Guskamla Koarmabar Kerahkan KRI Amankan Laut Perbatasan

Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI kawasan Barat dengan Komandan  Laksma TNI Arusukmono Indra Sucahyo menggelar kegiatan operasi kemanan laut di perairan  perbatasan selat Singapura dan di perairan Selat Malaka dan di perairan ALKI I dengan melibatkan sejumlah KRI berbagai jenis diantaranya jenis parchim, Kapal cepat Rudal  (KCR), dan jenis Petrol Craf (PC) dalam rangka menciptakaan rasa aman bagi para pengguna laut.

Selama bulan Ramadhan kegiatan operasi yang digelar Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat tetap dilaksanakan operasi  dengan mengerahkan sejumlah unsur diantaranya dilibatkan dalam Operasi keamanan laut dengan nama Alur Pari -13 dan gelar operasi dalam bentuk patroli terkoordinasi (Patkor ) dengan unsur kapal Negara tetangga di kawasan wilayah perbatasan masing –masing Negara.

Unsur –unsur yang dilibatkan dalam operasi diantaranya KRI Teluk Sibolga-536 sebagai kapal markas komando dalam melaksanakan kegiatan Operasi dan pengendalian unsur-unsur KRI di bawah kendali Komando Gugus Kemanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat.

Operasi dibawah kendali Gugus Keaamanan laut ini  melibatkan lebih dari 10 kapal perang berbagai jenis dari jajaran Komando Amada RI Kawasan Barat  diantaranya kapal perang   jenis parchim diantaranya  KRI  Silas Papare-386  dan KRI Sutanto -377 , jenis Kapal Cepat Rudal (KCR ) Kujang-642  – dan jenis Petrol Craf (PC) KRI Sikuda-863 dan Siribua-859 dan PC -40 diantaranya  KRI Welang 808, dan KRI Viper 820 serta KRI Cucut-866

Operasi keamanan laut tersebut digelar di perairan kawasan Barat Indonesia  dengan skala prioritas di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan diantaranya tindak pelanggaran perikanan, penyelundupan dan bentuk pelanggaran lainnya di perairan wilayah kerja Komando Armada RI kawasan Barat.

Diam-diam Indonesia Telah Miliki 2 Kapal Selam Baru Dari 10 Kapal Selam Baru yang Di Pesan dari Rusia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y. Galuzin melakukan kunjungan ke Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro,  Selasa (23/7) di Kementerrian Pertahanan, Jakarta. Tujuan kunjungan ini membicarakan beberapa hal menyangkut kerjasama teknik militer antara kedua negara, termasuk kerjasama Angkatan Laut kedua negara dalam penyediaan material dan renovasi untuk Kapal Selam.

Duta besar Rusia juga menyampaikan bahwa pemerintahnya akan mengadakan pameran senjata “Rusian Arms Expo” bulan September mendatang di kota sebelah timur Moskow. Pameran itu merupakan pameran terbesar yang akan menampilkan persenjataan militer khususnya untuk Angkatan Darat. Dubes Rusia berharap Menteri Pertahanan Indonesia dapat menghadiri pameran persenjataan militer tersebut.

Yang menjadi pertanyaan dari kunjungan ini adalah soal kerjasama Angkatan Laut kedua negara dalam hal penyediaan material dan renovasi untuk Kapal Selam. Sejak kapan Indonesia memiliki kapal selam buatan Rusia. Yang diketahui saat ini Indonesia hanya memiliki dua kapal selam gaek yakni U-209 Cakra dan Nanggala buatan Jerman Barat. Jika demikian,  penyediaan material dan renovasi kapal selam dari Rusia, untuk kapal selam yang mana ?.

Pernyataan Dubes Rusia yang baru ini, seakan hendak memperkuat pengakuan dari Dubes Rusia untuk Indonesia yang terdahulu, Alexander A. Ivanov. Situs tempo.co edisi Rabu, 21 Desember 2011 menyampaikan hasil wawancara mereka dengan Ivanov, perihal pembelian alutsista Indonesia dari Rusia dan jaminan bebas embargo militer dari negeri beruang merah tersebut.

Berikut petikan pembicaraan wartawan tempo dengan Alexander A. Ivanov, 21 Desember 2011 :

Sehubungan dengan kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia, Ivanov menekankan tentang kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia, ujarnya, Indonesia perlu memiliki angkatan laut yang kuat. Indonesia telah membeli kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia. Kapal selam ini antara lain mampu mengejar target dalam posisi di dalam laut ataupun di permukaan laut.

