Jika Indonesia Perang, Artis Dan Pengusaha Juga Kena Wajib Militer

Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan mengatur wajib militer pada tiap warga negara yang berprofesi sebagai buruh, PNS dan mantan prajurit TNI. Namun, selain profesi itu, seperti artis, juga bisa dilibatkan dalam wajib militer.

"Tidak juga harus mencakup tiga elemen saja seperti yang disebut di pasal 8 ayat 182, tapi juga ditujukan kepada masyarakat luas dan draftnya sukarela, asalkan sudah memenuhi syarat yang disebutkan dalam UU. Semua profesi boleh ikutan seperti artis, pengusaha, tokoh masyarakat dan lainnya," kata anggota Komisi I DPR Nurul Arifin , Selasa (4/6).

Namun, wajib militer di luar tiga profesi tersebut bersifat sukarela dan tentunya telah memenuhi persyaratan. Dalam RUU ini, lanjut Nurul, anggota komponen cadangan (Komcad) hanya dibutuhkan ketika dalam keadaan perang dan digunakan berdasarkan strategi pertahanan melalui mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden (pasal 27).

Dan dalam keadaan perang juga anggota Komcad setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan, (pasal 29) dan hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum militer (pasal 30). Dalam situasi selain perang, anggota Komcad hanya bertugas 30 hari dalam satu tahun di luar masa bakti, untuk menjalani masa pembinaan satuan. Setelah proses itu mereka bisa kembali lagi bekerja di tempatnya masing-masing.

Mereka yang ikut wajib militer, memiliki sejumlah hak seperti uang saku, asuransi jiwa, rawatan kesehatan serta perlengkapan lapangan. Mereka memiliki hak sebagaimana yang diterima oleh anggota TNI.

"Kelebihan lain adalah selama proses penugasan tidak terjadi putusnya hubungan kerja dengan tempat mereka bekerja sebagaimana mandat pasal 21, serta kewajiban bagi pimpinan di instansi/lembaga/perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada buruh atau pegawai guna mengikuti pendidikan," lanjutnya.

Selain kelebihan, penerapan wajib militer juga memiliki kekurangan. Seperti postur anggaran sektor pertahanan yang akan membengkak. "Seperti biaya perekrutan, biaya pelatihan dan biaya pembinaan yang dikenakan untuk 30 hari dalam se-tahun, dan itu rutin dilaksanakan tiap tahun. Masa bakti lima tahun sebagaimana dalam Pasal 17 bukanlah waktu yang singkat," terang Nurul.

Hingga kini RUU Komcad masih berada di Komisi I DPR. Pembahasan RUU ini terganjal oleh RUU Kamnas yang banyak menuai kritikan di masyarakat.

Read More

Kunjungan Komandan BNS Madhumati (BANGLADESH) Ke KRI Diponegoro-365

KRI Diponegoro (DPN)-365 tiba kembali di pelabuhan Beirut selesai melaksanakan patroli di Area of Maritime Operation (AMO), perairan Beirut-Lebanon. Selanjutnya Minggu tanggal 04 Juni 2013, KRI Diponegoro menerima kunjungan persahabatan dari Komandan BNS Madhumati Commander Akmafzal Hossain, yang saat itu sedang sandar di dermaga nomor 7 pelabuhan Beirut.

Kunjungan Komandan kapal perang Bangladesh yang mempunyai nomor lambung P-911 tersebut dalam rangka silaturahmi antara para komandan unsur MTF-448 dan menjalin persahabatan maupun persaudaraan sesama Angkatan Laut (Navy Brotherhood) serta sekaligus pamitan selesai penugasan sebagai Satgas MTF-CTF 448/UNIFIL tahun 2013. Penggantian Komandan BNS Madhumati beserta seluruh anggota awak kapal (Crewmen) akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2013 di pelabuhan Beirut, Lebanon.

