Senin, 20 Mei 2013
Korea Utara Tembakkan Enam Rudal Dalam Tiga Hari
Korea Utara hari ini menembakkan rudal jarak pendek keenamnya ke Laut Jepang dalam rangkaian latihan militer dilakukan negeri pimpinan Kim Jong-un itu. Tindakan ini langsung mendapat kecaman dari Korea Selatan dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon.
Situs asiaone.com melaporkan, Senin (20/5), Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea (JCS) membenarkan tembakan terbaru ini merupakan rudal keenam yang diluncurkan Korea Utara dalam tiga hari. Dia mengatakan pihaknya masih belum jelas apakah Korea Utara sedang melakukan uji coba peluru kendali atau roket dari beberapa peluncur.
"Korea Utara meluncurkan dua rudalnya hari ini. Satu rudal diluncurkan saat pagi dan satu lagi siang tadi," kata juru bicara tidak disebutkan namanya itu. Dalam sebuah pernyataan dikeluarkan hari ini, Pyongyang menyatakan marah dan menolak kritikan yang menyebut luncuran rudal itu adalah bentuk usaha disengaja untuk memulai kembali ketegangan di Semenanjung Korea.
"Latihan militer adalah hak tak terbantahkan dari setiap bangsa berdaulat," ujar Komite untuk Penyatuan Kembali Korea Secara Damai dari Korea Utara. "Mengambil isu militer terkait penembakkan rudal saat latihan militer kami adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan sebuah bentuk provokasi," lanjut dia. Korea Utara menembakkan tiga rudal jarak menengahnya dari pantai timur dua hari lalu serta rudal lainnya kemarin, sebagai bagian dari latihan militer mereka.
Korea Selatan menyebut uji coba rudal dilakukan Korea Utara pada akhir pekan lalu itu sebagai tindakan tercela dan provokatif. Sementara Ban Ki-moon juga telah mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari setiap aksi peluncuran roketnya. "Ini waktunya bagi mereka (Korea Utara) untuk melanjutkan dialog dan menurunkan ketegangan," kata Ban ketika berada di Ibu Kota Moskow, Rusia.
Meskipun situasi telah mereda dalam beberapa pekan terakhir, namun Pyongyang terus mencela serangkaian latihan militer gabungan dilakukan Amerika dan Korea Selatan. Korea Utara melihat latihan itu sebagai kedok untuk melakukan invasi ke negaranya.
Dipilih Jadi Kasad, Moeldoko Siap Evaluasi Internal
Letjen TNI Moeldoko yang sudah dipilih sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru, menyatakan siap melakukan evaluasi internal, khususnya terkait kasus-kasus pengrusakan hingga pembunuhan yang melibatkan anggota TNI dalam beberapa bulan terakhir.
"Kita sudah mengevaluasi internal. Ya, segera akan saya lihat kembali, apakah ada proses pendidikan yang kurang baik atau kurang benar. Ini perlu penelitian," kata Moeldoko, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5) sore.
Evaluasi dan pembenahan, kata Moeldoko, akan terus dilanjutkan, termasuk mengenai transparansi anggaran. Moeldoko pun meminta jajaran TNI AD untuk bersatu dan menghindari "kubu-kubuan" dalam institusi.
"Yang jelas, saya harus terbuka kepada seluruh jajaran, bahwa tidak ada lagi istilahnya ini orangnya Melldoko atau siapa. Ini tidak ada lagi. Harus terbuka semuanya," kata dia lagi. Sementara, untuk penindakan terhadap pelaku kekerasan dari anggota TNI, ditegaskan Moeldoko, instansinya akan taat mengikuti proses hukum.
Beberapa bulan terakhir, aparat TNI kerap dikaitkan dengan tindak kekerasan. Di antaranya seperti pembakaran dan aksi kekerasan di kantor Polres Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan, perkelahian di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, hingga pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan oleh anggota Kopassus.
Zionis Israel Cemaskan Rudal Suriah
M-600
pengiriman senjata canggih untuk gerilyawan Lebanon Hizbullah telah membuat Israel cemas. "Kami akan bertindak sejalan dengan kebijakan yang telah kami tetapkan untuk mencegah sekuat mungkin pengiriman senjata canggih kepada Hizbullah dan anasir teror," kata Radio Militer Israel mengutip Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Minggu.
"Pemerintah Israel menjamin kepentingan tertinggi negara, yaitu keselamatan warganya," kata Netanyahu, seperti dilaporkan kantor berita China Xinhua. Pernyataan itu dikeluarkan beberapa jam setelah harian Inggris, Sunday Times, melaporkan Suriah telah menyiagakan baterai rudal paling canggihnya "secara tertata untuk menyerang Tel Aviv", kalau-kalau Israel melancarkan serangan lain terhadap wilayahnya.
Hizbullah dilaporkan telah memiliki persenjataannya sendiri, rudal Tishreen, buatan Suriah, yang dikenal dengan nama M-600. Rudal tersebut memiliki jangkauan lebih dari 200 kilometer hingga Israel Tengah dan masing-masing dapat membawa hulu ledak seberat setengah ton.
Uzi Rubin, ahli terkemuka rudal Israel, mengatakan kepada Sunday Times bahwa Suriah memiliki banyak rudal Tishreen. Ditambahkannya, penembakan rudal itu ke Israel dapat berpotensi melumpuhkan semua penerbangan komersial yang datang ke atau pergi dari negeri tersebut.Israel diduga menyerang Damaskus awal Mei dengan sasaran pengiriman rudal canggih buatan Iran, Fateh-110, untuk Hizbullah. Israel belum secara resmi mengakui serangan tersebut, tapi beberapa pejabat Israel yang tak mau disebutkan jati dirinya mengkonfirmasi keterlibatan negara Yahudi itu.
Letjen Moeldoko Resmi Gantikan Pramono Jadi Kasad
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk Letjen Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal (TNI) Pramono Edhie yang telah memasuki masa pensiunnya.
"Saya menyetujui permintaan Panglima TNI mengganti KASAD yang akan mengakhiri masa baktinya. Sebagaimana saudara ketahui saudara Pramono Edhie Wibowo akan memasuki masa pensiunnya," kata SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).
Menurut SBY, Moeldoko akan dilantik pada hari Rabu, 22 Mei 2013 mendatang. SBY berharap agar KSAD yang baru dilantik akan lebih dekat dengan rakyat.
"Saya akan mengangkat Muldoko untuk menjadi KSAD menggantikan Pramono Edhie Wibowo. Pelantikan akan saya lakukan lusa, pada hari Rabu, 2013 mendatang. Saya tentu memberikan pesan-pesan kepada KSAD baru agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional dan capable, dan dekat dengan rakyat Indonesia," pungkasnya.
Rusia Kembangkan Robot Pembunuh
Para ahli Rusia kini sedang mengembangkan robot yang dirancang untuk meminimalisir korban dalam serangan teroris serta mampu melumpuhkan teroris, ujar Deputi Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin, akhir pekan lalu. Peralatan lain yang sedang dikembangkan Rusia termasuk sistem yang dapat melihat teroris yang sedang ngumpet. Alat ini dikendalikan dari jarak jauh tanpa melukai para sandera yang diculik, tambah deputi PM Rusia yang membawahi industri persenjataan ini.
Tentu Robot anti-teroris ini tak sepi dari kritik. Yang paling lantang adalah kritik dari Human Rights Watch (HRW). HRW menyebut senjata ini sebagai “robot pembunuh” yang mampu memilih dan melumpuhkan target tanpa bantuan manusia. “Senjata yang sepenuhnya otonom belum ada, namun kini sedang dikembangkan oleh beberapa negara menjadi senjata yang sepenuhnya otonom dan sudah dipakai oleh tentara yang melek teknologi tinggi,” kata HRW dalam pernyataannya di situs mereka dan dikutip RIA Novosti Sabtu (19/5).
“Beberapa ahli memprediksi senjata yang sepenuhnya otonom sudah bisa dioperasikan dalam 20 hingga 30 tahun mendatang,” tambah HRW. Senjata-senjata robot ini tidak bisa sesuai dengan standar hukum kemanusiaan internasional. Termasuk aturan-aturan mengenai keistimewaannya, proporsinya dan kepentingan militer. “Senjata-senjata ini tidak mengenal rasa iba, sekalipun luput membidik dan menyasar warga sipil,” kata HRW. Senjata otonom ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan robot pembunuh ini.