Bandingkan pernyataan Dubes Rusia Ivanoviv 21 Desember 2011, dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro seperti yang dikutip Kompas 11 Agustus 2011, usai rapat kabinet:

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan hal itu seusai sidang kabinet terbatas bidang keamanan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (11/8), di Kantor Presiden. Estimasi kebutuhan anggaran pertahanan itu, menurut Purnomo, termasuk pengadaan 10 kapal selam yang baru terealisasi dua buah.

Dubes Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov mengatakan Indonesia telah memiliki kapal selam tipe BNV dengan tipe terbaru dengan teknologi termodern dari Rusia, tanggal 21 Desember 2011. Sementara Dubes Rusia yang baru Mikhail Y. Galuzin mengatakan adanya kerjasama Angkatan Laut kedua negara dalam hal penyediaan material dan renovasi untuk Kapal Selam, tanggal 23 Juli 2013.

Global Security Newswire/ NTI.0rg tanggal 11 Juli 2013 menyebutkan:

Contracts for 37 Varshavyankas have been concluded to date, including three to Iran in the early 1990s, as well as boats sold to India, China, Poland, Romania and Algeria. Additional countries that have recently purchased Project 636 Kilo-class submarines include Indonesia, who ordered two in 2007 at a cost of $200 million each, and Vietnam, who ordered six of the vessels in December 2009 at a cost of $2 billion. (Indonesia termauk negara lain yang telah membeli kapal selam Kilo Class Project 636 sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dengan harga 200 usd/per kapal).

Sekarang mari kita dengarkan hasil wawancara RIA Novosti dengan Pakar Militer Rusia Igor Korotchenko 11 Juli 2013:

Igor Korotchenko tells RIA Novosti (galangan kapal) ”Krasnoye Sormovo” could provide extra buildingways if  (galangan kapal) Admiralty can’t meet all its export contracts.  He says Admiralty is now building five subs under the GOZ, six for Vietnam, and:

“In the event new contracts are signed for sub construction with Venezuela and Indonesia there will be an obvious problem with inadequate buildingway space, and then a backup could be required.” (Dalam kontrak baru yang telah ditandatangani untuk Venezuela dan Indonesia, ada persoalan nyata dengan ruang pembangunan yang memadai sehingga dibutuhkan sebuah  backup -mencari lokasi lain untuk pembangunan kapal selam tambahan tersebut, yakni di Krasnoye Sormovo -red).

RIA Novosti mencatat Rusia agak kesulitan untuk memenuhi permintaan ekspor kapal selam karena keterbatasan kapasitas industri modern negara mereka. Dengan demikian dibutuhkan:

One wonders what, if any, work and investment would be required to bring “Krasnoye Sormovo” and Amur back into the sub-building business. (Dibutuhkan investasi agar Krasnoye Sormovo” dan Amur kembali ke dalam bisnis kapal selam).

Apakah ketiga orang Rusia tersebut: Alexander A. Ivanov, Mikhail Y. Galuzin dan Igor Korotchenko berbohong semua tentang aktivitas Rusia yang menggarap kapal selam Indonesia ?.

Tentu tidak. Mereka tidak punya motif untuk itu. Motif yang ada justru mereka ingin mempublikasikan pembelian kapal selam Rusia tersebut, agar negara lain ikut membelinya. Dari uraian Igor Korotchenko bisa ditangkap galangan kapal Rusia kesulitan tempat untuk membangun kapal selam pesanan (tambahan) dari Venezuela dan Indonesia, karena banyaknya order kapal selam. Rusia membutuhkan galangan kapal selam lain untuk merakitnya.

Apakah persoalan yang dihadapi Rusia dengan tempat pembuatan kapal selam  tersebut, terkait dengan pembangunan Pangkalan Kapal selam yang baru di Palu ?. Belum tahu, yang jelas Rusia membutuhkan drydock dengan segala teknologinya untuk membangun pesanan kapal selam Venezuela dan Indonesia. 

BIN : Peserta KTT APEC Oktober 2013 di Bali Tak Disadap

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman memastikan pemerintah Indonesia tidak akan menyadap saluran komunikasi kepala negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) di Bali pada Oktober 2013. "Waktu pertemuan APEC di Bali nanti, kita harus memberi jaminan bahwa hal-hal serupa (penyadapan) tidak terjadi di Indonesia, kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Hal itu dikatakan Marciano ketika dimintai tanggapan informasi adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Marciano mengakan, jika informasi itu benar, pemerintahan manapun pasti keberatan. Meski demikian, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan intel Indonesia di luar negeri untuk memastikan kebenaran info tersebut.

"Ini sedang dalam proses. Saya rasa di manapun kunjungan kepala negara, kepala pemerintah suatu negara itu harus mendapat jaminan keamanan. Di antaranya tidak hanya dengan kegiatannya, tapi juga masalah pemberitaaan dan keamanan informasi," pungkas Marciano.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Australia Sadap Presiden SBY, DPR Tuding BIN Lengah

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Hayono Isman, menilai praktik penyadapan kerap dilakukan antarnegara. Namun, jika sampai Pemerintah Australia bisa menyadap segala aktivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti acara KTT G-20 di London pada 2009 silam, maka Hayono menilai aparat intelijen Indonesia telah lalai. "Kita jangan cenderung menyalahkan negara lain, negara lain pasti menyadap kita. Kalau ini sampai terjadi, berarti ini kelengahan," ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Senin (29/7/2013).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa peristiwa ini adalah hal yang serius, aparat harus memastikan kabar penyadapan terhadap Presiden SBY seperti yang diberitakan Sunday Morning Herald. Menurut Hayono, tidak mungkin dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi penyadapan bisa dilakukan. "Tempat ini nanti akan disterilkan. Nah pertanyaannya, apakah tempat ini sudah disterilkan aparat presiden kita. Ini harus ditelusuri supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap Hayono.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, Komisi I nantinya juga akan meminta penjelasan kepada Lembaga Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi penyadapan terhadap Presiden SBY itu. "Nanti kita akan tanyakan di masa sidang yang akan datang kepada BIN, Lemsaneg, dan Menlu," imbuhnya.

BIN Tak Sepenuhnya Percaya Presiden Disadap

Badan Intelijen Negara (BIN) masih menelusuri kebenaran informasi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris. Selama penelusuran belum selesai, Kepala BIN Marciano Norman mengaku belum sepenuhnya percaya atas informasi tersebut.

Menurut Marciano, selain mendapat informasi dari pemberitaan di media Inggris dan Australia, pihaknya juga mendapat informasi penyadapan tersebut dari intelijen Indonesia di luar negeri. Namun, hingga saat ini penelusuran kebenaran informasi masih dilakukan.

"Itu pemberitaan sepihak, memerlukan klarifikasi dari pihak lain. Kita berkomunikasi dengan counterpart kita yang ada di tiga negara tersebut untuk kita mencari informasi yang sebenarnya, menurut pandangan mereka seperti apa. Ini sedang dalam proses," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Marciano mengatakan, kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan di negara mana pun harus mendapat jaminan keamanan termasuk komunikasi. Pihaknya akan mengevaluasi sistem keamanan informasi agar kebocoran tidak terjadi. "Saat ini sangat cepat perkembangan teknologi itu sehingga kita harus selalu berada dalam posisi mengimbangi. Kalau tidak dengan mudah kita akan mengalami informasi bocor," kata Marciano.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya sudah meminta konfirmasi kepada Pemerintah Inggris terkait pemberitaan tersebut. Seandainya penyadapan benar terjadi, lanjut Marciano, hal itu sangat memprihatinkan dan melanggar tata krama hubungan internasional. "Kita masih mencoba mengonfirmasi kebenaran berita tersebut," kata Marty.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Prajurit TNI Patroli Gabungan di Lebanon

Prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-F/UNIFIL, (Indobatt) melaksanakan Patroli Gabungan Bersama dengan Tentara Lebanon LAF (Lebanese Armed Force) dan Tentara FCR (Force Commander Reserve) dari Perancis, bertempat di Area Operasi Indobatt sekitar perbatasan (blue line) antara Lebanon dengan Israel, Minggu (29/7/2012). Patroli dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memonitor situasi dan kondisi perdamaian yang sudah tercipta di Lebanon.

Kegiatan patroli yang dilaksanakan meliputi CRLO (Counter Rocket Launcher) yang dilaksanakan oleh tim dari Kompi Dragon bersama FCR disekitar Area Operasi Kompi Adshid al Qusayr, dengan Komandan Tim Lettu Inf Kukuh. Reece Gabungan dilaksanakan oleh tim dari Kompi Cheetah dengan FCR di seluruh Area Operasi Indobatt, dengan Komandan Tim Lettu Mar Empri.

Untuk kegiatan Foot Patrol dilaksanakan oleh tim dari Kompi Alphard bersama LAF dan FCR, dengan Komandan Tim Letda Inf Irwan Tanjung. Patroli jalan kaki (foot patrol) dilaksanakan di sekitar perbatasan Lebanon-Israel (blue line), dengan start awal dari Markas Kompi Alphard UN Posn 9-63 berakhir di Pos Panorama Point. Dari seluruh rangkaian kegiatan patroli gabungan bersama yang dilaksanakan selama satu hari, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ditemukan hal-hal yang menonjol yang terjadi di Area Operasi Indobatt.

