran pesawat dari Kementerian Pertahanan. Sebab, "TNI AU yang bakal mengoperasikan pesawat itu," katanya.Ia meminta pemerintah tidak memaksa TNI AU untuk menerima hibah pesawat tersebut.
Jika dipaksakan justru bisa merugikan. "Sebab, bakal jadi beban buat TNI AU yang sebelumnya menyatakan keberatan merawat pesawat itu," kata politikus Partai Demokrat itu.Karena itu, katanya, Komisi I DPR RI mendukung sikap TNI AU. "Keputusan KSAU ini kami (Komisi I) dukung."Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan menerima tawaran hibah pesawat F5 langsung dari pemerintah Korea Selatan.
Purnomo mengaku sedang mempertimbangkan tawaran ini. Salah satu pertimbangan itu, yakni meminta keputusan dari TNI AU selaku pengguna pesawat tempur. Namun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia menolak tawaran tersebut. Dia beralasan ada perbedaan spesifikasi pesawat F5 milik Korea Selatan dengan Indonesia. Perbedaan itu berpotensi jadi beban dalam biaya pembiayaan.
3 Kapal Selam Akan Dibuat PT. PAL Indonesia
PT. PAL Type DSME 209
Baru-baru ini terjadi polemik tentang pengadaan Kapal Selam dari Korea Selatan. Untuk menjawabnya Kementrian Pertahanan menyatakan, akan mengamandemen kontrak dengan pihak DSME Korea Selatan.
Salah satu amandemen adalah jika sebelumnya kapal selam pertama dan kedua dibuat di Korsel, dan kapal selam yang ketiga dirakit di PT. PAL (Indonesia).
Maka pada perubahan amandemen kali ini, kapal selam tersebut seluruhnya akan dibuat di Indonesia. Sehingga mulai dari modul, bagian-perbagian hingga perakitan sepenuhnya dilakukan PT. PAL.
Salah satu amandemen adalah jika sebelumnya kapal selam pertama dan kedua dibuat di Korsel, dan kapal selam yang ketiga dirakit di PT. PAL (Indonesia).
Maka pada perubahan amandemen kali ini, kapal selam tersebut seluruhnya akan dibuat di Indonesia. Sehingga mulai dari modul, bagian-perbagian hingga perakitan sepenuhnya dilakukan PT. PAL.
Kementrian BUMN sudah mengajukan dana sebesar US$ 150 Juta untuk menambah fasilitas di PT. PAL. Pasalnya fasilitas produksi yang ada tidak dirancang untuk membangun kapal selam, tetapi kapal permukaan saja. DSME sendiri dikabarkan setuju dengan amandemen kontrak, dengan syarat Kementrian Pertahanan menjamin PT.PAL mampu melaksanakannya. Tiga Kapal selam yang akan dibuat ber Type DSME 209 dibangun di Surabaya.
Ini adalah pembuatan kapal selam Pertama PT. PAL dan Indonesia. Saat ini Indonesia baru memiliki 2 buah kapal selam yang masih beroperasi. Dari Idealnya 12 Kapal Selam Yang Harus Dimiliki Indonesia Di Asia Tenggara, Saat ini hanya Indonesia yang punya industri lengkap untuk ketiga matra pertahanan : laut, udara, dan darat. Dengan Kemampuan tersebut Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan Kemampuan Industri Militernya agar tidak sepenuhnya bergantung kepada negara-negara asing.
KFX / IFX Ditunda, Indonesia-Korsel Ingin Buat se Level F-35
Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro mengatakan, proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur siluman
dengan Korea Selatan tetap berjalan. Hanya, proyek kerja sama pembuatan
pesawat Korean Fighter Experiment (KFX) memang ditunda sampai 1 setengah tahun dana akan dilanjutkan pada tahun. "Tidak
ada kata-kata batal atau gagal. Proyek ini akan dilanjutkan pada Bulan Juni 2014, karena
pemerintahannya (Korsel) lagi transisi," kata Purnomo di Kantor
Presiden, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Pramono mengatakan, Pemerintah Korsel bahkan berpikir kerja sama dapat ditingkatkan dengan membuat pesawat yang lebih canggih. Pasalnya, kata dia, kedua negara berpikir kebutuhan jangka panjang hingga 15 tahun mendatang. "Mereka bahkan berpikir untuk meningkatkan (selevel) pesawat F-35 (buatan Amerika Serikat). Kita sudah sampaikan ke pihak Korea, apa pun yang akan dikembangkan, kita ikut. Kita share 20 persen (modal)," kata Purnomo.
Salah satu Design KFX / IFX
selain kerja sama dengan negara lain, pemerintah juga tengah menambah investasi di PT Dirgantara Indonesia. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut, pembatalan proyek KFX telah merugikan Indonesia sekitar Rp 1,6 triliun. Proyek itu ditandatangani pada 15 Juli 2012 di Seoul, Korsel.