Pesawat kecil tanpa awak “drone” - yang mampu mengejar dan membunuh pemberontak, pejuang atau anggota kelompok ekstrem kini sedang dipertanyakan dasar hukum pengoperasiannya. HRW dari awal mempertanyakan apakah “robot pembunuh” juga memiliki dasar hukum yang kuat?
Tentu Robot anti-teroris ini tak sepi dari kritik. Yang paling lantang adalah kritik dari Human Rights Watch (HRW). HRW menyebut senjata ini sebagai “robot pembunuh” yang mampu memilih dan melumpuhkan target tanpa bantuan manusia. “Senjata yang sepenuhnya otonom belum ada, namun kini sedang dikembangkan oleh beberapa negara menjadi senjata yang sepenuhnya otonom dan sudah dipakai oleh tentara yang melek teknologi tinggi,” kata HRW dalam pernyataannya di situs mereka dan dikutip RIA Novosti Sabtu (19/5).
“Beberapa ahli memprediksi senjata yang sepenuhnya otonom sudah bisa dioperasikan dalam 20 hingga 30 tahun mendatang,” tambah HRW. Senjata-senjata robot ini tidak bisa sesuai dengan standar hukum kemanusiaan internasional. Termasuk aturan-aturan mengenai keistimewaannya, proporsinya dan kepentingan militer. “Senjata-senjata ini tidak mengenal rasa iba, sekalipun luput membidik dan menyasar warga sipil,” kata HRW. Senjata otonom ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan robot pembunuh ini.
Pesawat kecil tanpa awak “drone” - yang mampu mengejar dan membunuh pemberontak, pejuang atau anggota kelompok ekstrem kini sedang dipertanyakan dasar hukum pengoperasiannya. HRW dari awal mempertanyakan apakah “robot pembunuh” juga memiliki dasar hukum yang kuat?
Yesh Din, Shlomo Zacharia: Sudah Saatnya Israel Wajib Mengembalikan Tanah Warga Palestina.
12.38
Shlomo Zacharia: Sudah Saatnya Israel Wajib Mengembalikan Tanah Warga Palestina., Yesh Din
No comments
Israel wajib mengembalikan empat wilayah milik warga Palestina di
Tepi Barat. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Kementerian Kehakiman Israel
ini memuluskan petisi yang dibuat warga Palestina dan LSM Israel di
2010. Pengacara Lembaga Swadaya Masyarakat Yesh Din, Shlomo
Zacharia menyatakan sudah saatnya Israel mengembalikan tanah tersebut
kepada warga Palestina. Ia juga mengingatkan sudah 35 tahun tanah itu
dicuri dari pemiliknya yang sah.
Pada tahun 1978, militer Israel
merebut paksa wilayah Homesh seluas 173 hektar dari warga Palestina yang
tinggal dekat perkampungan Burka. Militer Israel kala itu berdalih
perintah pengosongan dilakukan karena wilayah digunakan sebagai tempat
latihan militer. Pada tahun 1980, alih-alih dijadikan tempat
latihan, wilayah itu malah menjadi pemukiman Homesh. Keputusan hukum pun
membuat militer Israel mengembalikan tanah tersebut.
Hingga
kemudian pada tahun 2005, Pemerintah Israel mengevakuasi empat pemukiman
di Tepi Barat Utara sebagai bagian dari perjanjian pelepasan khususnya
ketika Israel menarik pasukan dari Jalur Gaza. Empat pemukiman itu
antara lain, Homesh, Sa-Nur, Ganim dan Kadim itu hingga kini di jaga
ketat militer dan tertutup untuk umum.
Meski pemukimannya sudah
dihancurkan, sebagian warga Yahudi dan pendukung sayap kanan Israel
terus meminta pengembalian wilayah tersebut. Sementara warga Palestina
yang mengaku pemukim pertama juga meminta wilayah tersebut dikembalikan
kepada pemilik yang sah.