Kedatangan Commander Almafzal Hossain diterima langsung oleh Komandan KRI Diponegoro Letkol Laut (P) Hersan beserta staf di Lounge Room Perwira KRI Diponegoro. Acara berlangsung akrab dan penuh dengan kekeluargaan. Pada akhir acara, dilaksanakan pertukaran cindera mata dari kedua pihak.

Selanjutnya, selama dua hari sandar di pelabuhan Beirut, selain kegiatan bekal ulang (Bekul) logistik, para prajurit KRI Diponegoro memanfaatkan waktu untuk refreshing. Seluruh prajurit melaksanakan berbagai kegiatan olah raga, di antaranya sepak bola, sepeda santai, bulutangkis dan jogging di sekitar pelabuhan Beirut.

Setelah kebutuhan logistik terpenuhi, maka pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 pukul 08.00 LT, KRI Diponegoro-365 kembali berlayar meninggalkan pelabuhan Beirut untuk melaksanakan tugas patroli/On Task ke-8 (04-09 Mei 2013) di Laut Mediterania disekitar perairan Beirut, Lebanon.

Read More

TNI AL Lakukan Pengobatan Gratis Di Pulau Terpencil

Guna membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya yang tinggal di pulau-pulau terpencil, TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial pengobatan gratis di Pulau Setokok, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (4/6).

Sebanyak 445 pasien yang merupakan penduduk pulau kecil tersebut mendatangi tempat pengobatan gratis ini dengan penuh antusias. Dari 445 pasien, 300 pasien ditangani dalam pengobatan umum, 100 pasien pengobatan gigi dan mulut, 30 anak melaksanakan khitan, serta 15 pasien melaksanakan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

Dalam pengobatan ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan tenaga medis maupun nonmedis dari Dinas Kesehatan (Diskes) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Lantamal lV) Tanjung Pinang, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Fasharkan Mentigi, Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir, serta Dinas Kesehatan Kota Batam. Pelaksanaan bakti sosial ini diselenggarakan oleh Diskes Lantamal lV Tanjung Pinang yang dipimpin oleh Letkol Laut (K) Andi Sugeng Rawuh, serta ditinjau langsung oleh Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama TNI Agus Heriyana, S.E.

Pada bakti sosial kesehatan ini diterapkan sistem jemput bola, yakni pasien yang karena kondisi fisik tidak mampu berjalan, dijemput dan digendong menuju tenda pos pelayanan kesehatan yang didirikan. Para prajurit Korps Marinir dari Batalyon-10 secara sigap dan cekatan membopong atau menggendong pasien yang tidak mampu berjalan dan membawanya ke pos pelayanan kesehatan. Setelah ditangani oleh tim dokter dan menerima obat-obatan, pasien kembali digendong menunju rumahnya kembali. Seperti dialami oleh seorang nenek bernama Janiah (62 th), yang jalan sempoyongan menuju pos pelayanan kesehatan, akhirnya dibopong oleh para prajurit Korps Marinir.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, sejumlah pelajar yang ada di Pulau Setokok dan sekitarnya, melakukan kunjungan ke sebuah kapal pintar yang sedang sandar di Pos Angkatan Laut (Posal) Tanjung Kertang yang berada di  Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riaui. Para pelajar yang umumnya siswa-siswi sekolah dasar ini mengerumuni kapal pintar dalam rangka memanfaatkan fasilitas perpustakaan keliling di kapal pintar tersebut guna meminjam buku-buku pelajaran dan pengetahuan umum yang ada di kapal.

