Sukhoi Modernisasi Alutsista Indonesia

Pesawat yang diterimaMenteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sesuai dengan kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) menuju angkatan udara kelas satu (first class air forces) pada tahun 2024 di lingkungan negaranegara ASEAN. Komisi I DPR sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan RI telah mengingatkan pemerintah agar mempercepat pencapaian (progres) dari program pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI tersebut.

Dengan dipercepatnya pencapaian MEF(minimum essential forces) alutsista TNI dapat memperkuat nilai tawar Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya. "Dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Menhan di DPR selalu kami mendorong pemerintah agar mempercepat pengadaan sistem persenjataan kita. Hal itu kami lakukan sebagai bentuk pengawasan yang menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat di parlemen," jelas Marsdya (Purn) M.Basri Sidehabi yang dihubungi via telepon dari Mexico City dalam rangka tugas dari Komisi I DPR RI, Kamis (26/9/2013).

Meskipun demikian, menurut anggota DPR dan Fraksi Partai Golkar Dapil Sulsel II ini, mengapresiasi kesanggupan Menhan Purnomo Yusgiantoro pada tahun 2014 kekuatan persenjataan TNI akan melebihi target 30% MEF yang merupakan rencana strategis 15 tahun dan telah dimulai sejak pada tahun 2010.

Read More

Panglima TNI Minta Prajurit untuk Militan dan Solid

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta semua prajurit di Tanah Air harus militan dan solid selama menjalankan tugas serta benar-benar memanfaatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah memadai. "Sejumlah alat baru sudah disiapkan, sehingga prajurit harus militan dan profesional memanfaatkannya. Prajurit juga solid menjaga keutuhan TNI," ujarnya seusai pelaksaan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan KTT APEC 2013 Bali di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Kamis (26/9).

Pihaknya juga mengatakan tidak lama lagi bangsa ini menghadapi dua kegiatan akbar. Yakni KTT APEC di Bali pada awal bulan depan, serta Pemilu 2014. Ia berpesan agar selama pelaksanaan agenda tersebut, prajuritnya siap dan bersama rakyat menjaga keamanan serta ketertiban.

Menurut dia, dalam menghadapi tugas-tugas tersebut TNI sudah memiliki pedoman yakni bisa memosisikan diri di masyarakat dan menjalankan sesuai tugas dan aturan. "TNI bertugas untuk negara dan akan kuat bersama rakyat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan damai dan sejahtera. Sehingga siapapun yang tidak ingin bangsa ini damai, TNI harus berada di barisan terdepan menindaknya," katanya.

Sedangkan dalam konteks kesejahteraan rakyat, lanjut dia, tentara memiliki tugas mulia dan kemampuan dalam bentuk skema kerja bersama masyarakat. Seperti penanggulangan bencana dan pendampingan membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. "Saya ingin TNI memiliki kesiapsiagaan tinggi yang bisa kapan dan di mana saja membantu negara. Kalau tidak, bangsa ini yang repot," kata dia.

Sementara itu, untuk alat utama sistem persenjataan, TNI baru saja menerima enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 untuk memperkuat jajaran TNI-AU. Dengan demikian, total jumlah pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki TNI-AU sebanyak 16 unit atau satu skuadron. "Syukurlah kali ini pesawat tempur Sukhoi sudah satu skuadron. Diharapkan ke depan akan ada lagi pembelian jenis SU-35 karena lebih canggih. Semoga perekonomian bisa semakin membaik, sehingga negara bisa membeli alutsista sebagai penguatan NKRI," kata Moeldoko.

Read More

Anggaran Pertahanan RI 2014 Rp 83,5 triliun

Kementerian Pertahanan berencana mengalokasikan 20% dari pagu anggaran 2014 yang mencapai Rp83,5 triliun atau sekitar Rp16,7 triliun untuk keperluan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya untuk membayar kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Kepala Pusat Komunikasi Kemhan Sisriadi mengatakan dari total anggaran yang akan diperoleh lembaga tersebut pada 2014, sebanyak 48% di antaranya akan digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan lain-lain.

Sementara itu, sekitar 52% di antaranya akan digunakan untuk belanja barang-barang keperluan pendukung pekerjaan seperti kertas dan lainnya, serta untuk belanja modal. “Belanja modal adalah untuk keperluan pengadaan alutsista. Besarnya sekitar 20%. Sebagian untuk pembayaran kontrak yang sudah berjalan dan sebagian untuk pembelian barang-barang baru,” ujarnya di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Barang-barang baru yang dimaksud adalah barang untuk keperluan operasional setiap angkatan yang ada di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti keperluan pembelian senapan, peluru, dan sebagainya. Kepala Bidang Matra Darat Pusada Baranahan Kemhan Jimmy Alexander Adirman menuturkan pengadaan alutsista dilakukan melalui sejumlah tahapan. Antara lain tahapan pra persiapan, persiapan, pemilihan penyedia, penyusunan dan aktivasi kontrak, serta tahapan pelaksanaan dan penyerahan.

Keseluruhan proses tersebut, lanjutnya, umumnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. “Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun,” ujarnya. Selain menggunakan rupiah murni yang bersumber dari pendanaan APBN, lanjutnya, pengadaan alutsista juga menggunakan dua sumber dana lainnya. Yaitu pinjaman luar negeri yang umumnya bersumber dari kredit ekspor serta pinjaman dalam negeri yang umumnya berasal dari sindikasi bank-bank pelat merah. “Untuk menilai wajar tidaknya sebuah alat yang diadakan, kami dapat mengacu pada kontrak-kontrak sejenis yang pernah terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, hasil browsing di internet, juga dengan mengandalkan pusat kodifikasi.”

Read More

Korsel Batalkan Pembelian 60 Pesawat Tempur F15 Senilai Rp.77 Triliun

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menolak tawaran Boeing untuk pengadaan jet tempur senilai US$ 7,7 miliar (Rp 77 triliun). Pengadaan pesawat militer ini pun akan ditender ulang. Dalam penawaran tersebut Boeing akan mengirimkan 60 pesawat tempur dengan teknologi terkini untuk mengganti armada F-4 dan F-5 yang selama ini dipakai negeri ginseng tersebut. Selain Boeing, tender pengadaan pesawat militer dengan nilai terbesar di dunia itu juga diikuti oleh rivalnya dari Amerika Serikat (AS) Lockheed Martin Corp dan konsorsium European Aeronautic Defence & Space Co. dari Eropa.

Sebelumnya Boeing menjadi satu-satunya produsen pesawat yang tawarannya cocok dengan keinginan dan anggaran Kementerian Pertahanan Korsel. Sayangnya, biro Administrasi Program Pembelian Alat Pertahanan Korsel (DAPA) menilai F-15 Silent Eagle tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan. "Mayoritas anggota komite (DAPA) sepakat menolak (F-15) dan mengulang kembali proyek ini," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korsel Kim Min-Seok dikutip AFP, Selasa (24/9/2013).

Kim menambahkan, penolakan DAPA itu sudah mempertimbangkan situasi keamanan nasional Korsel saat ini, program nuklir Korea Utara dan pesatnya perkembangan teknologi di industri aviasi saat ini. alam tender tersebut, Korsel sudah menetapkan batas anggaran sebanyak Rp 77 triliun untuk pengadaan pesawat. Selama ini Boeing sudah mensuplai militer Korsel dengan jet tempur miliknya. Kerjasama Korsel-AS juga tidak terbatas dari pembelian pesawat tapi juga dengan berbagai pelatihan bersama para tentaranya.

Read More

Pengadaan Alat Intelijen akan Amankan Informasi Strategis TNI

Mencermati perkembangan pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir terkait kekhawatiran pengadaan peralatan intelijen akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu, Kementerian Pertahanan melalui Pusat Komunikasi Publik Kemhan memandang perlu untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa pengadaan tersebut adalah bagian dari proses modernisasi alutsista TNI yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pengadaan peralatan intelijen oleh Kemhan berawal dari pengajuan kebutuhan peralatan intelijen oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Proses awal pengajuan kebutuhan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2009. Dalam pembahasan anggaran tahun 2012, rencana pengadaan peralatan intelijen tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR untuk dibiayai dengan kredit eksport.

Kontrak pengadaan peralatan intelijen tersebut dilakukan dengan perusahaan Inggris (Gamma TSE Ltd), setelah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 junto Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Kontrak senilai USD 5,6 juta (sekitar Rp 61,6 miliar) tersebut mencakup materiil peralatan intelijen dan paket pelatihan bagi personel yang mengoperasikannya, baik yang bertugas di dalam negeri maupun kantor-kantor Atase Pertahanan Indonesia di luar negeri.

Peralatan intelijen yang tercakup dalam kontrak tersebut meliputi peralatan komunikasi data yang dilengkapi dengan encryptor dan decryptor, peralatan surveillance yang dilengkapi dengan source code serta peralatan pengamanan komunikasi. Menurut terminologi yang berlaku di lingkungan TNI, peralatan tersebut dikategorikan sebagai materiil khusus intelijen teknik (Matsusintelnik) yang berfungsi untuk mendukung tugas-tugas di bidang intelijen. Secara operasional, peralatan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan sistem pengamanan instalasi Atase Pertahanan RI di luar negeri, meningkatkan kualitas pengamanan petukaran data/informasi serta mengamankan sistem komunikasi antara BAIS TNI dengan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di luar negeri.

Pengadaan peralatan intelijen tersebut bertujuan agar proses pertukaran informasi antara BAIS TNI dengan kantor-kantor Atase Pertahanan RI yang tersebar di seluruh dunia dapat berlangsung dengan aman dan kedap dari gangguan. Peralatan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengiriman data/informasi strategis tidak terganggu atau tersadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peralatan intelijen tersebut tidak akan digunakan TNI untuk menyadap rakyat Indonesia. Selain secara teknis peralatan tersebut tidak berfungsi untuk menyadap, jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional telah terbukti efektif untuk mencegah institusi TNI melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional dalam kehidupan bernegara sejak reformasi 1998.

Peralatan intelijen tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Sesuai penjelasan Panglima TNI dalam beberapa kesempatan, telah ditegaskan bahwa seluruh jajaran TNI menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak masuk dalam urusan politik praktis menjelang Pemilu 2014. Selain itu, netralitas TNI juga telah teruji dan terbukti memberikan kontribusi positif dalam menopang kehidupan demokrasi sejak pemilu 2004 sampai saat ini. Kedua hal tersebut merupakan jaminan bahwa peralatan intelijen tersebut juga tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

Demikian siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan ini, diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan pengadaan peralatan intelijen TNI.

Read More

India-Malaysia Jalin Kerjasama Dalam Bidang Militer

India dan Malaysia akan berdialog untuk memperkuat hubungan militer mereka. Hal ini akan dilakukan saat kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut India Laksamana DK Joshi selama lima hari ke Kuala Lumpur mulai Senin, 23 September 2013, Press Trust of India (PTI) melaporkan. Sebagai bagian upaya kebijakan "Look East," India telah meningkatkan hubungan strategis dengan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Jepang, Vietnam, Malaysia dan termasuk Indonesia. 

Selama kunjungannya, Joshi akan bertemu dengan pemimpin tertinggi militer Malaysia termasuk bertemu timpalannya Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar untuk mendiskusikan berbagai isu bilateral terkait kerjasama pertahanan, kata seorang pejabat Angkatan Laut India. Malaysia telah menjadi sekutu dekat Angkatan Bersenjata India, dan kedua belah pihak juga memiliki beberapa alutsista yang sama seperti pesawat tempur Sukhoi Su-30 dan kapal selam kelas Scorpene.

Kepala Staf Angkatan Laut India juga akan mengunjungi beberapa instalasi militer penting milik Angkatan Bersenjata Malaysia. Angkatan Laut Malaysia dilaporkan telah mengajukan program pelatihan kepada India untuk pelatihan personil kapal selam baru mereka. Malaysia sebelumnya juga telah menunjukkan minat yang besar untuk pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos.