Demonstrasi yang dilakukan warga
Palestina pun sempat dibubarkan militer Israel. Hingga kemudian para
sesepuh dari kampung Burka, enam pemilik tanah dan kelompok HAM Yesh Din
mengajukan petisi kepada pengadilan tinggi. Petisi tersebut meminta
Pengadilan Tinggi membatalkan perintah militer untuk mengosongkan
wilayah sengketa.
Berdasarkan laporan Haaretz, mantan kepala
komando Pusat Israel Mizrahi Avi meminta pengosongan harus dilakukan
untuk keperluan militer. Pada Desember 2011, Mayor Jenderl Nitzan Alon
yang menggantikan Mizrahi membatalkan keputusan sebelumnya dan memberi
jalan bagi pengembalian tanah.
Berdasarkan keputusan tersebut,
menurut Shlomo Zacharia kepada Jerusalem Post seharusnya pemukim Yahudi
tak bisa mendapat tanah tersebut kembali. Ia pun menyesalkan keputusan
negara yang berlama-lama menahan tanah tersebut dan tak mengembalikan
kepada yang berhak. ''Perhatian kami saat ini adalah memastikan
bahwa pemilik tanah itu bisa benar-benar memasuki tanah mereka
sendiri,'' ucap dia, Ahad (19/5).
Israel Sesumbar, Akan Terus Menyerang Suriah
Dengan alasan keamanan warganya,
Israel berjanji akan terus menyerang Suriah. Tindakan penyerangan
dilakukan untuk mencegah roket Suriah sampai ke tangan Hizbullah atau
kelompok lainnya.Perdana Menteri Benyamin Netanyahu,
dalam rapat kabinet mingguan mengatakan akan menyerang lebih ke dalam
wilayah Suriah. Secara umum, Israel belum secara terbuka untuk membantu
salah satu pihak dalam konflik Suriah.
Meski ia
tak menyebutkan waktu penyerangan atau jarak serangan, namun ia berjanji
Israel akan melakukan tindakan suatu saat nanti. Seperti halnya Amerika
Serikat, Israel juga mempersiapkan bermacam skenario dalam Perang Sipil
suriah.Namun, inti kebijakan ke depan adalah mencegah Hizbullah
mendapatkan senjata canggih dari Suriah.
''Kami
bertindak untuk memastikan keamanan warga Israel di masa mendatang,''
ucap dia. Hingga kini Israel tak membantah ataupun membenarkan beberapa
serangan yang dituduhkan kepada mereka pekan lalu. Khususnya serangan
kepada beberapa rudal Iran yang disimpan di Damaskus beberapa waktu
lalu.
Hizbullah selama ini diketahui sebagai sekutu
dekat Presiden Bashar al Assad dan pernah berperang dengan Israel di
tahun 2006.Rudal Supersonik Anti Serangan UdaraAmerika Serikat
sebelumnya mengutuk pengiriman senjata rudal anti kapal laut Yakhont
Rusia kepada Suriah.
Namun, bagi Israel yang lebih
mengkhawatirkan adalah rencana Rusia mengirim S-300, sistem rudal
canggih pertahanan udara kepada Damaskus. Meski
Netanyahu sudah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin selasa lalu,
namun tak juga menyelesaikan masalah pengiriman senjata.
Pejabat
Departemen Pertahanan Israel, Amos Gilad mengatakan dua senjata
tersebut, yakni Yakhnot dan S 300 akan semakin menyulitkan militer asing
jika menyerang Suriah. Kedua senjata itu juga mengancam Israel dan
pasukan AS di teluk. Ia menjelaskan Yaknot adalah rudal jelajah
berkecepatan supersonik dengan janngkauan 300 kilometer khusus untuk
sasaran laut.
'Rusia juga mengirimkan sistem
pertahanan strategis S 300. ada beberapa versi, dan mereka (Rusia)
mengirim salah satu versi terbaik,'' ucap dia. Kepala Staf AS, Jenderal
Martin Dempsey menyayangkan pengiriman dua senjata Rusia ke Suriah.
Menurut dia pengiriman senjata itu akan memperpanjang konflik yang telah
menewaskan 80 ribu rakyat Suriah.
Sementara seorang
jubir Putin, yang tak disebutkan namanya menyebut pengiriman Rusia hanya
berusaha menghormati kontrak. Apalagi Suriah merupakan pelanggan lama
persenjataan Rusia.
