Komodo, Made In PT Pindad Indonesia

That was a name that given to PT Pindad latest 4×4 tactical vehicle.

SS2 Made In PT. Pindad Indonesia

SS2-V5 has a long barrel 252mm. compare with SS2-V1-V2= 460mm, SS2-V4=403mm and 460mm, with a shorter barrel.

Made In PT. Pindad Indonesia : APS-3 ANOA

Mesin Berkapasitas 7000 cc dan 320 tenaga kuda.

PT. Dirgantara Indonesia

Pesawat CN-295 Buatan Indonesia dan Spanyol memiliki Panjang: 24,50 meter, Tinggi: 8,66 meter, Rentang sayap: 25,81 meter.

Made In PT. PAL Indonesia

Kapal Perang jenis LPD Memiliki Kecepatan 15,4 knots, Panjang 125 m (410.10 kaki), Lebar 22 m (72.18 kaki) .

Torpedo SUT, Made In : PT. Dirgantara Indonesia

Jarak operasional: 28 km, Kecepatan/ jarak: 35 knots/24,000 yd; 23 knots/ 56,000 yd, Hulu ledak: 225 kg, kedalaman menyelam: 100 m

SS4 Made In PT Pindad Indonesia

Amunisi GPMG FN MAG 58/7,62 x 51 mm, Kaliber 7,62 mm.

Daftar Pasukan Elite Tentara Nasional Indonesia

1.Denjaka, 2.YonTaifib, 3.Kopaska, 4.Kopassus, 5. DetBravo-90.

Kapal Perang Berteknologi Anti Radar Buatan Indonesia

Panjang 63 meter, Lebar 16 meter, Bobot 219 ton, Mesin utama 4x MAN 1800 marine diesel engine nominal 1.800 PK+ 4x waterjet MJP550.

SPR-1, SPR-2, SPR-3 Made In PT Pindad Indonesia

Senjata Sniper Buatan PT. Pindad Indonesia ini diberi nama Senapan Penembak Runtuk, Mampu menembak Baja setebal 3 cm.

KFX/IFX : Pesawat Tempur Buatan Indonesia - Korsel, Berteknologi Anti Radar (Pesawat Siluman)

Status : Proses pengerjaan telah selesai sampai Tahap II, Dan saat ini proyek pengerjaan telah di Tunda Sampai Juni 2014

Helikopter Gandiwa Made In : PT. Dirgantara Indonesia

Nama GANDIWA diambil dari nama senjata milik Arjuna yang didapat dari Dewa Baruna. Persenjataan : kanon laras tunggal kaliber 30 mm tipe M230 Chain Gun, roket Hydra 70 dan CRV7 kaliber 70 mm.

Rabu, 05 Juni 2013

Jika Indonesia Perang, Artis Dan Pengusaha Juga Kena Wajib Militer


Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan mengatur wajib militer pada tiap warga negara yang berprofesi sebagai buruh, PNS dan mantan prajurit TNI. Namun, selain profesi itu, seperti artis, juga bisa dilibatkan dalam wajib militer.

"Tidak juga harus mencakup tiga elemen saja seperti yang disebut di pasal 8 ayat 182, tapi juga ditujukan kepada masyarakat luas dan draftnya sukarela, asalkan sudah memenuhi syarat yang disebutkan dalam UU. Semua profesi boleh ikutan seperti artis, pengusaha, tokoh masyarakat dan lainnya," kata anggota Komisi I DPR Nurul Arifin , Selasa (4/6).

Namun, wajib militer di luar tiga profesi tersebut bersifat sukarela dan tentunya telah memenuhi persyaratan. Dalam RUU ini, lanjut Nurul, anggota komponen cadangan (Komcad) hanya dibutuhkan ketika dalam keadaan perang dan digunakan berdasarkan strategi pertahanan melalui mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden (pasal 27).

Dan dalam keadaan perang juga anggota Komcad setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan, (pasal 29) dan hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum militer (pasal 30). Dalam situasi selain perang, anggota Komcad hanya bertugas 30 hari dalam satu tahun di luar masa bakti, untuk menjalani masa pembinaan satuan. Setelah proses itu mereka bisa kembali lagi bekerja di tempatnya masing-masing.

Mereka yang ikut wajib militer, memiliki sejumlah hak seperti uang saku, asuransi jiwa, rawatan kesehatan serta perlengkapan lapangan. Mereka memiliki hak sebagaimana yang diterima oleh anggota TNI.

"Kelebihan lain adalah selama proses penugasan tidak terjadi putusnya hubungan kerja dengan tempat mereka bekerja sebagaimana mandat pasal 21, serta kewajiban bagi pimpinan di instansi/lembaga/perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada buruh atau pegawai guna mengikuti pendidikan," lanjutnya.

Selain kelebihan, penerapan wajib militer juga memiliki kekurangan. Seperti postur anggaran sektor pertahanan yang akan membengkak. "Seperti biaya perekrutan, biaya pelatihan dan biaya pembinaan yang dikenakan untuk 30 hari dalam se-tahun, dan itu rutin dilaksanakan tiap tahun. Masa bakti lima tahun sebagaimana dalam Pasal 17 bukanlah waktu yang singkat," terang Nurul.

Hingga kini RUU Komcad masih berada di Komisi I DPR. Pembahasan RUU ini terganjal oleh RUU Kamnas yang banyak menuai kritikan di masyarakat.

Kunjungan Komandan BNS Madhumati (BANGLADESH) Ke KRI Diponegoro-365


KRI Diponegoro (DPN)-365 tiba kembali di pelabuhan Beirut selesai melaksanakan patroli di Area of Maritime Operation (AMO), perairan Beirut-Lebanon. Selanjutnya Minggu tanggal 04 Juni 2013, KRI Diponegoro menerima kunjungan persahabatan dari Komandan BNS Madhumati Commander Akmafzal Hossain, yang saat itu sedang sandar di dermaga nomor 7 pelabuhan Beirut.

Kunjungan Komandan kapal perang Bangladesh yang mempunyai nomor lambung P-911 tersebut dalam rangka silaturahmi antara para komandan unsur MTF-448 dan menjalin persahabatan maupun persaudaraan sesama Angkatan Laut (Navy Brotherhood) serta sekaligus pamitan selesai penugasan sebagai Satgas MTF-CTF 448/UNIFIL tahun 2013. Penggantian Komandan BNS Madhumati beserta seluruh anggota awak kapal (Crewmen) akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2013 di pelabuhan Beirut, Lebanon.

Kedatangan Commander Almafzal Hossain diterima langsung oleh Komandan KRI Diponegoro Letkol Laut (P) Hersan beserta staf di Lounge Room Perwira KRI Diponegoro. Acara berlangsung akrab dan penuh dengan kekeluargaan. Pada akhir acara, dilaksanakan pertukaran cindera mata dari kedua pihak.

Selanjutnya, selama dua hari sandar di pelabuhan Beirut, selain kegiatan bekal ulang (Bekul) logistik, para prajurit KRI Diponegoro memanfaatkan waktu untuk refreshing. Seluruh prajurit melaksanakan berbagai kegiatan olah raga, di antaranya sepak bola, sepeda santai, bulutangkis dan jogging di sekitar pelabuhan Beirut.

Setelah kebutuhan logistik terpenuhi, maka pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 pukul 08.00 LT, KRI Diponegoro-365 kembali berlayar meninggalkan pelabuhan Beirut untuk melaksanakan tugas patroli/On Task ke-8 (04-09 Mei 2013) di Laut Mediterania disekitar perairan Beirut, Lebanon.

TNI AL Lakukan Pengobatan Gratis Di Pulau Terpencil


Guna membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya yang tinggal di pulau-pulau terpencil, TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial pengobatan gratis di Pulau Setokok, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (4/6).

Sebanyak 445 pasien yang merupakan penduduk pulau kecil tersebut mendatangi tempat pengobatan gratis ini dengan penuh antusias. Dari 445 pasien, 300 pasien ditangani dalam pengobatan umum, 100 pasien pengobatan gigi dan mulut, 30 anak melaksanakan khitan, serta 15 pasien melaksanakan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

Dalam pengobatan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan tenaga medis maupun nonmedis dari Dinas Kesehatan (Diskes) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Lantamal lV) Tanjung Pinang, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Fasharkan Mentigi, Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir, serta Dinas Kesehatan Kota Batam. Pelaksanaan bakti sosial ini diselenggarakan oleh Diskes Lantamal lV Tanjung Pinang yang dipimpin oleh Letkol Laut (K) Andi Sugeng Rawuh, serta ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama TNI Agus Heriyana, S.E.

Pada bakti sosial kesehatan ini diterapkan sistem jemput bola, yakni pasien yang karena kondisi fisik tidak mampu berjalan, dijemput dan digendong menuju tenda pos pelayanan kesehatan yang didirikan. Para prajurit Korps Marinir dari Batalyon-10 secara sigap dan cekatan membopong atau menggendong pasien yang tidak mampu berjalan dan membawanya ke pos pelayanan kesehatan. Setelah ditangani oleh tim dokter dan menerima obat-obatan, pasien kembali digendong menunju rumahnya kembali. Seperti dialami oleh seorang nenek bernama Janiah (62 th), yang jalan sempoyongan menuju pos pelayanan kesehatan, akhirnya dibopong oleh para prajurit Korps Marinir.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, sejumlah pelajar yang ada di Pulau Setokok dan sekitarnya, melakukan kunjungan ke sebuah kapal pintar yang sedang sandar di Pos Angkatan Laut (Posal) Tanjung Kertang yang berada di  Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riaui. Para pelajar yang umumnya siswa-siswi sekolah dasar ini mengerumuni kapal pintar dalam rangka memanfaatkan fasilitas perpustakaan keliling di kapal pintar tersebut guna meminjam buku-buku pelajaran dan pengetahuan umum yang ada di kapal.