Anggaran
itu disebut untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Sudah ada
sekitar 30 orang dari PT DI yang dikirim ke Korsel untuk ikut mendesain
pesawat KFX. Dari kerja sama ini, Indonesia awalnya berharap dapat
memiliki 50 unit KFX pada 2020.
164 Tank Leopard Indonesia Mulai Tiba Oktober Tahun Ini
Leopard 2 Revolution
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Indonesia mendapat tambahan 50 tank dari rencana pembelian ratusan tank dari Jerman. Jumlah tersebut didapatkan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tank tambahan tersebut merupakan kendaraan pengangkut personel jenis Marder. "Itu dalam pengadaan di sana (Jerman). Bukan tambahan dana, pengadaan itu dilakukan sesuai dengan alokasi dana yang ada pada kita," kata Purnomo di Kantor Presiden, Jakarta, (15/5).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Gus Dur ini melanjutkan, dalam perencanaan yang telah dimasukkan dalam APBN, dana pembelian yang tersedia sebesar USD 280 juta. Dari jumlah itu, Indonesia diperkirakan hanya mendapat 44 unit tank. "Setelah kita ke sana, kita lakukan negosiasi, ternyata kita bisa dapat 164 unit. Tapi tidak menambah jumlah anggaran," ungkapnya.
Proses pengiriman seluruh tank yang dipesan Indonesia itu dilakukan secara bertahap. Terlebih, Jerman siap untuk segera mengirimkan seluruh pengiriman hingga serah terima. "Ini yang sedang kita terus (dipotong sendiri). Mereka siap, ya kirim, karena tidak mungkin langsung angkut semuanya," pungkasnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo berharap, seluruh tank yang dipesan dari Jerman segera diterima Indonesia dalam waktu dekat. Terlebih, pengadaan alutsista sendiri masih berjalan lancar sesuai dengan rencana.
"Perkembangan Leopard bahwa perjalanan untuk pengadaan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kita harapkan tahun ini akan datang, ada uji coba misalnya manuver dengan penembakan, kita berharap sebelum 5 Oktober alat-alat itu sudah datang," ujar Pramono.
Presiden SBY, Menhan dan Panglima Rapat Bahas Peta Kekuatan TNI
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo
Yusgiantoro bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan jajaran
pejabat tinggi TNI lainnya, menggelar sidang kabinet terbatas bersama
Presiden SBY. Sidang itu membahas soal perkembangan pembangunan kekuatan
TNI termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Secara khusus tadi kita melihat peta perkembangan sejak beberapa waktu lalu. Dinamika perkembangan global, dinamika regional, dinamika nasional, dan bagaimana kita harus menyikapi nanti ke depan dalam rangka untuk pembangunan kekuatan TNI," ujar Purnomo usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta (15/5/2013).
Purnomo menjelaskan, saat ini pemerintah belum akan melakukan perubahan di tubuh TNI. Menurutnya, pemerintah masih melihat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan ke depan.
"Panglima TNI juga menyikapi sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi tetep berpegang kepada konsep kebijakan zero growth policy, kita tidak menambah lagi kekuatan baru personel terutama, karena personel kita cukup besar. Personel kita itu kalau TNI nya sekitar 460 ribu, sipilnya yang ada di kementerian kita itu 60 ribu lebih, cukup besar," kata Purnomo.
Ia menambahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden dibahas empat agenda seperti Alutsista, Sarana-Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaanya. Saat disinggung soal pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Purnomo mengatakan hal itu masih dalam proses.
"Jadi pertemuan bulan depan itu barangkali akan kita tindak lanjuti untuk nanti menyikapi apa yang akan kita lakukan akan kita sikapi. Jadi ini belum tuntas,'pungkasnya.
"Secara khusus tadi kita melihat peta perkembangan sejak beberapa waktu lalu. Dinamika perkembangan global, dinamika regional, dinamika nasional, dan bagaimana kita harus menyikapi nanti ke depan dalam rangka untuk pembangunan kekuatan TNI," ujar Purnomo usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta (15/5/2013).
Purnomo menjelaskan, saat ini pemerintah belum akan melakukan perubahan di tubuh TNI. Menurutnya, pemerintah masih melihat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan ke depan.
"Panglima TNI juga menyikapi sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi tetep berpegang kepada konsep kebijakan zero growth policy, kita tidak menambah lagi kekuatan baru personel terutama, karena personel kita cukup besar. Personel kita itu kalau TNI nya sekitar 460 ribu, sipilnya yang ada di kementerian kita itu 60 ribu lebih, cukup besar," kata Purnomo.
Ia menambahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden dibahas empat agenda seperti Alutsista, Sarana-Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaanya. Saat disinggung soal pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), Purnomo mengatakan hal itu masih dalam proses.
"Jadi pertemuan bulan depan itu barangkali akan kita tindak lanjuti untuk nanti menyikapi apa yang akan kita lakukan akan kita sikapi. Jadi ini belum tuntas,'pungkasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)