Toru Hashimoto: AS Juga Perkosa Wanita Jepang
Toru Hashimoto
Politisi Jepang Toru Hashimoto menanggapi kecaman yang dilontarkan
Amerika Serikat soal ucapan kontroversialnya. AS sebelumnya mengecam
keras ucapan Toru yang menyebut keberadaan 'jugun ianfu' yang dipaksa
untuk memberikan layanan seks dalam Perang Dunia II adalah suatu
kebutuhan militer.
Toru yang menjabat pemimpin Japan Restoration Party itu 'membalas' kecaman AS tersebut. "Biarkan saya jelaskan ke intinya. Ketika Amerika menduduki Jepang, apakah mereka tidak mengeksploitasi perempuan-perempuan Jepang?" cetus Hashimoto lewat akun Twitternya, seperti dilansir Japan Daily Press, Jumat (17/5/2013).
"Saya tidak bisa membantu, tapi tidak adil bahwa Amerika jika mereka mengkritik Jepang dengan cara mengesampingkan apa yang sudah mereka lakukan saat menduduki Jepang," sambung dia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki sebelumnya mengecam Toru. "Komentar Walikota Hashimoto itu keterlaluan dan menyinggung," seru juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, dalam lansiran Straits Times.
"Sebagaimana Amerika Serikat telah nyatakan sebelumnya. Apa yang terjadi waktu itu, di mana para perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah perbuatan tercela. Dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang sangat besar!" sambung dia.
Dijelaskan dia, AS menyampaikan rasa simpati yang tulus untuk para korban budak seks. Menurutnya, Washington berharap Jepang bakal merangkul negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini.
"Simpati tulus dan mendalam kepada para korban. Dan kami harap Jepang akan terus bekerja dengan negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini dan masalah lain yang timbul dari masa lalu," tutup Psaki.
Toru yang menjabat pemimpin Japan Restoration Party itu 'membalas' kecaman AS tersebut. "Biarkan saya jelaskan ke intinya. Ketika Amerika menduduki Jepang, apakah mereka tidak mengeksploitasi perempuan-perempuan Jepang?" cetus Hashimoto lewat akun Twitternya, seperti dilansir Japan Daily Press, Jumat (17/5/2013).
"Saya tidak bisa membantu, tapi tidak adil bahwa Amerika jika mereka mengkritik Jepang dengan cara mengesampingkan apa yang sudah mereka lakukan saat menduduki Jepang," sambung dia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki sebelumnya mengecam Toru. "Komentar Walikota Hashimoto itu keterlaluan dan menyinggung," seru juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, dalam lansiran Straits Times.
"Sebagaimana Amerika Serikat telah nyatakan sebelumnya. Apa yang terjadi waktu itu, di mana para perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah perbuatan tercela. Dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang sangat besar!" sambung dia.
Dijelaskan dia, AS menyampaikan rasa simpati yang tulus untuk para korban budak seks. Menurutnya, Washington berharap Jepang bakal merangkul negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini.
"Simpati tulus dan mendalam kepada para korban. Dan kami harap Jepang akan terus bekerja dengan negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini dan masalah lain yang timbul dari masa lalu," tutup Psaki.
Iran Gantung Mata-mata AS dan Israel
Iran menggantung 2
orang agen mata-mata yang berhasil ditangkap. Keduanya dinyatakan telah
bekerja untuk 2 negara yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Iran, yakni
Amerika Serikat dan Israel. 1 Agen di antaranya bekerja untuk AS, 1
lainnya untuk Israel. "Pemerintah Iran mengeksekusi 2 pria, mata-mata untuk badan intelijen Israel dan AS," demikian laporan Kantor Berita Iran Fars News Agency, yang dimuat The Jerusalem Post, Minggu (19/5/2013).
Identitas 2 mata-mata itu yakni Mohammad Heydari dan Koroush Ahmadi. Heydari dihukum karena menerima pembayaran untuk menyediakan informasi intelijen tentang berbagai masalah keamanan dan rahasia nasional dalam sejumlah pertemuan dengan Mossad (badan intelijen Israel). Sedangkan Ahmadi dinyatakan bersalah karena memberikan informasi intelijen tentang berbagai masalah kepada CIA (Agen Intelijen Amerika Serikat).