TNI AL Bentuk Batalyon KORPS MARINIR Di Pulau Wilayah Perbatasan Negara


5 Juni 2013, Sebagai implementasi perencanaan strategis dalam pembangunan kemampuan, khususnya kemampuan pertahanan matra laut dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dan kontijensi yang dapat terjadi di wilayah perbatasan, TNI Angkatan Laut membentuk Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir yang bermarkas di Pulau Setoko, perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio secara langsung meletakkan batu pertama pembangunan markas batalyon tersebut di Pulau Setoko, perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (5/6), disaksikan unsur Muspida dan tokoh masyarakat setempat. Selain peletakan batu pertama, peresmian juga ditandai dengan penandatanganan prasasti Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir, dan pemberian tali asih kepada empat orang perwakilan dari empat desa sekitar lokasi pembangunan, yakni Desa Setoko, Desa Akar Sebrang, Desa Nipah, dan Desa  Pulau Panjang.

Acara peletakan batu pertama diwarnai dengan unjuk kemahiran terjun payung oleh para prajurit TNI Angkatan Laut itu. Hadir dalam acara, para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI Angkatan Laut, Gubernur Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani, pejabat pemda setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Turut hadir pula Ketua Umum Jalasenastri Ny. Peny Marsetio beserta sejumlah pengurus pusat dan pengurus daerah Jalasenastri, dan undangan lainnya.       

Pembangunan Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir Pulau Setoko, kata Kasal dalam sambutannya, merupakan program prioritas TNI Angkatan Laut, sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia untuk membangun dan membentuk satuan baru Korps Marinir di Kepulauan Riau, dengan kekuatan satu batalyon infanteri yang diperkuat. “Hal ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan multidimensional, khususnya dalam mengamankan wilayah perbatasan,” kata Kasal.

Untuk mendukung kelancaran pembangunan batalyon marinir ini, lanjut Kasal, beberapa hal perlu disiapkan sejak dini, antara lain software organisasi, personel terlatih dan material yang dibutuhkan. “Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta diorientasikan untuk mengutamakan kualitas dalam aspek organisasi, alutsista dan profesionalisme prajurit Korps Marinir khususnya dan TNI Angkatan Laut pada umumnya,” tegas Kasal.

Pada kesempatan tersebut Kasal juga menginstruksikan agar para prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, maupun aparat TNI dan Polri lainnya. “Hindari segala perbuatan yang dapat mencederai hati rakyat dan adakan penyesuaian diri, kenali lingkungan sekitar serta jaga nama baik organisasi TNI Angkatan Laut,” tandas Kasal.

Sementara itu pada hari yang sama, Kasal Laksamana Dr. Marsetio juga meresmikan dimulainya pembangunan Trauma Center Rumkital dr. Midianto Suratani Lantamal lV Tanjung Pinang, yang dirangkaikan dengan penandatangan Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Kepulauan Riau tentang pengoperasian kapal pintar KAL Pintar Mandiri-1, dan pemanfaatan lahan TNI Angkatan Laut untuk pembangunan instalasi SEA Water Reverse Osmosis (SWRO) guna kepentingan masyarakat setempat. Penandatanganan piagam kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Kasal bersama Gubernur Kepulauaan Riau Drs. H. Muhammad Sani.

37 Tank Asal Rusia Segera Perkuat Pasukan Marinir TNI AL


http://hanyanomorsatu.files.wordpress.com/2011/12/bmp-3f.jpg

Sebanyak 37 unit tank BMP-3F asal Rusia untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut akan tiba tahun ini. Saat ini, Korps Marinir telah punya 17 unit kendaraan angkut militer kelas berat ini.

"Marinir TNI AL kini sudah mendapatkan 17 unit tank BMP-3F dan akhir tahun ini akan ditambah 37 unit lagi," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/6/2013).

Tak hanya tank, tahun depan sejumlah pesanan alat utama sistem senjata (alutsista) akan terus datang. "Aakan datang secara bertahap, baik itu kapal perang, pesawat, helikopter maupun tank," tutur Marsetio.

Ia mengatakan, Markas Besar TNI AL telah memesan sejumlah peralatan tempur dari industri strategis dari dalam dan luar negeri, antara lain 3 kapal selam dari Korea Selatan, 4 Landing Ship Tank (LST) dari PT PAL, Kapal Cepat Rudal (KRC) dari Palindo Marine Batam dan kapal fregat dari Inggris.

"Selain itu, masih ada kapal hidrografi, 11 helikopter antikapal selam, dan kapal latih Kadet AAL pengganti KRI Dewaruci," papar Marsetio.

Australia siap Kirim Pesawat Hercules Untuk Indonesia

http://i696.photobucket.com/albums/vv322/rockstar66_2009/1554493.jpg

Kementerian Pertahanan tetap melanjutkan proses hibah empat unit pesawat C130 Hercules dari Australia. Kementerian mengatakan pihak Australia saat ini sedang mengerjakan perbaikan dan peremajaan pesawat angkut itu.

Kementerian menyebutkan salah satu pesawat Hercules selesai diperbaiki dan siap dikirim ke Tanah Air. "Setidaknya satu unit pesawat akan datang dalam waktu dekat," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada Tempo, Selasa, 4 Juni 2013.

Rachmad melanjutkan, perbaikan empat unit pesawat buatan Lockheed Martin merogoh kantong Indonesia sebesar US$ 63 juta atau sekitar Rp 620 miliar. Tiga sisa pesawat Hercules akan dikirim pemerintah Australia paling lambat awal tahun depan.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara masih bimbang menanggapi tawaran hibah empat unit pesawat Hercules dari Australia. Sebab, Angkatan Udara menilai Indonesia lebih banyak rugi ketimbang untung menerima hibah pesawat angkut dari Negeri Kanguru itu. Salah satunya biaya perawatan yang terlalu mahal.

Menurut TNI AU, duit yang harus digelontorkan Indonesia untuk biaya perbaikan empat unit Hercules Australia mencapai US$ 150 atau sekitar Rp 1,48 triliun. Angka itu hampir separuh dari biaya pembelian empat unit pesawat Hercules baru.

Kerugian lain, spesifikasi Hercules Australia tersebut berbeda dengan Hercules milik Indonesia. Hingga kini, TNI AU memiliki C 130 Hercules tipe J dan L, sementara milik Australia bertipe M dan Q. Dengan demikian, suku cadang harus dibeli baru.

Belanda Akan Jual Kapal Perang Kedua Ke Indonesia

http://3.bp.blogspot.com/-JV07T05mjhA/Ua7YS9cIGDI/AAAAAAAAAA8/_PhkF1LWxD4/s320/1.jpg

Pemerintah Belanda berniat untuk menjual perlengkapan dan teknologi kapal perang ke Indonesia, dimana kesepakatan tersebut nantinya senilai dengan € 345 juta. Pemerintah Belanda mengumumkan hal tersebut pada hari selasa.

Tahun lalu, Belanda telah membatalkan penjualan tank kepada Indonesia senilai € 200 juta setelah anggota parlemen telah menyatakan kekuatirannya tentang HAM di Indonesia. Kubu yang menentang pengadaan tersebut yaitu Partai Buruh Frans Timmermans yang kini menjadi menteri luar negeri.

Walaupun kesepakatan pengadaan kapal perang tersebut tidak melibatkan pemerintah Belanda, namun perusaahaan asal Belanda tersebut telah menjual dan membangun teknologi kapal perang tersebut di Rumania dan Indonesia. Namun Partai Buruh bersikeras bahwa pengadaan kapal perang tersebut harus sesuai dengan persyaratan hukum ekspor senjata.

Penjualan kapal perang itu sendiri mengejutkan banyak pihak, antara lain partai oposisi baik Demokrat Liberal maupun Sosialis sayap kiri dan menuduh partai Buruh untuk mengubah pandangan tersebut. Menurut juru bicara kebijakan luar negeri Desiree Bonis mengatakan, "Indonesia merupakan negara yang ramah dan demokrasi, jadi tidak ada yang salah dengan pengadaan kapal perang tersebut".

Dari partai Koalisi sebelumnya, yang termasuk partai konservatif liberal yaitu mantan Perdana Menteri Mark Rutte saat masih berkuasa juga mengungkap pendapat yang senada pada tahun lalu, "Bagaimanapun juga, Hak Asasi Manusia di Indonesia telah membaik, bahkan jika adapun itu hanya sebatas ketegangan internal dalam negeri yang seperti terjadi di Papua yang sebenarnya hanya menginginkan otonomi khusus".

Tetapi hal tersebut ditentang oleh partai Kebebasan karena tank tersebut tidak cocok untuk geografis Indonesia. Karena penolakan tersebut akhirnya Indonesia membeli tank Leopard dari Jerman.

TNI Ingin Menyentuh Akar Masalah Teroris Di Indonesia

http://assets.kompas.com/data/photo/2010/03/10/1459493p.jpg

Direktur Gladi Latihan Malindo Darsasa-8AB/2013 Brigjen TNI Buyung Lalana mengecek kesiapan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang akan terlibat dalam misi latihan gabungan antiteror, di depan Hangar Lanud Soewondo, Medan, Selasa (4/6).

Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgama Malindo) ini menurut rencana dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Jumat 7 Juni 2013. Dalam amanatnya, Buyung Lelana mengatakan bahwa masalah teroris identik dengan masalah kemiskinan, kesenjangan, marjinalisme, dan radikalisme.

"TNI ingin menyentuh akar masalah  teroris itu agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ajakan teroris," tegasnya. Menurutnya TNI bukan semata-mata ingin mengobati masyarakat  namun yang perlu dipahami bagaimana TNI mampu merebut hati masyarakat agar tidak terpengaruh ajakan teroris dengan bahasa klasik yaitu jihad.

Maka TNI selain melakukan latihan militer, tetapi juga melakukan pengobatan cuma-cuma kepada masyarakat Medan tempat diselenggarakannya Latihan Gabungan Malindo Darsasa-8AB/2013. Lokasi pengobatan dibagi di dua tempat yakni Lapangan Benteng Medan dan Gaperta.

Buyung menyebutkan target untuk pengobatan gratis ini sebanyak 5.000 pasien umum, pengobatan gigi 200 pasien, pembagian kaca mata 200 pasien, pelayanan KB 200 pasien, dan pembagian tangan palsu dan kaki palsu untuk 200 orang. "Pelaksaanaanya adalah Jumat tanggal 12 Juni 2013 dengan melibatkan 26 dokter umum dan 8 dokter gigi dari dokter TNI, ATM, dan dibantuk dokter dari Medan," sebut Buyung.

Dalam kesempatan itu Buyung meminta kepada para pelaku latihan agar tetap semangat dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan benar. "Tunjukkan profesionalisme kalian, ini kesempatan buat kalian, karena kalian adalah prajurit-prajurit yang terpilih untuk melakukan latihan gabungan dengan ATM, kesempatan ini adalah momen yang tidak mungkin terulang bagi kalian, oleh sebab itu manfaatkan waktu yang ada buat latihan dan latihan," tegasnya.

Lebih jauh dikemukakan Buyung, bahwa kaitan dengan keberhasilan latihan tidak terlepas dari peran Pengawas Pengendali Latihan (Wasdal) Malindo dan Bulsit.

"Untuk itu saya meminta agar pintar-pintar berimprovisasi di lapangan dan hayati sehingga kegiatan latihan antiteror bisa dilihat dengan indah, geraknya harus bagus tidak ada yang ragu-ragu dan tidak membosankan bagi petinggi kita karena latihan akan tersebar ke seluruh dunia," tegasnya seraya mengatakan apa yang ada di buku satu dan buku dua harus betu-betul dilaksanakan agar lantihan sesuai rencana dan terarah.

Kepada Tim Privol TNI, Buyung juga menyampaikan agar berkoordinasi dengan Tim Privol ATM untuk melakukan latihan bersama yang sudah dijadwalkan latihan pada Rabu dan Kamis 5-6 Juni 2013, sehingga tidak ada mis-komunikasi dalam latihan.

Komisi III Perjelas Kecurigaan Hibah Alutsista Negara Asing

https://lh5.googleusercontent.com/-ZGith5tnkJg/Ua6Ya3ZwkmI/AAAAAAAAAqo/Kl4mYtq-kJE/w831-h554-no/WiscANG-F16-hangar4.jpg

Wakil ketua Komisi I DPR (F-PDIP), TB Hasanudin merespon  pernyataan Juru Bicara TNI AU, Kolonel Bambang Supriyadi terkait kecurigaan terhadap hibah Alutsista dari negara asing. Menurutnya, hal ini perlu mendapatkan respon dari pemerintah maupun DPR. Terlebih, sejak awal, penerimaan dana hibah tersebut telah dikritisi oleh Komisi I DPR.

Menurut TB Hasanudin, Alutsista yang dihibahkan negara lain tersebut, akhirnya justru menyedot anggaran TNI untuk pemeliharaan Alutsista. Padahal, menurutnya, tidak efektif digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga: Dahlan Iskan: "Jangan Mau di Belakang" dan Demokrat Tak Persoalkan Hibah Hercules dari Australia

“Komisi 1 sudah mengkritisi masalah hibah hibah aneh ini. Pada tahun 2011 sesuai dengan Renstra TNI akan membeli 6 unit F 16 blok 52 yang merupakan unit tercanggih dan terbaru seharga USD 600 juta, tapi kemudian pemerintah CQ Kasau saat itu tiba-tiba memutuskan  menerima hibah pesawat-pesawat F 16  (bekas US National Guard) yang sudah teronggok di gurun Arizona  sebanyak 24 unit” ujar  TB Hasanudin di
Gedung DPR RI, senayan Jakarta, Selasa (04/06/2013) .

“TNI kemudian harus membayar lebih dari USD 700 juta untuk meretrofit, memperbaikinya dan membawanya, dan tetap dalam standar pesawat tua, blok 25 dan blok 32. Dari jumlah mungkin kita bertambah, tapi dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara , hampir tak ada artinya karena negara-negara sekitar kita pun sudah mau meng-grounded-kan pesawat-pesawat tua ini,” katanya.