Read More

Menjelang Diberlakukannya Wajib Militer untuk PNS

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro kini tinggal menyiapkan model perekrutan komponen cadangan (komcad) atau yang lebih dikenal sebagai wajib militer. Perekrutan komcad dilakukan melalui latihan bela negara selama satu bulan terhadap 300 pegawai negeri sipil dari Kementerian Pertahanan.

"Ini seperti pilot project yang ingin kami tunjukkan ke masyarakat. Nanti pada saat ada komponen cadangan, cara seperti ini bisa dilakukan. Namun, sifatnya tak wajib bagi semua warga negara," kata Purnomo, sesaat setelah menutup pendidikan pelatihan bela negara Kementerian Pertahanan RI 2013 di Rindam Jaya, Jakarta, Selasa (24/9).

Melalui DPR, Kementerian Pertahanan saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. RUU tersebut dirancang untuk membuat regulasi pembentukan pasukan tambahan untuk membantu TNI jika keadaan benar-benar mendesak. Saat ini, RUU Komcad sedang dibahas bersama Komisi I DPR.

Keberadaan Komcad, kata Menhan, juga untuk memperkuat nasionalisme warga terhadap negaranya. Ditegaskan, latihan bela negara sangat penting dan strategis dalam upaya kesadaran bela negara. "Karena tantangan kelangsungan hidup negara ke depan bersifat multidimensional," kata Purnomo.

Read More

TNI Latihan Pertahanan Udara di Pusdalops Mabes TNI Cilangkap

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, diwakili Kepala Staf Umum (TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, membuka Latihan Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas) "Tutuka" XXXVII Tahun 2013 di Pusdalops Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Mengusung tema "Kohanudnas Siap Melaksanakan Operasi Pertahanan Udara Yurisdiksi Udara Nasional Untuk Mencegah, Menangkal dan Menanggulangi Setiap Bentuk Ancaman Udara Yang Timbul Untuk Menjaga dan Menjamin Tetap Tegaknya Hukum, Kepentingan dan Kedaulatan NKRI".

Latihan Hanudnas dilaksanakan dari tanggal 24-26 September 2013, dan diikuti 1.800 prajurit ini, untuk menguji rencana operasi dan mengukur kesiapsiagaan operasional Kohanudnas dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan mekanisme kegiatan operasi pertahanan udara dalam rangka mewujudkan sebuah sistem pengamatan, penangkalan dan penindakan yang handal terhadap kontinjensi akibat ancaman udara dalam wilayah udara yurisdiksi nasional. Sedangkan sasarannya adalah terujinya rencana operasi Kohanudnas "Tangkis Petir" TA 2013 sebagai bagian dari rencana strategis TNI.

Adapun materi latihan antara lain menguji rencana operasi Kohanudnas; penyiapan unsur darat, laut dan udara; pelaksanaan kerjasama taksis dan taktik; pelaksanaan operasi terbatas untuk dukung pertahanan udara; pelaksanaan dukungan administrasi logistik dan transportasi taktis unsur darat, laut, dan udara; dan kegiatan K-4 I P P (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Intelijen, Pengamatan, dan Pengintaian) jajaran Kohanudnas.

Panglima TNI dalam amanatnya, bahwa di tengah situasi dunia yang terus berubah, saat ini Indonesia masih akan dihadapkan pada ide dan potensi dampak perang asimetrik atau sering disebut sebagai perang generasi keempat.

Disadari secara militer, Indonesia berada dalam posisi asimetrik terhadap permasalahan regional dan global. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, maka sangat dibutuhkan kreativitas penguasaan wilayah dan kekuatan nasional, guna menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin timbul dari aktor negara dan/atau aktor non negara.

Pada sisi sebaliknya, Indonesia dipandang terlalu kuat oleh pihak-pihak yang punya aspirasi lain, khususnya yang masih belum atau tidak mau menerima konsep NKRI dengan berbagai alasan. Dengan demikian dapat dipahami secara jelas bahwa sasaran dan medan perang asimetrik, dan/atau perang generasi keempat tidak lagi terbatas pada penguasaan wilayah semata, tetapi menjangkau lebih luas pada penguasaan ekonomi, kultur, media, komunikasi, psikologi masa, energi, dan sebagainya.