Read More

TNI AL Bentuk Batalyon KORPS MARINIR Di Pulau Wilayah Perbatasan Negara

5 Juni 2013, Sebagai implementasi perencanaan strategis dalam pembangunan kemampuan, khususnya kemampuan pertahanan matra laut dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dan kontijensi yang dapat terjadi di wilayah perbatasan, TNI Angkatan Laut membentuk Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir yang bermarkas di Pulau Setoko, perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio secara langsung meletakkan batu pertama pembangunan markas batalyon tersebut di Pulau Setoko, perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (5/6), disaksikan unsur Muspida dan tokoh masyarakat setempat. Selain peletakan batu pertama, peresmian juga ditandai dengan penandatanganan prasasti Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir, dan pemberian tali asih kepada empat orang perwakilan dari empat desa sekitar lokasi pembangunan, yakni Desa Setoko, Desa Akar Sebrang, Desa Nipah, dan Desa  Pulau Panjang.

Acara peletakan batu pertama diwarnai dengan unjuk kemahiran terjun payung oleh para prajurit TNI Angkatan Laut itu. Hadir dalam acara, para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI Angkatan Laut, Gubernur Kepulauan Riau Drs. H. Muhammad Sani, pejabat pemda setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Turut hadir pula Ketua Umum Jalasenastri Ny. Peny Marsetio beserta sejumlah pengurus pusat dan pengurus daerah Jalasenastri, dan undangan lainnya.       

Pembangunan Batalyon Infanteri-10 Korps Marinir Pulau Setoko, kata Kasal dalam sambutannya, merupakan program prioritas TNI Angkatan Laut, sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia untuk membangun dan membentuk satuan baru Korps Marinir di Kepulauan Riau, dengan kekuatan satu batalyon infanteri yang diperkuat. “Hal ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan multidimensional, khususnya dalam mengamankan wilayah perbatasan,” kata Kasal.

Untuk mendukung kelancaran pembangunan batalyon marinir ini, lanjut Kasal, beberapa hal perlu disiapkan sejak dini, antara lain software organisasi, personel terlatih dan material yang dibutuhkan. “Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta diorientasikan untuk mengutamakan kualitas dalam aspek organisasi, alutsista dan profesionalisme prajurit Korps Marinir khususnya dan TNI Angkatan Laut pada umumnya,” tegas Kasal.

Pada kesempatan tersebut Kasal juga menginstruksikan agar para prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, maupun aparat TNI dan Polri lainnya. “Hindari segala perbuatan yang dapat mencederai hati rakyat dan adakan penyesuaian diri, kenali lingkungan sekitar serta jaga nama baik organisasi TNI Angkatan Laut,” tandas Kasal.

Sementara itu pada hari yang sama, Kasal Laksamana Dr. Marsetio juga meresmikan dimulainya pembangunan Trauma Center Rumkital dr. Midianto Suratani Lantamal lV Tanjung Pinang, yang dirangkaikan dengan penandatangan Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) antara TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Kepulauan Riau tentang pengoperasian kapal pintar KAL Pintar Mandiri-1, dan pemanfaatan lahan TNI Angkatan Laut untuk pembangunan instalasi SEA Water Reverse Osmosis (SWRO) guna kepentingan masyarakat setempat. Penandatanganan piagam kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Kasal bersama Gubernur Kepulauaan Riau Drs. H. Muhammad Sani.

Read More

37 Tank Asal Rusia Segera Perkuat Pasukan Marinir TNI AL

Sebanyak 37 unit tank BMP-3F asal Rusia untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut akan tiba tahun ini. Saat ini, Korps Marinir telah punya 17 unit kendaraan angkut militer kelas berat ini.

"Marinir TNI AL kini sudah mendapatkan 17 unit tank BMP-3F dan akhir tahun ini akan ditambah 37 unit lagi," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/6/2013).

Tak hanya tank, tahun depan sejumlah pesanan alat utama sistem senjata (alutsista) akan terus datang. "Aakan datang secara bertahap, baik itu kapal perang, pesawat, helikopter maupun tank," tutur Marsetio.

Ia mengatakan, Markas Besar TNI AL telah memesan sejumlah peralatan tempur dari industri strategis dari dalam dan luar negeri, antara lain 3 kapal selam dari Korea Selatan, 4 Landing Ship Tank (LST) dari PT PAL, Kapal Cepat Rudal (KRC) dari Palindo Marine Batam dan kapal fregat dari Inggris.