“Tahun 91 an TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex-Jerman Timur, negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit,  dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban  pemeliharaan selamanya, tapi sudah tak efisien/efektif lagi untuk dipakai,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah dan DPR harus susuk bersama mendefinisikan penerimaan hibah agar mengandung muatan motif politik bangsa lain, yang tidak menguntungkan Indonesia. Terlebih, penerimaan hibah dinilai membuka peluang keuntungan bagi para calo hibah tersebut.

“Ke depan  pemerintah dan DPR harus duduk bersama , membuat definisi yang benar, apa itu hubah? Agar hibah benar-benar hibah murni. Tidak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat. Apalagi hanya menguntungkan calo,” tandasnya

Perdagangan Senjata : 60 Negara Menandatangani Perjanjian Baru

http://www.indonesiarayanews.com/sites/default/files/styles/caption/public/072012/air%20softgun.jpg

Sebanyak lebih dari 60 negara pada Seni (3/6) waktu setempat meneken perjanjian perdagangan senjata baru, namun Amerika Serikat menunda gelombang pertama penandatanganan sementara Rusia dan China diperkirakan tetap berada di luar kesepakatan tersebut.

Perjanjian yang ditengahi oleh PBB tersebut merupakan kali pertama yang meliputi segala jenis senjata dalam lebih dari satu dekade terakhir dan ditujukan untuk menciptakan transparansi dan pengamanan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perdagangan global yang disebut-sebut mencapai nilai  US$85 miliar per tahun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, mengatakan perjanjian tersebut akan "mengakhiri sifat 'bebas-untuk-semua'" perdagangan senjata sehingga menyulitkan para preman, perompak dan teroris untuk mendapatkan senjata.

Perjanjian tersebut meliputi tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter bersenjata, kapal perang, rudal dan peluncurnya, serta perdagangan senjata kecil dalam jumlah besar.

Negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut harus terlebih dahulu mengevaluasi sebelum membuat kesepakatan perdagangan senjata mengingat adanya resiko terkena embargo internasional, pelanggaran HAM, atau bahkan digunakan oleh kelompok teroris dan kriminal.

PT. DI Dan EADS Sepakat Tingkatkan Produksi Pesawat

http://www.engineeringtown.com/teenagers/images/stories/berita/oktober/di-eads.jpg 
PT. Dirgantara Indonesia dengan Aeronautic Defence and Space Company (EADS), perusahaan produsen Airbus, Eurocopter, dan Eurofighter sepakat meningkatkan produksi helikopter dan pesawat, termasuk komponennya dalam jangka panjang.

"EADS dan Dirgantara Indonesia sepakat terus meningkatkan bisnis pembuatan pesawat dan helikopter untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun keperluan negara lainnya," kata Dahlan usai menerima kunjungan Presiden Direktur/CEO EADS, Thomas Enders, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Dahlan menjelaskan bahwa jumlah helikopter di Indonesia masih sangat kurang, terlebih jika dibandingkan dengan Brasil. "Airbus akan meningkatkan kerja sama helikopter. Karena di Brasil ada 2.000 helikopter di Indonesia hanya 200," jelas Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta.

Dahlan yang didampingi Direktur Utama Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, mengatakan bahwa pihak EADS ingin meningkatkan kerja samanya dengan Dirgantara Indonesia yang merupakan BUMN pembuat pesawat terbang.

Dahlan menjelaskan bahwa jumlah helikopter di Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara masih relatif sangat rendah. "Pasar helikopter di Indonesia masih sangat menjanjikan karena jumlahnya yang minim," ujarnya. Mantan Dirut PLN ini mencontohkan Brasil saat ini memiliki sekitar 2.000 helikopter, sementara Indonesia masih memiliki 200 helikopter.

Dalam kerja sama produksi helikopter ini, kata dia, Airbus bertindak sebagai penjamin pembiayaan pengembangan helikopter. Untuk itu, Dahlan menyerahkan sepenuhnya kepada Dirgantara Indonesia untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut, termasuk kapasitas produksi yang ditargetkan.

Sementara itu, Direktur Utama Dirgantara Budi Santoso menjelaskan bahwa Indonesia ke depannya akan menjadi mitra serius bagi EADS dalam pengembangan industri dan bisnis dirgantara. "EADS menganggap Dirgantara Indonesia sebagai mitra strategis dan penting dalam industri pembuatan pesawat," ujar Budi.

Pesawat Tanpa Awak LAPAN Meraih Rekor MURI


 Lembaga Penerbangan dan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) berhasil meraih penganugerahan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Rekor tersebut diraih oleh LSU 02, Pesawat Tanpa Awak (UAV) karya LAPAN yang dinilai "mampu terbang menempuh jarak terjauh" dengan nomor rekor 5997.

LSU 02 telah berhasil memecahkan rekor sepanjang 200 kilometer. "Pesawat itu terbang pergi-pulang dari lapangan udara Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat,  ke Nusawiru, Pangandaran Jawa Barat," tutur Kahumas LAPAN, Ir. Jasyanto.

Menurut Jasyanto, LSU 02 lepas landas pukul 07.30 WIB. Setelah melakukan manuver terbang di sekitar Lapangan Udara Pameungpeuk, pesawat terbang secara autonomous menuju Nusawiru dengan jarak tempuh 100 kilometer. Dua jam kemudian, pesawat UAV Lapan kembali mendarat dengan mulus di lapangan udara Pameungpek, Garut, Jawa Barat.

"Dengan demikian, total jarak tempuh pulang pergi pesawat ini mencapai 200 kilometer dan merupakan pencatatan awal rekor terjauh yang dilakukan MURI. Selama terbang tersebut, pesawat tersebut melakukan pemotretan dan perekaman gambar," kata Jasyanto melalui keterangan pers.

LSU 02 merupakan pesawat nirawak buatan Lapan. pesawat yang memiliki bentangan sayap sepanjang 2400 milimeter dan panjang badan mencapai 1700 milimeter tersebut mampu terbang secara automatis dengan program sasaran dan jalur terbang yang telah ditentukan. Pesawat bermisi pengamatan ini memiliki muatan maksimum 3 kilogram dengan kecepatan terbang 100 kilometer per jam.

"Pesawat UAV Lapan tersebut sebelumnya sudah dioperasikan dengan misi memotret kawah Gunung Merapi dan memantau banjir di DKI Jakarta pada bulan Januari 2013," kata Jasyanto. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendukung program ketahanan pangan dengan cara pemantauan sawah untuk estimasi produksi padi dengan menggunakan beberapa metode dan sudut pandang.

Menurut Jasyanto, peristiwa pencatatan rekor ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi Lapan karena sudah berhasil mencatatkan rekor terbang terjauh untuk pesawat tanpa awak dengan berat total kurang dari 15 kg. Disamping itu, pencatatan rekor tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi Lapan yang akan akan merayakan ulang tahun ke 50 tahun ini.

Prestasi ini, lanjut Jasyanto, juga merupakan langkah awal bagi pengembangan pesawat tanpa awak di masa mendatang yang tentunya untuk menunjang pembangunan nasional. Deputy Manager MURI, Damian Awan Rahargo, dalam sambutannya menyatakan rasa bangga dan haru atas prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak bangsa khususnya di bidang teknologi penerbangan tanpa awak.

MPR Dan TNI Sepakat Evaluasi Pelaksanaan Pancasila

http://ciricara.com/wp-content/uploads/2013/03/05/ciricara.com-pancasila.jpg

MPR dan TNI sepakat untuk merevitalisasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pancasila. Sebab, pasca-Reformasi ini Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi sebuah negara, malah dicederai dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan ketidakamanan negara dengan berbagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab. Elit politik pun tak lagi menjadi teladan bagi rakyat.

"Elite politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elite tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat malah malah disuguhi dengan tontonan korupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi," tandas Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid yang tampil bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR, Jafar Hafsah dalam dialog tantangan aktualisasi Pancasila di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Farhan, seharusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara.

"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksnaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alhamdulillah Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ujarnya.

Djoko Santoso mengusulkan perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila selama ini. "Kalau sosial politik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melakukan revitalisasi, keteladanan, menjadikan satu-satunya sumber hukum, pendidikan, dan disiplin. Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat," tutur Djoko.

Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan. Karena itu kesepakatan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.

"Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginventarisasi, mengevaluasi secara sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa depan bangsa ini. Dengan komitmen pada konstitusi, saya yakin pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan mandiri, adil, dan sejahtera," pungkasnya.

Sementara itu Ja'far Hafsah berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Maka harus terus disosialisasikan, dan karenanya MPR RI sedang mengakji terkait sosialisasi 4 Pilar bangsa ini, termasuk dengan media," katanya.

Irak Tidak Ijinkan Zona Udaranya Digunakan Israel Menyerang Iran Dan Suriah

http://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2011/06/Deputy-Prime-Minister-Shahristani1.jpg

Husein Al-Shahrestani, Wakil Perdana Menteri Irak menyatakan, "Jika Israel melanggar zona udara Irak demi melancarkan serangan ke Iran dan Suriah, maka rezim Zionis akan menerima balasan tegas.

Alalam (3/6) melaporkan, Al-Shahrestani mengatakan, "Kami tidak akan mengijinkan Israel menggunakan zona udara kemi untuk melakukan aksi-aksi anti-Iran dan Suriah."

Dalam wawancaranya dengan AFP, pejabat tinggi Irak ini mengatakan, "Kami telah memperingatkan Israel jika melanggar zona udara kami, maka mereka harus menanggung dampaknya."

Masalah ini, menurutnya, telah dibahas di tingkat Dewan Keamanan Nasional Irak, dan pemerintah Baghdad telah menyampaikan peringatan ini melalui negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Israel, setelah Amerika Serikat memberikan jaminan kepada Tel Aviv bahwa zona udara Irak aman bagi Israel dalam melancarkan serangan ke sejumlah negara.

Ditanya soal sikap Irak jika pelanggaran Israel terjadi, Al-Shahrestani mengatakan, "Jelas bahwa Irak tidak akan mengungkap reaksinya, sehingga Israel tidak punya cara untuk mengelak."

Irak Beli Heli MI-28NE Dan Sistem Pertahanan Udara Pantsir-S1 Dari Rusia


Rusia sudah mulai bekerja untuk memenuhi kontrak ekspor senjatanya dengan Irak setelah menerima uang muka dari Baghdad, CEO Russian Technologies (Rostech) Sergei Chemezov mengatakan. "Kontrak ini dilaksanakan, produksi peralatan yang dipesan sudah dimulai," Chemezov mengatakan kepada RIA Novosti saat upacara pembukaan fasilitas perakitan peluncur granat Rusia di Yordania pada hari Kamis.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki menandatangani paket perjanjian pembelian senjata dengan Rusia senilai 4,2 miliar dolar saat kunjungannya ke Moskow pada Oktober 2012 lalu. Berdasarkan kesepakatan itu, Moskow akan menyuplai 30 helikopter serang Mil Mi-28NE yang mampu terbang di semua cuaca atau malam hari, dan 50 sistem pertahanan udara rudal jarak pendek Pantsir-S1.

Kesepakatan tersebut sempat ditangguhkan oleh pemerintah Irak selama beberapa minggu karena ada kecurigaan korupsi. Parlemen Irak selanjutnya mulai menyelidiki beberapa pejabat yang diduga menerima suap. Namun, Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari mengatakan pada Maret 2013 bahwa Irak dan Rusia sudah menyepakati kesepakatan revisi dan pengiriman berdasarkan kontrak akan dimulai pada musim panas.

Penyelidikan korupsi ditutup tak lama setelah itu, namun dibuka kembali pada bulan Mei. Para pejabat Irak mengatakan bahwa masa penyelidikan dan apapun hasil penyelidikan tidak akan mempengaruhi kontrak.

F-35 Lightning II Akan Beroperasi Tahun 2016


Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) mengumumkan bahwa pesawat tempur F-35 Lightning II akan mulai beroperasi pada bulan Desember 2016. Pengumuman itu juga termasuk laporan bersama yang merinci persyaratan Kemampuan Operasional Awal (Initial Operational Capability/ IOC) dan tanggal beroperasi untuk seluruh varian F-35.

"Angkatan Udara telah menghabiskan waktu enam bulan terakhir untuk meluluskan persyaratan IOC dan menargetkan tanggal beroperasinya. Pengumuman ini merupakan kabar gembira bagi Angkatan Udara," kata Sekretaris Angkatan Udara Michael Donley. "Ini memberikan ketegasan pada anggota Kongres, mitra internasional kita, dan publik Amerika Serikat bahwa program (F-35) ini berada pada jalur yang benar, yang akan meningkatkan kemampuan militer Amerika Serikat dan sekutu kita."

Kongres menunjuk sekretaris Angkatan Udara dan sekretaris Angkatan Laut (2 matra ini yang akan mengoperasikan F-35) untuk memberikan laporan yang merinci tanggal pengoperasian F-35, persyaratan dan kemampuan untuk seluruh varian F-35 pada 1 Juni.

Angkatan Udara akan mencapai persyaratan IOC saat skuadron operasional pertama sudah dilengkapi dengan 12 atau lebih F-35, pilot terlatih, mampu untuk melakukan dukungan udara standar dari dekat, interdiksi, limited suppression dan operasi penghancuran pertahanan udara musuh dalam lingkungan konflik.

"F-35 adalah (alutsista yang) sangat penting dan teknologi bangsa Amerika harus selalu di depan teknologi musuh, sekaligus menyediakan kemampuan multiperan dan misi-misi di masa mendatang," ujar Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Mark A. Welsh III. "Kita sangat gembira bahwa program ini berada di jalan menuju sukses, dan kita berterimakasih dengan mitra internasional yang tetap berkomitmen dalam program ini layaknya kita."

F-35 adalah pesawat tempur generasi ke-5. Teknologinya dianggap belum pernah ada sebelumnya yaitu menggabungkan teknologi siluman dengan kecepatan dan kelincahan pesawat tempur, sensor terintegrasi dan operasi yang berdasarkan jaringan dan avionik yang mutakhir.

Jet tempur yang diklaim sebagai yang tercanggih di dunia ini akan mencapai sejarah baru ketika sudah memenuhi persyaratan IOC. Diantaranya yang sudah dilakukan adalah pelatihan pilot awal di pangkalan udara Eglin, Florida, pada bulan Januari, pengiriman pesawat uji operasional pertama untuk pangkalan udara Edwards, California dan Nellis, Nevada pada bulan Maret, operasional pertama pengisian bahan bakar udara pada bulan April, dan penyelesaian pengujian serangan sudut tinggi pada bulan Mei.