Mencermati kecenderungan perkembangan tersebut, Kohanudnas sebagai salah satu kekuatan pertahanan udara nasional diharapkan dapat melaksanakan segala upaya, guna mengamati, mengidentifikasi, menangkal dan menindak segala bentuk kemungkinan ancaman yang muncul melalui wilayah udara nasional. Hadir dalam upacara pembukaan latihan tersebut antara lain Irjen TNI, Wakasad, Wakasal,Wakasau dan para Pati TNI. Demikian rilis Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Ir. Minulyo Suprapto, diterima siang ini.

Read More

Skadron 5 TNI AU Latihan Operasi Pertahanan di Papua

TNI AU menggelar latihan operasi pertahanan udara nasional di Timika, Papua mulai Selasa hingga Kamis (26/9). Komandan Pangkalan TNI AU Timika, Letkol Penerbang Untung Suropati kepada Antara di Timika Selasa mengatakan latihan itu melibatkan dua pesawat F-16 dan satu pesawat Boeing intai maritim milik Skuadron Udara 5 Ujung Pandang.

"Rencana awal memang akan melibatkan pesawat Sukhoi, tapi ada perubahan karena pesawat Sukhoi latihan di tempat lain. Pesawat yang akan dilibatkan dalam latihan ini yaitu pesawat F-16 yang sementara berada di Biak," jelas Untung. Kegiatan latihan dipusatkan di sekitar Bandara Mozes Kilangin Timika. Agar tidak mengganggu jadwal penerbangan, kegiatan latihan operasi pertahanan udara nasional tersebut akan dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIT.

Personel darat yang dilibatkan sebanyak 100 orang dari berbagai unsur TNI, Polri dan instansi sipil seperti petugas Bandara Mozes Kilangin Timika dan PT Freeport Indonesia. Untung menjelaskan, dalam kegiatan latihan nanti akan disimulasikan pesawat F-16 milik TNI AU akan memaksa sebuah pesawat asing yang tidak punya izin memasuki wilayah Indonesia mendarat di Bandara Mozes Kilangin Timika.

Selanjutnya akan digelar simulasi serangan udara. "Untuk latihan hari pertama pesawat F-16 akan bertindak sebagai pesawat musuh melakukan simulasi penyerangan untuk melatih personel yang di darat. Sedangkan esok akan digelar simulasi pemaksaan mendarat pesawat asing dan hari berikutnya akan digelar simulasi penyerangan musuh," jelas Untung.

Read More

F-16 TNI AU dan Singapura Latihan Tempur di Pekanbaru

Penerbang tempur F-16 Fighting Falcon Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, berikut dua pesawat tempur F-16, telah berangkat ke Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Mereka melaksanakan Joint Fighter Weapon Course (JFWC).

Joint Fighter Weapon Course, dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dengan Royal Singapore Air Force (RSAF). selama tiga bulan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Adapun penerbang F-16 yang mengikuti Joint Fighter Weapon Course, yaitu Mayor Pnb GM Yoga Ambara dan Mayor Pnb Bambang Apriyanto.

Sementara itu, enam pesawat tempur jenis F-16 milik Republic Singapore Air Force (RSAF) juga tiba di Lanud Roesmin Nurjadin, Senin (23/9). Satu flight dengan Call Sign 'Singa 3310' tersebut melaksanakan ferry flight Singapura- Pekanbaru yang dipimpin oleh SLTC Nalpon Patrick Selvan.

Direncanakan keenam pesawat F-16 yang ber-Home Base di Changi Airforce Base tersebut akan mengikuti latihan bersama antara TNI AU dengan RSAF. Pada latihan JFWC tahun 2013 ini, TNI AU akan melibatkan pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Lanud Rsn dan dari Skadron Udara 1 Lanud Spo serta pesawat F-16 dari Skadron Udara

Read More