Menurut Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf Suharto Sudarsono yang hadir pada saat pelaksanaan debriefing usai pelaksanaan patroli mengatakan, bahwa Patroli Gabungan Bersama ini merupakan program UNIFIL dan Indobatt bekerjasama dengan militer Lebanon (LAF), dengan tujuan untuk mengontrol dan memonitor suasana perdamaian yang sudah tercipta selama ini.    Selain itu, dengan patroli bersama diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang baik antar angkatan dalam melaksanakan tugas misi perdamaian di Lebanon.

Hacker Bangladesh, Ancam Akan Serang Situs-situs Internet dari Indonesia

Komunitas hacker atau peretas asal Bangladesh menyatakan akan menyerang situs-situs atau Website  Indonesia. Hal itu dikatakan para hacker pada grup terbuka Bangladesh GREY HAT Community di situs jejaring sosial Facebook. Komunitas itu mendiskusikan secara terang-terangan bahwa sasaran mereka saat ini adalah situs-situs Website berasal dari Indonesia.

Di grup itu, para anggota menumpahkan kekecewaannya karena banyak hacker asal Indonesia yang banyak merusak situs-situs dari Bangladesh. Rotating Rotor, salah satu anggota group komunitas itu mengatakan, jika hacker Indonesia melakukan kesalahan besar dalam sejarah Internet mereka.

Mereka juga telah meminta ribuan kali kepada para hacker di Indonesia untuk berhenti meretas situs-situs di Bangladesh, namun menurut Rotating, permintaannya itu tidak digubris. "Indonesia tidak berhenti meretas situs-situs kami. Kali ini saya akan membawa neraka ke situs-situs di Indonesia," ujarnya, saat bincang-bincang dengan VIVAnews melalui fasilitas chatting di Facebook.

Ia menjamin, kurang lebih 24 jam orang Indonesia akan melihat tanda BD Gray Hat di seluruh dunia maya Indonesia. "Kami akan melakukan pertunjukan," janjinya. Saat ditelusuri VIVAnews, tautan yang diberikan Rotating untuk melihat bukti keseriusan mereka, salah satu situs di Indonesia beralamat pa-bawean.go.id telah berhasil ditembus. Tak tanggung-tanggung, mereka meninggalkan jejak bertulisan "Hacked by Ablaze Ever. BD Gray Hat Hacker".

Saat VIVAnews mengonfirmasi, Rotating mengatakan, hacker-hacker asal Indonesia banyak melakukan aksi secara individu. "Hacker Indonesia banyak yang beraksi di luar komunitas, mereka jarang meninggalkan jejak komunitas mereka. Selain Bangladesh, mereka juga kerap meretas situs-situs di Indonesia sendiri," ujarnya. Setelah percakapan melalui chatting di Facebook berkisar 30 menit.

Australia Tak Berkomentar Soal Penyadapan

Australia menyatakan tidak akan mendiskusikan hal-hal menyangkut masalah intelijen terkait tuduhan penyadapan oleh Inggris terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang diduga menguntungkan Australia. Meski demikian, mereka menegaskan akan terus menjaga hubungan baik dengan Indonesia, seperti disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Simon Fellows, lewat surat elektronik yang diterima.

Sementara itu pemerintah Indonesia menyatakan akan memastikan keabsahan berita tentang penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT G-20 di London 2009 lalu. Laporan-laporan berbagai media menyebutkan bahwa penyadapan atas Presiden Yudhoyono dan rombongan itu dilakukan saat KTT tersebut.

Namun juru bicara Kantor Kepresidenan untuk urusan luar negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan kebenaran dari laporan tersebut masih harus dipastikan lebih dulu. “Kami memiliki mekanisme interaksi hubungan antarkomunitas intelijen dan interaksi secara formal melalui kementrian luar negeri masing-masing. Pada dasarnya mana ada yang mengakui pihaknya menyadap pihak lain,” tutur Teuku Faizasyah, 29 Juli 2013.

Bagaimanapun Indonesia, tambah Faizasyah, tidak melihat tindakan penyadapan oleh pihak manapun sebagai sikap yang bersahabat dalam hubungan antar negara. "Ini bukan suatu yang etis dan patut dilakukan dalam hubungan antar negara," kata Faizasyah.

Harian Sydney Morning Herald edisi Jumat (26/07) menyatakan Inggris telah menyadap Presiden SBY pada pertemuan G-20 thaun 2009 silam dan Australia diuntungkan oleh penyadapan sehingga berhasil duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Meski belum terbukti benar, pengamat hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan keberatan secara umum terhadap siapapun atau negara manapun yang melakukan proses penyadapan.

Hikmanto mengatakan praktek itu tidak sesuai dengan ketentuan dan etiket pergaulan internasional dan keberatan bisa disampaikan oleh presiden secara langsung ataupun oleh perwakilan pemerintah. Selain itu Hikmanto mengharapkan agar presiden dan menteri-menterinya berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang masih harus dibahas secara internal.