"Selain itu, masih ada kapal hidrografi, 11 helikopter antikapal selam, dan kapal latih Kadet AAL pengganti KRI Dewaruci," papar Marsetio.

Read More

Australia siap Kirim Pesawat Hercules Untuk Indonesia

Kementerian Pertahanan tetap melanjutkan proses hibah empat unit pesawat C130 Hercules dari Australia. Kementerian mengatakan pihak Australia saat ini sedang mengerjakan perbaikan dan peremajaan pesawat angkut itu.

Kementerian menyebutkan salah satu pesawat Hercules selesai diperbaiki dan siap dikirim ke Tanah Air. "Setidaknya satu unit pesawat akan datang dalam waktu dekat," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada Tempo, Selasa, 4 Juni 2013.

Rachmad melanjutkan, perbaikan empat unit pesawat buatan Lockheed Martin merogoh kantong Indonesia sebesar US$ 63 juta atau sekitar Rp 620 miliar. Tiga sisa pesawat Hercules akan dikirim pemerintah Australia paling lambat awal tahun depan.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara masih bimbang menanggapi tawaran hibah empat unit pesawat Hercules dari Australia. Sebab, Angkatan Udara menilai Indonesia lebih banyak rugi ketimbang untung menerima hibah pesawat angkut dari Negeri Kanguru itu. Salah satunya biaya perawatan yang terlalu mahal.

Menurut TNI AU, duit yang harus digelontorkan Indonesia untuk biaya perbaikan empat unit Hercules Australia mencapai US$ 150 atau sekitar Rp 1,48 triliun. Angka itu hampir separuh dari biaya pembelian empat unit pesawat Hercules baru.

Kerugian lain, spesifikasi Hercules Australia tersebut berbeda dengan Hercules milik Indonesia. Hingga kini, TNI AU memiliki C 130 Hercules tipe J dan L, sementara milik Australia bertipe M dan Q. Dengan demikian, suku cadang harus dibeli baru.

Read More

Belanda Akan Jual Kapal Perang Kedua Ke Indonesia

Pemerintah Belanda berniat untuk menjual perlengkapan dan teknologi kapal perang ke Indonesia, dimana kesepakatan tersebut nantinya senilai dengan € 345 juta. Pemerintah Belanda mengumumkan hal tersebut pada hari selasa.

Tahun lalu, Belanda telah membatalkan penjualan tank kepada Indonesia senilai € 200 juta setelah anggota parlemen telah menyatakan kekuatirannya tentang HAM di Indonesia. Kubu yang menentang pengadaan tersebut yaitu Partai Buruh Frans Timmermans yang kini menjadi menteri luar negeri.

Walaupun kesepakatan pengadaan kapal perang tersebut tidak melibatkan pemerintah Belanda, namun perusaahaan asal Belanda tersebut telah menjual dan membangun teknologi kapal perang tersebut di Rumania dan Indonesia. Namun Partai Buruh bersikeras bahwa pengadaan kapal perang tersebut harus sesuai dengan persyaratan hukum ekspor senjata.

Penjualan kapal perang itu sendiri mengejutkan banyak pihak, antara lain partai oposisi baik Demokrat Liberal maupun Sosialis sayap kiri dan menuduh partai Buruh untuk mengubah pandangan tersebut. Menurut juru bicara kebijakan luar negeri Desiree Bonis mengatakan, "Indonesia merupakan negara yang ramah dan demokrasi, jadi tidak ada yang salah dengan pengadaan kapal perang tersebut".

