Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman memastikan pemerintah Indonesia tidak akan menyadap saluran komunikasi kepala negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) di Bali pada Oktober 2013. "Waktu pertemuan APEC di Bali nanti, kita harus memberi jaminan bahwa hal-hal serupa (penyadapan) tidak terjadi di Indonesia, kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Hal itu dikatakan Marciano ketika dimintai tanggapan informasi adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Marciano mengakan, jika informasi itu benar, pemerintahan manapun pasti keberatan. Meski demikian, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan intel Indonesia di luar negeri untuk memastikan kebenaran info tersebut.
"Ini sedang dalam proses. Saya rasa di manapun kunjungan kepala negara, kepala pemerintah suatu negara itu harus mendapat jaminan keamanan. Di antaranya tidak hanya dengan kegiatannya, tapi juga masalah pemberitaaan dan keamanan informasi," pungkas Marciano.
Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Hal itu dikatakan Marciano ketika dimintai tanggapan informasi adanya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Marciano mengakan, jika informasi itu benar, pemerintahan manapun pasti keberatan. Meski demikian, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan intel Indonesia di luar negeri untuk memastikan kebenaran info tersebut.
"Ini sedang dalam proses. Saya rasa di manapun kunjungan kepala negara, kepala pemerintah suatu negara itu harus mendapat jaminan keamanan. Di antaranya tidak hanya dengan kegiatannya, tapi juga masalah pemberitaaan dan keamanan informasi," pungkas Marciano.
Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar