Australia Sadap Presiden SBY, DPR Tuding BIN Lengah

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Hayono Isman, menilai praktik penyadapan kerap dilakukan antarnegara. Namun, jika sampai Pemerintah Australia bisa menyadap segala aktivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti acara KTT G-20 di London pada 2009 silam, maka Hayono menilai aparat intelijen Indonesia telah lalai. "Kita jangan cenderung menyalahkan negara lain, negara lain pasti menyadap kita. Kalau ini sampai terjadi, berarti ini kelengahan," ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Senin (29/7/2013).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa peristiwa ini adalah hal yang serius, aparat harus memastikan kabar penyadapan terhadap Presiden SBY seperti yang diberitakan Sunday Morning Herald. Menurut Hayono, tidak mungkin dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi penyadapan bisa dilakukan. "Tempat ini nanti akan disterilkan. Nah pertanyaannya, apakah tempat ini sudah disterilkan aparat presiden kita. Ini harus ditelusuri supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap Hayono.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, Komisi I nantinya juga akan meminta penjelasan kepada Lembaga Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara untuk mengklarifikasi penyadapan terhadap Presiden SBY itu. "Nanti kita akan tanyakan di masa sidang yang akan datang kepada BIN, Lemsaneg, dan Menlu," imbuhnya.

BIN Tak Sepenuhnya Percaya Presiden Disadap

Badan Intelijen Negara (BIN) masih menelusuri kebenaran informasi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris. Selama penelusuran belum selesai, Kepala BIN Marciano Norman mengaku belum sepenuhnya percaya atas informasi tersebut.

Menurut Marciano, selain mendapat informasi dari pemberitaan di media Inggris dan Australia, pihaknya juga mendapat informasi penyadapan tersebut dari intelijen Indonesia di luar negeri. Namun, hingga saat ini penelusuran kebenaran informasi masih dilakukan.

"Itu pemberitaan sepihak, memerlukan klarifikasi dari pihak lain. Kita berkomunikasi dengan counterpart kita yang ada di tiga negara tersebut untuk kita mencari informasi yang sebenarnya, menurut pandangan mereka seperti apa. Ini sedang dalam proses," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Marciano mengatakan, kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan di negara mana pun harus mendapat jaminan keamanan termasuk komunikasi. Pihaknya akan mengevaluasi sistem keamanan informasi agar kebocoran tidak terjadi. "Saat ini sangat cepat perkembangan teknologi itu sehingga kita harus selalu berada dalam posisi mengimbangi. Kalau tidak dengan mudah kita akan mengalami informasi bocor," kata Marciano.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya sudah meminta konfirmasi kepada Pemerintah Inggris terkait pemberitaan tersebut. Seandainya penyadapan benar terjadi, lanjut Marciano, hal itu sangat memprihatinkan dan melanggar tata krama hubungan internasional. "Kita masih mencoba mengonfirmasi kebenaran berita tersebut," kata Marty.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.