Dari partai Koalisi sebelumnya, yang termasuk partai konservatif liberal yaitu mantan Perdana Menteri Mark Rutte saat masih berkuasa juga mengungkap pendapat yang senada pada tahun lalu, "Bagaimanapun juga, Hak Asasi Manusia di Indonesia telah membaik, bahkan jika adapun itu hanya sebatas ketegangan internal dalam negeri yang seperti terjadi di Papua yang sebenarnya hanya menginginkan otonomi khusus".

Tetapi hal tersebut ditentang oleh partai Kebebasan karena tank tersebut tidak cocok untuk geografis Indonesia. Karena penolakan tersebut akhirnya Indonesia membeli tank Leopard dari Jerman.

Read More

TNI Ingin Menyentuh Akar Masalah Teroris Di Indonesia

Direktur Gladi Latihan Malindo Darsasa-8AB/2013 Brigjen TNI Buyung Lalana mengecek kesiapan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang akan terlibat dalam misi latihan gabungan antiteror, di depan Hangar Lanud Soewondo, Medan, Selasa (4/6).

Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgama Malindo) ini menurut rencana dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Jumat 7 Juni 2013. Dalam amanatnya, Buyung Lelana mengatakan bahwa masalah teroris identik dengan masalah kemiskinan, kesenjangan, marjinalisme, dan radikalisme.

"TNI ingin menyentuh akar masalah  teroris itu agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ajakan teroris," tegasnya. Menurutnya TNI bukan semata-mata ingin mengobati masyarakat  namun yang perlu dipahami bagaimana TNI mampu merebut hati masyarakat agar tidak terpengaruh ajakan teroris dengan bahasa klasik yaitu jihad.

Maka TNI selain melakukan latihan militer, tetapi juga melakukan pengobatan cuma-cuma kepada masyarakat Medan tempat diselenggarakannya Latihan Gabungan Malindo Darsasa-8AB/2013. Lokasi pengobatan dibagi di dua tempat yakni Lapangan Benteng Medan dan Gaperta.

Buyung menyebutkan target untuk pengobatan gratis ini sebanyak 5.000 pasien umum, pengobatan gigi 200 pasien, pembagian kaca mata 200 pasien, pelayanan KB 200 pasien, dan pembagian tangan palsu dan kaki palsu untuk 200 orang. "Pelaksaanaanya adalah Jumat tanggal 12 Juni 2013 dengan melibatkan 26 dokter umum dan 8 dokter gigi dari dokter TNI, ATM, dan dibantuk dokter dari Medan," sebut Buyung.

Dalam kesempatan itu Buyung meminta kepada para pelaku latihan agar tetap semangat dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan benar. "Tunjukkan profesionalisme kalian, ini kesempatan buat kalian, karena kalian adalah prajurit-prajurit yang terpilih untuk melakukan latihan gabungan dengan ATM, kesempatan ini adalah momen yang tidak mungkin terulang bagi kalian, oleh sebab itu manfaatkan waktu yang ada buat latihan dan latihan," tegasnya.

Lebih jauh dikemukakan Buyung, bahwa kaitan dengan keberhasilan latihan tidak terlepas dari peran Pengawas Pengendali Latihan (Wasdal) Malindo dan Bulsit.

"Untuk itu saya meminta agar pintar-pintar berimprovisasi di lapangan dan hayati sehingga kegiatan latihan antiteror bisa dilihat dengan indah, geraknya harus bagus tidak ada yang ragu-ragu dan tidak membosankan bagi petinggi kita karena latihan akan tersebar ke seluruh dunia," tegasnya seraya mengatakan apa yang ada di buku satu dan buku dua harus betu-betul dilaksanakan agar lantihan sesuai rencana dan terarah.

Kepada Tim Privol TNI, Buyung juga menyampaikan agar berkoordinasi dengan Tim Privol ATM untuk melakukan latihan bersama yang sudah dijadwalkan latihan pada Rabu dan Kamis 5-6 Juni 2013, sehingga tidak ada mis-komunikasi dalam latihan.

Read More

Komisi III Perjelas Kecurigaan Hibah Alutsista Negara Asing

Wakil ketua Komisi I DPR (F-PDIP), TB Hasanudin merespon  pernyataan Juru Bicara TNI AU, Kolonel Bambang Supriyadi terkait kecurigaan terhadap hibah Alutsista dari negara asing. Menurutnya, hal ini perlu mendapatkan respon dari pemerintah maupun DPR. Terlebih, sejak awal, penerimaan dana hibah tersebut telah dikritisi oleh Komisi I DPR.

Menurut TB Hasanudin, Alutsista yang dihibahkan negara lain tersebut, akhirnya justru menyedot anggaran TNI untuk pemeliharaan Alutsista. Padahal, menurutnya, tidak efektif digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Baca juga: Dahlan Iskan: "Jangan Mau di Belakang" dan Demokrat Tak Persoalkan Hibah Hercules dari Australia

“Komisi 1 sudah mengkritisi masalah hibah hibah aneh ini. Pada tahun 2011 sesuai dengan Renstra TNI akan membeli 6 unit F 16 blok 52 yang merupakan unit tercanggih dan terbaru seharga USD 600 juta, tapi kemudian pemerintah CQ Kasau saat itu tiba-tiba memutuskan  menerima hibah pesawat-pesawat F 16  (bekas US National Guard) yang sudah teronggok di gurun Arizona  sebanyak 24 unit” ujar  TB Hasanudin di
Gedung DPR RI, senayan Jakarta, Selasa (04/06/2013) .

“TNI kemudian harus membayar lebih dari USD 700 juta untuk meretrofit, memperbaikinya dan membawanya, dan tetap dalam standar pesawat tua, blok 25 dan blok 32. Dari jumlah mungkin kita bertambah, tapi dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara , hampir tak ada artinya karena negara-negara sekitar kita pun sudah mau meng-grounded-kan pesawat-pesawat tua ini,” katanya.

“Tahun 91 an TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex-Jerman Timur, negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit,  dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban  pemeliharaan selamanya, tapi sudah tak efisien/efektif lagi untuk dipakai,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah dan DPR harus susuk bersama mendefinisikan penerimaan hibah agar mengandung muatan motif politik bangsa lain, yang tidak menguntungkan Indonesia. Terlebih, penerimaan hibah dinilai membuka peluang keuntungan bagi para calo hibah tersebut.

“Ke depan  pemerintah dan DPR harus duduk bersama , membuat definisi yang benar, apa itu hubah? Agar hibah benar-benar hibah murni. Tidak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat. Apalagi hanya menguntungkan calo,” tandasnya

Read More

Perdagangan Senjata : 60 Negara Menandatangani Perjanjian Baru

Sebanyak lebih dari 60 negara pada Seni (3/6) waktu setempat meneken perjanjian perdagangan senjata baru, namun Amerika Serikat menunda gelombang pertama penandatanganan sementara Rusia dan China diperkirakan tetap berada di luar kesepakatan tersebut.

Perjanjian yang ditengahi oleh PBB tersebut merupakan kali pertama yang meliputi segala jenis senjata dalam lebih dari satu dekade terakhir dan ditujukan untuk menciptakan transparansi dan pengamanan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perdagangan global yang disebut-sebut mencapai nilai  US$85 miliar per tahun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, mengatakan perjanjian tersebut akan "mengakhiri sifat 'bebas-untuk-semua'" perdagangan senjata sehingga menyulitkan para preman, perompak dan teroris untuk mendapatkan senjata.

Perjanjian tersebut meliputi tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter bersenjata, kapal perang, rudal dan peluncurnya, serta perdagangan senjata kecil dalam jumlah besar.

Negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut harus terlebih dahulu mengevaluasi sebelum membuat kesepakatan perdagangan senjata mengingat adanya resiko terkena embargo internasional, pelanggaran HAM, atau bahkan digunakan oleh kelompok teroris dan kriminal.

Read More