Eksekusi hukum gantung ini dilakukan Pengadilan Revolusi Teheran. Namun tidak diketahui waktu dan tempat hukuman dilakukan. Iran selama ini menuduh musuh bebuyutannya, yaitu Israel dan AS, telah melancarkan kampanye sabotase yang mematikan terhadap program nuklirnya. Negara yang dipimpin Ahmadinejad ini juga mengumumkan serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai agen mata-mata dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Mei 2012, Iran juga mengeksekusi mati Majid Jamali Fashi. Majid dinyatakan sebagai mata-mata Mossad dan memainkan peran kunci dalam pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran pada Januari 2010, dengan imbalan pembayaran sebesar US$ 120 ribu.
Iran saat ini juga masih menahan seorang warga AS keturuan Iran sekaligus mantan Marinir AS, Amir Mirzai Hekmati. Mantan Marinir AS itu dinyatakan bekerja untuk operasi CIA, meskipun sempat dibantas keras oleh Washington dan keluarganya.
Identitas 2 mata-mata itu yakni Mohammad Heydari dan Koroush Ahmadi. Heydari dihukum karena menerima pembayaran untuk menyediakan informasi intelijen tentang berbagai masalah keamanan dan rahasia nasional dalam sejumlah pertemuan dengan Mossad (badan intelijen Israel). Sedangkan Ahmadi dinyatakan bersalah karena memberikan informasi intelijen tentang berbagai masalah kepada CIA (Agen Intelijen Amerika Serikat).
Eksekusi hukum gantung ini dilakukan Pengadilan Revolusi Teheran. Namun tidak diketahui waktu dan tempat hukuman dilakukan. Iran selama ini menuduh musuh bebuyutannya, yaitu Israel dan AS, telah melancarkan kampanye sabotase yang mematikan terhadap program nuklirnya. Negara yang dipimpin Ahmadinejad ini juga mengumumkan serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai agen mata-mata dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Mei 2012, Iran juga mengeksekusi mati Majid Jamali Fashi. Majid dinyatakan sebagai mata-mata Mossad dan memainkan peran kunci dalam pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran pada Januari 2010, dengan imbalan pembayaran sebesar US$ 120 ribu.
Iran saat ini juga masih menahan seorang warga AS keturuan Iran sekaligus mantan Marinir AS, Amir Mirzai Hekmati. Mantan Marinir AS itu dinyatakan bekerja untuk operasi CIA, meskipun sempat dibantas keras oleh Washington dan keluarganya.
Marinir Disuruh Pegangi Payung, Obama Diprotes Jenderal
Hujan
rintik-rintik membasahi Rose Garden, Gedung Putih, tempat Barack Obama
menggelar konferensi pers bersama koleganya dari Turki, PM Recep Tayyip
Erdogan. Sang Presiden pun minta dipayungi agar tak basah kuyup.
Tak masalah memang. Yang jadi persoalan, dia menyuruh dua marinir
berseragam maju, hanya untuk memegangi payung yang menaunginya.
Tindakan Obama itu dianggap mempermalukan korps Angkatan Laut Amerika Serikat. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, Thomas McInerney bahkan mengatakan, sikap Obama menunjukkan "kurangnya rasa hormat" dengan memaksa tentara melindunginya dari guyuran hujan.
Ia juga mengatakan, Presiden punya banyak pembantu dan staf. Tapi kenapa tentara AL yang berseragam yang diminta memegangi payung? "Presiden memperlakukan tentara AL seperti pelayan," kata Jenderal McInerney, seperti dimuat Daily Mail, 17 Mei 2013.
Padahal, dia menambahkan, Obama berkali-kali pernah berdiri di tengah hujan sebelumnya, tak masalah! Dan tentara AL yang mengawalnya hanya berdiri saja, tanpa memegangi payung. "Saya pikir ini menunjukkan kurangnya rasa hormat pada Angkatan Laut," kata Sang Jenderal.
"Aku tak bisa mengerti mengapa bukan salah satu pembantu presiden yang memegangi payung. Tentara AL adalah pejuang, sementara para staf presiden bukan."
Letjen Gen McInerney (76) pernah bertempur dalam Perang Vietnam dan bergabung dengan NATO. Dia sebelumnya juga menjabat sebagai komandan Angkatan Udara ke-11 di Alaska sebelum pensiun.Letjen McInerney juga mengecam Presiden karena tidak berbuat cukup untuk mendukung tentara ketika mereka pulang dari medan pertempuran.
Melanggar Aturan
Tak ayal sikap Obama yang meminta dua marinir memayungi dia dan tamunya membuat gempar. Dua tentara itu memayungi Obama dan PM Turki, sementara Presiden AS itu melontarkan lelucon tentang cuaca.
Padahal, menurut aturan Angkatan Laut (Marine Corp Manual), bahkan Presiden AS sekalipun tak bisa meminta seorang marinir untuk memayunginya, tanpa izin dari Komandan Tertinggi Angkatan Laut.
Juga disebutkan, tentara pria yang berpakaian seragam lengkap dilarang menggunakan payung. "Tak boleh ada petugas atau pejabat mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan, mengubah, atau mengubah ketentuan apapun, tanpa persetujuan dari Komandan Korps Marinir."
Sementara anggota marinir perempuan boleh membawa payung berwarna hitam, standar atau payung lipat dalam kondisi cuaca buruk. Payung harus dibawa dengan tangan kiri, sehingga, ia tetap bisa memberikan hormat -- salam dalam kemiliteran, terutama saat bertemu atasan.
Tindakan Obama itu dianggap mempermalukan korps Angkatan Laut Amerika Serikat. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, Thomas McInerney bahkan mengatakan, sikap Obama menunjukkan "kurangnya rasa hormat" dengan memaksa tentara melindunginya dari guyuran hujan.
Ia juga mengatakan, Presiden punya banyak pembantu dan staf. Tapi kenapa tentara AL yang berseragam yang diminta memegangi payung? "Presiden memperlakukan tentara AL seperti pelayan," kata Jenderal McInerney, seperti dimuat Daily Mail, 17 Mei 2013.
Padahal, dia menambahkan, Obama berkali-kali pernah berdiri di tengah hujan sebelumnya, tak masalah! Dan tentara AL yang mengawalnya hanya berdiri saja, tanpa memegangi payung. "Saya pikir ini menunjukkan kurangnya rasa hormat pada Angkatan Laut," kata Sang Jenderal.
"Aku tak bisa mengerti mengapa bukan salah satu pembantu presiden yang memegangi payung. Tentara AL adalah pejuang, sementara para staf presiden bukan."
Letjen Gen McInerney (76) pernah bertempur dalam Perang Vietnam dan bergabung dengan NATO. Dia sebelumnya juga menjabat sebagai komandan Angkatan Udara ke-11 di Alaska sebelum pensiun.Letjen McInerney juga mengecam Presiden karena tidak berbuat cukup untuk mendukung tentara ketika mereka pulang dari medan pertempuran.
Melanggar Aturan
Tak ayal sikap Obama yang meminta dua marinir memayungi dia dan tamunya membuat gempar. Dua tentara itu memayungi Obama dan PM Turki, sementara Presiden AS itu melontarkan lelucon tentang cuaca.
Padahal, menurut aturan Angkatan Laut (Marine Corp Manual), bahkan Presiden AS sekalipun tak bisa meminta seorang marinir untuk memayunginya, tanpa izin dari Komandan Tertinggi Angkatan Laut.
Juga disebutkan, tentara pria yang berpakaian seragam lengkap dilarang menggunakan payung. "Tak boleh ada petugas atau pejabat mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan, mengubah, atau mengubah ketentuan apapun, tanpa persetujuan dari Komandan Korps Marinir."
Sementara anggota marinir perempuan boleh membawa payung berwarna hitam, standar atau payung lipat dalam kondisi cuaca buruk. Payung harus dibawa dengan tangan kiri, sehingga, ia tetap bisa memberikan hormat -- salam dalam kemiliteran, terutama saat bertemu atasan.
Langganan:
Postingan (Atom)












