Anggota Komisi I TB Hasanuddin menekankan, Panglima TNI yang baru nanti harus bisa meningkatkan disiplin anggotanya, mengingat banyak kasus kerusuhan dan penyerangan yang melibat oknum prajurit. "Ada lima point yang harus diselesaikan Panglima TNI ke depan, pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antar TNI dengan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit. Ketiga, meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF (minimum essensial force)," kata Hasanuddin dalam pesan elektroniknya yang diterima Okezone, Rabu (31/7/2013).
Panglima juga harus bisa menjaga netralitas TNI sesuai UU TNI No 34 tahun 2004 yakni menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer , hukum disiplin militer, doktrin-doktrin yang sesuai dengan tekhnologi dan HAM , pembinaan karir, dan lainnya. Dijelaskannya, DPR sudah menerima surat usulan dari presiden atas rencana uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko. "DPR baru akan melakukan uji kelayakan setelah tanggal 20 Agustus 2013," ujarnya.
Politikus PDIP ini menuturkan, Moeldoko sangat pantas mengemban jabatan sebagai panglima walaupun baru menjabat Kasad dua bulan dan sesuai dengan UU TNI No 34 tahun 2004. "Riwayat jabatannya walaupun sebentar-sebentar pernah menjabat 2x jabatan bintang 3 (sebagai Wagub Lemhanas dan Wakasad) , dia juga pernah 2x sebagai Panglima Kodam," jelasnya.
Namun, sambung dia, dirinya memiliki catatan khusus terhadap Moeldoko terutama saat mantan Kasad tersebut masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu, Kodam terlibat dalam operasi sajadah yang di gelar Gubernur Jabar Akhmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar," kata Hasanuddin.
Nama Moeldoko disodorkan Presiden untuk meneruskan tongkat komando Panglima TNI yang baru. Muldoko nantinya akan menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang pensiun pada Bulan Agustus besok. Muldoko sendiri saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Panglima juga harus bisa menjaga netralitas TNI sesuai UU TNI No 34 tahun 2004 yakni menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer , hukum disiplin militer, doktrin-doktrin yang sesuai dengan tekhnologi dan HAM , pembinaan karir, dan lainnya. Dijelaskannya, DPR sudah menerima surat usulan dari presiden atas rencana uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko. "DPR baru akan melakukan uji kelayakan setelah tanggal 20 Agustus 2013," ujarnya.
Politikus PDIP ini menuturkan, Moeldoko sangat pantas mengemban jabatan sebagai panglima walaupun baru menjabat Kasad dua bulan dan sesuai dengan UU TNI No 34 tahun 2004. "Riwayat jabatannya walaupun sebentar-sebentar pernah menjabat 2x jabatan bintang 3 (sebagai Wagub Lemhanas dan Wakasad) , dia juga pernah 2x sebagai Panglima Kodam," jelasnya.
Namun, sambung dia, dirinya memiliki catatan khusus terhadap Moeldoko terutama saat mantan Kasad tersebut masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu, Kodam terlibat dalam operasi sajadah yang di gelar Gubernur Jabar Akhmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar," kata Hasanuddin.
Nama Moeldoko disodorkan Presiden untuk meneruskan tongkat komando Panglima TNI yang baru. Muldoko nantinya akan menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang pensiun pada Bulan Agustus besok. Muldoko sendiri saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar