Senin, 20 Mei 2013
Yesh Din, Shlomo Zacharia: Sudah Saatnya Israel Wajib Mengembalikan Tanah Warga Palestina.
12.38
Shlomo Zacharia: Sudah Saatnya Israel Wajib Mengembalikan Tanah Warga Palestina., Yesh Din
No comments
Israel wajib mengembalikan empat wilayah milik warga Palestina di
Tepi Barat. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Kementerian Kehakiman Israel
ini memuluskan petisi yang dibuat warga Palestina dan LSM Israel di
2010. Pengacara Lembaga Swadaya Masyarakat Yesh Din, Shlomo
Zacharia menyatakan sudah saatnya Israel mengembalikan tanah tersebut
kepada warga Palestina. Ia juga mengingatkan sudah 35 tahun tanah itu
dicuri dari pemiliknya yang sah.
Pada tahun 1978, militer Israel
merebut paksa wilayah Homesh seluas 173 hektar dari warga Palestina yang
tinggal dekat perkampungan Burka. Militer Israel kala itu berdalih
perintah pengosongan dilakukan karena wilayah digunakan sebagai tempat
latihan militer. Pada tahun 1980, alih-alih dijadikan tempat
latihan, wilayah itu malah menjadi pemukiman Homesh. Keputusan hukum pun
membuat militer Israel mengembalikan tanah tersebut.
Hingga
kemudian pada tahun 2005, Pemerintah Israel mengevakuasi empat pemukiman
di Tepi Barat Utara sebagai bagian dari perjanjian pelepasan khususnya
ketika Israel menarik pasukan dari Jalur Gaza. Empat pemukiman itu
antara lain, Homesh, Sa-Nur, Ganim dan Kadim itu hingga kini di jaga
ketat militer dan tertutup untuk umum.
Meski pemukimannya sudah
dihancurkan, sebagian warga Yahudi dan pendukung sayap kanan Israel
terus meminta pengembalian wilayah tersebut. Sementara warga Palestina
yang mengaku pemukim pertama juga meminta wilayah tersebut dikembalikan
kepada pemilik yang sah.
Demonstrasi yang dilakukan warga
Palestina pun sempat dibubarkan militer Israel. Hingga kemudian para
sesepuh dari kampung Burka, enam pemilik tanah dan kelompok HAM Yesh Din
mengajukan petisi kepada pengadilan tinggi. Petisi tersebut meminta
Pengadilan Tinggi membatalkan perintah militer untuk mengosongkan
wilayah sengketa.
Berdasarkan laporan Haaretz, mantan kepala
komando Pusat Israel Mizrahi Avi meminta pengosongan harus dilakukan
untuk keperluan militer. Pada Desember 2011, Mayor Jenderl Nitzan Alon
yang menggantikan Mizrahi membatalkan keputusan sebelumnya dan memberi
jalan bagi pengembalian tanah.
Berdasarkan keputusan tersebut,
menurut Shlomo Zacharia kepada Jerusalem Post seharusnya pemukim Yahudi
tak bisa mendapat tanah tersebut kembali. Ia pun menyesalkan keputusan
negara yang berlama-lama menahan tanah tersebut dan tak mengembalikan
kepada yang berhak. ''Perhatian kami saat ini adalah memastikan
bahwa pemilik tanah itu bisa benar-benar memasuki tanah mereka
sendiri,'' ucap dia, Ahad (19/5).
Israel Sesumbar, Akan Terus Menyerang Suriah
Dengan alasan keamanan warganya,
Israel berjanji akan terus menyerang Suriah. Tindakan penyerangan
dilakukan untuk mencegah roket Suriah sampai ke tangan Hizbullah atau
kelompok lainnya.Perdana Menteri Benyamin Netanyahu,
dalam rapat kabinet mingguan mengatakan akan menyerang lebih ke dalam
wilayah Suriah. Secara umum, Israel belum secara terbuka untuk membantu
salah satu pihak dalam konflik Suriah.
Meski ia
tak menyebutkan waktu penyerangan atau jarak serangan, namun ia berjanji
Israel akan melakukan tindakan suatu saat nanti. Seperti halnya Amerika
Serikat, Israel juga mempersiapkan bermacam skenario dalam Perang Sipil
suriah.Namun, inti kebijakan ke depan adalah mencegah Hizbullah
mendapatkan senjata canggih dari Suriah.
''Kami
bertindak untuk memastikan keamanan warga Israel di masa mendatang,''
ucap dia. Hingga kini Israel tak membantah ataupun membenarkan beberapa
serangan yang dituduhkan kepada mereka pekan lalu. Khususnya serangan
kepada beberapa rudal Iran yang disimpan di Damaskus beberapa waktu
lalu.
Hizbullah selama ini diketahui sebagai sekutu
dekat Presiden Bashar al Assad dan pernah berperang dengan Israel di
tahun 2006.Rudal Supersonik Anti Serangan UdaraAmerika Serikat
sebelumnya mengutuk pengiriman senjata rudal anti kapal laut Yakhont
Rusia kepada Suriah.
Namun, bagi Israel yang lebih
mengkhawatirkan adalah rencana Rusia mengirim S-300, sistem rudal
canggih pertahanan udara kepada Damaskus. Meski
Netanyahu sudah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin selasa lalu,
namun tak juga menyelesaikan masalah pengiriman senjata.
Pejabat
Departemen Pertahanan Israel, Amos Gilad mengatakan dua senjata
tersebut, yakni Yakhnot dan S 300 akan semakin menyulitkan militer asing
jika menyerang Suriah. Kedua senjata itu juga mengancam Israel dan
pasukan AS di teluk. Ia menjelaskan Yaknot adalah rudal jelajah
berkecepatan supersonik dengan janngkauan 300 kilometer khusus untuk
sasaran laut.
'Rusia juga mengirimkan sistem
pertahanan strategis S 300. ada beberapa versi, dan mereka (Rusia)
mengirim salah satu versi terbaik,'' ucap dia. Kepala Staf AS, Jenderal
Martin Dempsey menyayangkan pengiriman dua senjata Rusia ke Suriah.
Menurut dia pengiriman senjata itu akan memperpanjang konflik yang telah
menewaskan 80 ribu rakyat Suriah.
Sementara seorang
jubir Putin, yang tak disebutkan namanya menyebut pengiriman Rusia hanya
berusaha menghormati kontrak. Apalagi Suriah merupakan pelanggan lama
persenjataan Rusia.
Toru Hashimoto: AS Juga Perkosa Wanita Jepang
Toru Hashimoto
Politisi Jepang Toru Hashimoto menanggapi kecaman yang dilontarkan
Amerika Serikat soal ucapan kontroversialnya. AS sebelumnya mengecam
keras ucapan Toru yang menyebut keberadaan 'jugun ianfu' yang dipaksa
untuk memberikan layanan seks dalam Perang Dunia II adalah suatu
kebutuhan militer.
Toru yang menjabat pemimpin Japan Restoration Party itu 'membalas' kecaman AS tersebut. "Biarkan saya jelaskan ke intinya. Ketika Amerika menduduki Jepang, apakah mereka tidak mengeksploitasi perempuan-perempuan Jepang?" cetus Hashimoto lewat akun Twitternya, seperti dilansir Japan Daily Press, Jumat (17/5/2013).
"Saya tidak bisa membantu, tapi tidak adil bahwa Amerika jika mereka mengkritik Jepang dengan cara mengesampingkan apa yang sudah mereka lakukan saat menduduki Jepang," sambung dia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki sebelumnya mengecam Toru. "Komentar Walikota Hashimoto itu keterlaluan dan menyinggung," seru juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, dalam lansiran Straits Times.
"Sebagaimana Amerika Serikat telah nyatakan sebelumnya. Apa yang terjadi waktu itu, di mana para perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah perbuatan tercela. Dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang sangat besar!" sambung dia.
Dijelaskan dia, AS menyampaikan rasa simpati yang tulus untuk para korban budak seks. Menurutnya, Washington berharap Jepang bakal merangkul negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini.
"Simpati tulus dan mendalam kepada para korban. Dan kami harap Jepang akan terus bekerja dengan negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini dan masalah lain yang timbul dari masa lalu," tutup Psaki.
Toru yang menjabat pemimpin Japan Restoration Party itu 'membalas' kecaman AS tersebut. "Biarkan saya jelaskan ke intinya. Ketika Amerika menduduki Jepang, apakah mereka tidak mengeksploitasi perempuan-perempuan Jepang?" cetus Hashimoto lewat akun Twitternya, seperti dilansir Japan Daily Press, Jumat (17/5/2013).
"Saya tidak bisa membantu, tapi tidak adil bahwa Amerika jika mereka mengkritik Jepang dengan cara mengesampingkan apa yang sudah mereka lakukan saat menduduki Jepang," sambung dia.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki sebelumnya mengecam Toru. "Komentar Walikota Hashimoto itu keterlaluan dan menyinggung," seru juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, dalam lansiran Straits Times.
"Sebagaimana Amerika Serikat telah nyatakan sebelumnya. Apa yang terjadi waktu itu, di mana para perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual adalah perbuatan tercela. Dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang sangat besar!" sambung dia.
Dijelaskan dia, AS menyampaikan rasa simpati yang tulus untuk para korban budak seks. Menurutnya, Washington berharap Jepang bakal merangkul negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini.
"Simpati tulus dan mendalam kepada para korban. Dan kami harap Jepang akan terus bekerja dengan negara-negara tetangganya untuk mengatasi ini dan masalah lain yang timbul dari masa lalu," tutup Psaki.
Iran Gantung Mata-mata AS dan Israel
Iran menggantung 2
orang agen mata-mata yang berhasil ditangkap. Keduanya dinyatakan telah
bekerja untuk 2 negara yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Iran, yakni
Amerika Serikat dan Israel. 1 Agen di antaranya bekerja untuk AS, 1
lainnya untuk Israel. "Pemerintah Iran mengeksekusi 2 pria, mata-mata untuk badan intelijen Israel dan AS," demikian laporan Kantor Berita Iran Fars News Agency, yang dimuat The Jerusalem Post, Minggu (19/5/2013).
Identitas 2 mata-mata itu yakni Mohammad Heydari dan Koroush Ahmadi. Heydari dihukum karena menerima pembayaran untuk menyediakan informasi intelijen tentang berbagai masalah keamanan dan rahasia nasional dalam sejumlah pertemuan dengan Mossad (badan intelijen Israel). Sedangkan Ahmadi dinyatakan bersalah karena memberikan informasi intelijen tentang berbagai masalah kepada CIA (Agen Intelijen Amerika Serikat).
Eksekusi hukum gantung ini dilakukan Pengadilan Revolusi Teheran. Namun tidak diketahui waktu dan tempat hukuman dilakukan. Iran selama ini menuduh musuh bebuyutannya, yaitu Israel dan AS, telah melancarkan kampanye sabotase yang mematikan terhadap program nuklirnya. Negara yang dipimpin Ahmadinejad ini juga mengumumkan serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai agen mata-mata dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Mei 2012, Iran juga mengeksekusi mati Majid Jamali Fashi. Majid dinyatakan sebagai mata-mata Mossad dan memainkan peran kunci dalam pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran pada Januari 2010, dengan imbalan pembayaran sebesar US$ 120 ribu.
Iran saat ini juga masih menahan seorang warga AS keturuan Iran sekaligus mantan Marinir AS, Amir Mirzai Hekmati. Mantan Marinir AS itu dinyatakan bekerja untuk operasi CIA, meskipun sempat dibantas keras oleh Washington dan keluarganya.
Identitas 2 mata-mata itu yakni Mohammad Heydari dan Koroush Ahmadi. Heydari dihukum karena menerima pembayaran untuk menyediakan informasi intelijen tentang berbagai masalah keamanan dan rahasia nasional dalam sejumlah pertemuan dengan Mossad (badan intelijen Israel). Sedangkan Ahmadi dinyatakan bersalah karena memberikan informasi intelijen tentang berbagai masalah kepada CIA (Agen Intelijen Amerika Serikat).
Eksekusi hukum gantung ini dilakukan Pengadilan Revolusi Teheran. Namun tidak diketahui waktu dan tempat hukuman dilakukan. Iran selama ini menuduh musuh bebuyutannya, yaitu Israel dan AS, telah melancarkan kampanye sabotase yang mematikan terhadap program nuklirnya. Negara yang dipimpin Ahmadinejad ini juga mengumumkan serangkaian penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai agen mata-mata dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Mei 2012, Iran juga mengeksekusi mati Majid Jamali Fashi. Majid dinyatakan sebagai mata-mata Mossad dan memainkan peran kunci dalam pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran pada Januari 2010, dengan imbalan pembayaran sebesar US$ 120 ribu.
Iran saat ini juga masih menahan seorang warga AS keturuan Iran sekaligus mantan Marinir AS, Amir Mirzai Hekmati. Mantan Marinir AS itu dinyatakan bekerja untuk operasi CIA, meskipun sempat dibantas keras oleh Washington dan keluarganya.
Marinir Disuruh Pegangi Payung, Obama Diprotes Jenderal
Hujan
rintik-rintik membasahi Rose Garden, Gedung Putih, tempat Barack Obama
menggelar konferensi pers bersama koleganya dari Turki, PM Recep Tayyip
Erdogan. Sang Presiden pun minta dipayungi agar tak basah kuyup.
Tak masalah memang. Yang jadi persoalan, dia menyuruh dua marinir
berseragam maju, hanya untuk memegangi payung yang menaunginya.
Tindakan Obama itu dianggap mempermalukan korps Angkatan Laut Amerika Serikat. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, Thomas McInerney bahkan mengatakan, sikap Obama menunjukkan "kurangnya rasa hormat" dengan memaksa tentara melindunginya dari guyuran hujan.
Ia juga mengatakan, Presiden punya banyak pembantu dan staf. Tapi kenapa tentara AL yang berseragam yang diminta memegangi payung? "Presiden memperlakukan tentara AL seperti pelayan," kata Jenderal McInerney, seperti dimuat Daily Mail, 17 Mei 2013.
Padahal, dia menambahkan, Obama berkali-kali pernah berdiri di tengah hujan sebelumnya, tak masalah! Dan tentara AL yang mengawalnya hanya berdiri saja, tanpa memegangi payung. "Saya pikir ini menunjukkan kurangnya rasa hormat pada Angkatan Laut," kata Sang Jenderal.
"Aku tak bisa mengerti mengapa bukan salah satu pembantu presiden yang memegangi payung. Tentara AL adalah pejuang, sementara para staf presiden bukan."
Letjen Gen McInerney (76) pernah bertempur dalam Perang Vietnam dan bergabung dengan NATO. Dia sebelumnya juga menjabat sebagai komandan Angkatan Udara ke-11 di Alaska sebelum pensiun.Letjen McInerney juga mengecam Presiden karena tidak berbuat cukup untuk mendukung tentara ketika mereka pulang dari medan pertempuran.
Melanggar Aturan
Tak ayal sikap Obama yang meminta dua marinir memayungi dia dan tamunya membuat gempar. Dua tentara itu memayungi Obama dan PM Turki, sementara Presiden AS itu melontarkan lelucon tentang cuaca.
Padahal, menurut aturan Angkatan Laut (Marine Corp Manual), bahkan Presiden AS sekalipun tak bisa meminta seorang marinir untuk memayunginya, tanpa izin dari Komandan Tertinggi Angkatan Laut.
Juga disebutkan, tentara pria yang berpakaian seragam lengkap dilarang menggunakan payung. "Tak boleh ada petugas atau pejabat mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan, mengubah, atau mengubah ketentuan apapun, tanpa persetujuan dari Komandan Korps Marinir."
Sementara anggota marinir perempuan boleh membawa payung berwarna hitam, standar atau payung lipat dalam kondisi cuaca buruk. Payung harus dibawa dengan tangan kiri, sehingga, ia tetap bisa memberikan hormat -- salam dalam kemiliteran, terutama saat bertemu atasan.
Tindakan Obama itu dianggap mempermalukan korps Angkatan Laut Amerika Serikat. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, Thomas McInerney bahkan mengatakan, sikap Obama menunjukkan "kurangnya rasa hormat" dengan memaksa tentara melindunginya dari guyuran hujan.
Ia juga mengatakan, Presiden punya banyak pembantu dan staf. Tapi kenapa tentara AL yang berseragam yang diminta memegangi payung? "Presiden memperlakukan tentara AL seperti pelayan," kata Jenderal McInerney, seperti dimuat Daily Mail, 17 Mei 2013.
Padahal, dia menambahkan, Obama berkali-kali pernah berdiri di tengah hujan sebelumnya, tak masalah! Dan tentara AL yang mengawalnya hanya berdiri saja, tanpa memegangi payung. "Saya pikir ini menunjukkan kurangnya rasa hormat pada Angkatan Laut," kata Sang Jenderal.
"Aku tak bisa mengerti mengapa bukan salah satu pembantu presiden yang memegangi payung. Tentara AL adalah pejuang, sementara para staf presiden bukan."
Letjen Gen McInerney (76) pernah bertempur dalam Perang Vietnam dan bergabung dengan NATO. Dia sebelumnya juga menjabat sebagai komandan Angkatan Udara ke-11 di Alaska sebelum pensiun.Letjen McInerney juga mengecam Presiden karena tidak berbuat cukup untuk mendukung tentara ketika mereka pulang dari medan pertempuran.
Melanggar Aturan
Tak ayal sikap Obama yang meminta dua marinir memayungi dia dan tamunya membuat gempar. Dua tentara itu memayungi Obama dan PM Turki, sementara Presiden AS itu melontarkan lelucon tentang cuaca.
Padahal, menurut aturan Angkatan Laut (Marine Corp Manual), bahkan Presiden AS sekalipun tak bisa meminta seorang marinir untuk memayunginya, tanpa izin dari Komandan Tertinggi Angkatan Laut.
Juga disebutkan, tentara pria yang berpakaian seragam lengkap dilarang menggunakan payung. "Tak boleh ada petugas atau pejabat mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan, mengubah, atau mengubah ketentuan apapun, tanpa persetujuan dari Komandan Korps Marinir."
Sementara anggota marinir perempuan boleh membawa payung berwarna hitam, standar atau payung lipat dalam kondisi cuaca buruk. Payung harus dibawa dengan tangan kiri, sehingga, ia tetap bisa memberikan hormat -- salam dalam kemiliteran, terutama saat bertemu atasan.
Minggu, 19 Mei 2013
Calon Kuat Kapolri Dan Panglima TNI
Di kalangan Sekretariat Gabungan (Setgab) muncul dua
nama yang diplot menduduki kursi Kapolri dan Kasad (Kepala Staf Angkatan
Darat). Mereka adalah Komjen Sutarman dan Letjen TNI Moeldoko. Kedua nama tersebut sempat dibahas
dalam sebuah rapat Setgab beberapa waktu lalu.
"Sutarman yang menjabat sebagai Kabareskrim, kemungkinan besar diajukan sebagai Kapolri, menggantikan Pak Timur. Sedangkan Wakasad Moeldoko kemungkinan besar diusulkan menjadi Kasad," ungkapnya.Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuk Kabareskrim Sutarman untuk posisi Kapolri belum tentu berjalan mulus. Sebab, prosesnya harus lulus tes uji kelayakan (fit and propert test) yang digelar Komisi III DPR.
Sedangkan untuk posisi Kasad sepenuhnya di tangan presiden. "Tapi kita bisa menerka arahnya. Enggak lama setelah menetapkannya sebagai Kasad, presiden akan usulkan kembali Pak Moeldoko menjadi calon Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono yang pensiun," jelasnya.
Sekadar catatan, Wakasad Letjen TNI Moeldoko merupakan salah satu tentara yang berprestasi. Jenderal bintang tiga kelahiran Kediri, Jawa Timur, itu memperoleh Adhi Makayasa, penghargaan untuk lulusan Akademi Militer (Akmil) terbaik tahun 1981. Dia pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya, Panglima Divisi I Kostrad, Pangdam Tanjungpura, serta Pangdam III/Siliwangi.
Sedangkan Komisaris Jenderal Sutarman yang saat ini masih menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, dan Kapolda Kepri. Pria kelahiran Sukohardjo, Jawa Tengah itu, sempat menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.
PT. LEN, Terus Berinovasi Walau 'Dikhianati'
Dalam doktrin perang modern, kemampuan komunikasi suatu pasukan bisa
menjadi penentu jalannya peperangan, siapa menjadi pemenang dan siapa
menjadi pecundang. Untuk menunjang hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah
Alat Komunikasi (Alkom) militer yang memadai. Alkom menjadi
unsur yang penting dalam suatu operasi militer (pertahanan). Yakni,
sebagai sarana untuk menyampaikan informasi untuk mendukung koordinasi
dan sub-ordinasi.
Berbeda dengan Alkom yang biasa digunakan kalangan sipil, Alkom yang digunakan militer harus memiliki beberapa kriteria wajib, seperti memiliki kemampuan anti sadap dan anti jamming yang berguna untuk mengurangi kemungkinan komunikasi terdengar oleh musuh, atau pun menghindar dari frekuensi yang dimiliki musuh. Atas dasar kebutuhan itulah, LEN sebagai BUMN strategis yang bergerak dibidang alat elektronik pertahanan, mengembangkan sebuah Alkom militer untuk kebutuhan TNI. Alkom ini diberi nama Manpack FISCOR-100, yang sesuai dengan kebutuhan militer di medan perang.
Kepada INTELIJEN, Anggota Dewan Komisi I DPR RI, Roy Suryo mengatakan, LEN sebenarnya memiliki kontribusi yang sangat baik di bidang industri perangkat lunak, misalnya membuat perangkat lunak bagi Alutsita TNI. Namun disayangkan, Alkom buatan anak bangsa belum dilirik oleh pemerintah. Bahkan Alkom buatan LEN dinilai ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan produk luar.
Padahal produk LEN yang satu ini dikembangkan dengan biaya investasi yang tidak sedikit dan layak digunakan. PT LEN mengembangkan MAnpack dengan memperhatikan persyaratan yang diajukan oleh TNI. Kepada INTELIJEN mantan Wakil Komisi I DPR RI Periode 2004-2009, Yusron Ihza mengatakan, LEN itu sudah marah kepada pemerintah, sehingga LEN tidak tergantung lagi kepada pesanan dari pemerintah.
Penghargaan
Sebagaimana pengertian alat komunikasi, Alkom Manpack FISCOR-100 adalah peralatan militer berbentuk radio portable untuk tentara. Fungsinya untuk dapat berkomunikasi satu dengan lainnya di medan pertempuran. Produk buatan BUMNIS asal kota Bandung ini beroperasi pada rentang frekuensi 2 MegaHerzt hingga 30 MegaHerzt dengan 256 channel, yang memerlukan pasokan tenaga 12 Vdc-24 Vdc. Alkom ini bisa digunakan untuk komunikasi pada level peleton hingga batalion.
Teknologi Manpack Alkom FISCOR-100, pada awalnya dikembangkan bersama Pemerintah Australia. Namun di tengah jalan kerjasama itu dialihkan kepada Thales, yang merupakan perusahaan elektronik terbesar di Perancis.
Tetapi kerjasama itu hanya sebatas pada matrikulasi frekuensi radio saja, sebab rogram tersebut belum bisa diimplementasikan di Indonesia, serta tidak menyangkut kerahasiaan data telekomunikasi dari pesawat komunikasi tersebut. Kerahasiaan adalah suatu hal penting bagi Alkom pertahanan, karena dibuat secara rahasia oleh negara, dan juga untuk menghindari dari tindakan jamming oleh musuh.
Untuk menghindari jamming lawan, LEN mencangkokkan teknologi spread spectrum. Alkom dengan teknologi ini memungkinkan prajurit melakukan komunikasi dimana sinyal yang dikirimkan, akan ditebar ke dalam area frekuensi yang lebar. Perbedaannya dengan produk sipil, jika pada komunikasi normal, sinyal suara dikirim dengan memodulasi ke dalam frekuensi carrier tertentu. Tetapi dengan teknologi spread spectrum, informasi suara tersebut akan ditebarkan secara acak ke dalam frekuensi carrier yang lebar.
Karena keunikan kemampuan itulah, Manpack Alkom FISCOR-100 mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2009. Karena LEN dianggap mampu menciptakan produk dengan kriteria inovatif, kompetitif, memiliki nilai komersial dan mengusung keunikan lokal. Untuk kemampuan produksi pesawat komunikasi ini, LEN mengklaim mampu memproduksi antara 1.000 hinga 1.500 unit pertahunnya. Jumlah yang cukup banyak untuk perusahaan sekelas LEN.
Janji Pemerintah
Alkom buatan PT LEN dianggap sebagai produk inovatif, kompetitif, memiliki nilai komersial dan mengusung kearifan lokal, yang berarti harganya bisa menjadi lebih murah ketimbang produk sejenis dari luar. Kenytaannya, alat komunikasi ini belum dipesan satu pun oleh TNI. Padahal Kementerian Pertahanan telah menguji coba enam unit Alkom buatan LEN di Mabes TNI.
Nasib sial Alkom buatan anak bangsa ini tidak sampai di situ. Manpack FISCOR-100 pernah kalah tender dari produk Afrika untuk pengadaan Alkom untuk TNI. Padahal jika dibandingkan, Alkom buatan LEN memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Alkom buatan luar negeri tersebut.
Apalagi menurut informasi yang beredar, Alkom buatan asing itu ternyata tidak dilengkapi dengan teknologi anti sadap dan anti jamming yang disyaratkan oleh TNI. Secara fisik alkom buatan luar negeri tersebut juga memiliki dimensi yang lebih besar, sehingga memakan tempat dan tidak praktis dibawa.
Ini memang penyakit lama di Indonesia. Para pengambil keputusan di negeri ini lebih memilih produk luar yang dianggap telah memiliki predikat battle proven, ketimbang memilih produk dalam negeri yang lebih murah tapi memiliki kualitas yang tidak kalah bagus.
Kepada INTELIJEN, Roy Suryo mengatakan, memang harus ada itikad baik dan didukung oleh political will yang benar dari pemerintah. Maka dengan optimisme dan niat baik untuk mengembangkan industri pertahanan, maka kemandirian bisa tercapai. Mudah-mudahan, dengan adanya program revitalisasi industri pertahanan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal masa kepemimpinannya yang kedua, dapat membawa angin segar bagi LEN.
Senegal Berminat Beli Pesawat CN-235 Industri Pertahanan RI

Pemerintah Senegal berminat membeli dua pesawat CN-235 versi
220 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk memenuhi kebutuhan VIP
dan transportasi udara. "Hal itu ditegaskan Menteri Angkatan Bersenjata Senegal Augustine
Tine saat bertemu delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR
RI dan Parlemen Senegal di Kantor Kementerian Angkatan Bersenjata
Senegal," kata Pimpinan Delegasi DPR Tantowi Yahya dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.
Pemerintah Senegal juga ingin memulai kerja sama di bidang pertahanan melalui pelatihan bagi perwira militer dan polisi, selain juga upaya penguatan kerja sama di bidang politik terkait pemilu dan peran parlemen. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai rencana pembukaan kantor perwakilan Pemerintah Senegal di Indonesia, sebagai bentuk penguatan kerja sama setelah KBRI dibuka di Dakar pada 1982.
Pemerintah Senegal juga ingin memulai kerja sama di bidang pertahanan melalui pelatihan bagi perwira militer dan polisi, selain juga upaya penguatan kerja sama di bidang politik terkait pemilu dan peran parlemen. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai rencana pembukaan kantor perwakilan Pemerintah Senegal di Indonesia, sebagai bentuk penguatan kerja sama setelah KBRI dibuka di Dakar pada 1982.

Dalam rangka mewujudkan hubungan bilateral saling menguntungkan, kedua negara tersebut sedang melakukan proses finalisasi draft nota kesepahaman mengenai Pembentukan Komisi Bersama. Delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Senegal selama tiga hari, 14--17 Mei, yang diikuti oleh lima anggota dewan dari fraksi Demokrat, Golkar dan PDIP.
Sejumlah isu yang dibicarakan dalam pertemuan itu menyangkut bidang politik keamanan, ekonomi dan pembangunan di tingkat domestik, regional dan global. Hubungan RI-Senegal secara resmi dijalin pada 3 Oktober 1980. Hingga saat ini hubungan kedua negara tersebut berlangsung baik di tingkat bilateral maupun multilateral dalam kerangka PBB, GNB, G-15, dan OKI.
Di bidang ekonomi, total nilai perdagangan kedua negara selama 2012 tercatat mencapai US$ 46.1 juta, dengan nilai ekspor Indonesia ke Senegal mencapai US$ 43 juta. Komoditi ekspor tersebut antara lain berupa produk minyak hewani dan nabati, peralatan mesin, bahan kimia, sabun, pakaian, dan perabotan.
Indonesia Gagal Mendapatkan Transfer Teknologi Kapal Selam dari Korea Selatan

Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba tiba menyampaikan kabar mengejutkan
terkait kontrak pengadaan tiga kapal selam Changbogo buatan Korea
Selatan. Menurut Purnomo Yusgiantoro, Korea Selatan meminta Indonesia
tidak terlibat langsung pembuatan kapal selam berbobot 1.500-1.600 ton
tersebut, melainkan cukup melihat proses pembuatannya di Galangan Kapal
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korsel.
Kepala
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad
Lubis mengatakan, dalam perjanjian alih teknologi itu, Indonesia meminta
perwakilan PT PAL ikut serta dalam perakitan kapal selam. Tapi pihak
Korea Selatan tidak setuju. “Mereka meminta Indonesia Learning by seeing
atau cukup melihat proses pembuatan saja,” kata Rachmad. Korea
beralasan, galangan kapal Daewoo dikejar target pemesanan kapal selam
dari sejumlah negara. Mereka khawatir keterlibatan Indonesia dalam
perakitan akan mengulur waktu.
Dulu, ketika kontrak ditandatangani, Kementerian Pertahanan mengatakan, pembangunan tiga kapal selam menggunakan skema: Kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan. Kapal selam kedua juga di Korea Selatan namun bersama dengan PT PAL Indonesia. Adapun kapal selam ketiga digarap di galangan PT PAL Surabaya.
Indonesia rela membeli kapal selam KW 1 U-209 , karena ingin mendapatkan transfer teknologi. Jika tidak ada unsur transfer teknologi di dalamnya, tentu Indonesia akan membeli kapal selam yang sudah terbukti handal seperti Kilo / BNV Class buatan Rusia yang dijuluki ”The Ocean Black Hole” karena kesenyapannya. Kapal selam Kilo juga mengangkut rudal Klub S yang memiliki jangkauan tembakan 300 km.
Kapal selam Kilo telah digunakan banyak negara, antara lain: China, India, Iran, Vietnam dan Rumania. Sementara Changbogo, hanya digunakan oleh Korea Selatan. Ketangguhan kapal selam Kilo juga diakui petinggi TNI AL saat itu, dengan mengatakan: “Masak kita tidak ingin membeli kapal selam yang juga bisa melakukan pre-emptive strike, menyerang ke negara musuh, bukan hanya mutar-mutar di halaman rumah sendiri, seperti anjing kampung”.
Tender Kapal Selam
Dalam tender pengadaan 3 kapal selam waktu lalu, Rusia maju menawarkan kapal selam Kilo Class. Namun opsi pembelian kapal selam Kilo dibatalkan karena tidak ada unsur transfer teknologi, sesuai arahan Presiden SBY dalam pengadaan alutssita.
Di saat yang sama datang Korea Selatan menawarkan kapal selam Changbogo, turunan dari U-209 Jerman dan siap melakukan transfer teknologi.
Di saat-saat terakhir, Turki juga mengajukan penawaran. Turki sangat percaya diri akan menjadi pememang karena mengantungi lisensi U-209 dari HDW Jerman beserta teknologi AIP-nya. Tapi entah mengapa, Turki pun mental dalam tender ini. Kemungkinan karena dianggap terlambat mengajukan penawaran.
Masyarakat pun bertanya-tanya mengapa Korea Selatan tiba-tiba membatalkan transfer teknologi dari kapal selam itu ?.
Usut punya usut, muncullah pernyataan dari anggota Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Menurut Mantan Sekretaris Militer Presiden ini, kapal selam Changbogo Korea Selatan menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensinya kepada kepada Turki.
“Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja,” tuturnya.
Menurut Mayjen purnawirawan TB Hasanuddin, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati atas kapal selam yang dibeli dari Korsel . Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korea Selatan belum melakukannya.
Tampaknya tidak adil jika kita hanya menyalahkan pihak Korea Selatan. Yang juga perlu dikaji, bagaimana pihak Indonesia bisa menyetujui perjanjian itu bila terbukti tidak ada transfer teknologi di dalamnya. Jika Indonesia merasa yakin ada klausal transfer teknologi, tentunya akan percaya diri untuk menggugatnya. Apakah Indonesia akan menggugat Korea Selatan ?. Tanda tandanya belum terlihat.
Kita kilas balik sedikit tentang kasus pengadaan 4 Korvet Sigma dari Belanda. Saat itu digembar gemborkan bahwa korvet Sigma bagian dari road map Korvet Nasional. Pembangunan terakhir Korvet Sigma akan dilakukan di Indonesia. Kontrak pun ditandatangani, namun semua korvet itu akhirnya di bangun di Belanda.
Apa sebenarnya yang terjadi atas kasus pengadaan kapal Selam Changbogo Kore Selatan dan Korvet Sigma Belanda tersebut ?.
Komisi Pertahanan DPR meminta Kementerian Pertahanan meninjau kembali nota kesepahaman kerja sama pembelian tiga kapal selam itu. “Jangan sampai teledor dan berujung negara merugi karena tidak maksimal mendapatkan transfer teknologi,” ujar anggota Komisi Pertahanan, Yahya Sacawiria. Persoalan itu memang harus diselesaikan secara transparan agar tidak terulang kembali di masa depan.
Ada satu kisah menarik ketika saya berkendara sore hari di sebuah lapangan, di Mekah Arab Saudi. Saya disupiri oleh seorang warga Arab Saudi campuran Indonesia. Dia bercerita tentang lapangan yang sedang kami lalui. Lapangan yang lebih rendah satu meter dari jalan raya itu, pernah dilanda banjir dan menewaskan seorang anak. Kejadian ini membuat Raja Arab Saudi marah dan meminta dilakukan pengusutan mengapa bisa terjadi banjir. Kesimpulan dari pengusutan adalah, drainase di sekitar lapangan dan jalan raya, terlalu kecil, tidak bisa menampung debit air dan tidak sesuai dengan maket yang telah disepakati sebelumnya. Namun pembangunan drainase itu telah dilakukan puluhan tahun silam.
Apa yang terjadi…?. Raja Arab Saudi memerintahkan Polisi untuk memburu mandor dan para pekerja yang membangun drainase itu. Sebagian dari mereka sudah kakek-kakek karena membangun drainase itu puluhan tahun yang lalu. Namun mereka tetap dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang bertingkat karena lalai dalam melakukan pekerjaannya. Kisah ini menyebar luas ke seluruh warga. Dan tentunya anda sudah bisa menduga, apa yang terjadi dengan proyek-proyek pembangunan di Arab Saudi setelah peristiwa itu. Tidak ada yang berani main-main atau teledor.
Dulu, ketika kontrak ditandatangani, Kementerian Pertahanan mengatakan, pembangunan tiga kapal selam menggunakan skema: Kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan. Kapal selam kedua juga di Korea Selatan namun bersama dengan PT PAL Indonesia. Adapun kapal selam ketiga digarap di galangan PT PAL Surabaya.
Indonesia rela membeli kapal selam KW 1 U-209 , karena ingin mendapatkan transfer teknologi. Jika tidak ada unsur transfer teknologi di dalamnya, tentu Indonesia akan membeli kapal selam yang sudah terbukti handal seperti Kilo / BNV Class buatan Rusia yang dijuluki ”The Ocean Black Hole” karena kesenyapannya. Kapal selam Kilo juga mengangkut rudal Klub S yang memiliki jangkauan tembakan 300 km.
Kapal selam Kilo telah digunakan banyak negara, antara lain: China, India, Iran, Vietnam dan Rumania. Sementara Changbogo, hanya digunakan oleh Korea Selatan. Ketangguhan kapal selam Kilo juga diakui petinggi TNI AL saat itu, dengan mengatakan: “Masak kita tidak ingin membeli kapal selam yang juga bisa melakukan pre-emptive strike, menyerang ke negara musuh, bukan hanya mutar-mutar di halaman rumah sendiri, seperti anjing kampung”.
Tender Kapal Selam
Dalam tender pengadaan 3 kapal selam waktu lalu, Rusia maju menawarkan kapal selam Kilo Class. Namun opsi pembelian kapal selam Kilo dibatalkan karena tidak ada unsur transfer teknologi, sesuai arahan Presiden SBY dalam pengadaan alutssita.
Di saat yang sama datang Korea Selatan menawarkan kapal selam Changbogo, turunan dari U-209 Jerman dan siap melakukan transfer teknologi.
Di saat-saat terakhir, Turki juga mengajukan penawaran. Turki sangat percaya diri akan menjadi pememang karena mengantungi lisensi U-209 dari HDW Jerman beserta teknologi AIP-nya. Tapi entah mengapa, Turki pun mental dalam tender ini. Kemungkinan karena dianggap terlambat mengajukan penawaran.
Masyarakat pun bertanya-tanya mengapa Korea Selatan tiba-tiba membatalkan transfer teknologi dari kapal selam itu ?.
Usut punya usut, muncullah pernyataan dari anggota Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Menurut Mantan Sekretaris Militer Presiden ini, kapal selam Changbogo Korea Selatan menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensinya kepada kepada Turki.
“Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja,” tuturnya.
Menurut Mayjen purnawirawan TB Hasanuddin, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati atas kapal selam yang dibeli dari Korsel . Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korea Selatan belum melakukannya.
Tampaknya tidak adil jika kita hanya menyalahkan pihak Korea Selatan. Yang juga perlu dikaji, bagaimana pihak Indonesia bisa menyetujui perjanjian itu bila terbukti tidak ada transfer teknologi di dalamnya. Jika Indonesia merasa yakin ada klausal transfer teknologi, tentunya akan percaya diri untuk menggugatnya. Apakah Indonesia akan menggugat Korea Selatan ?. Tanda tandanya belum terlihat.
Kita kilas balik sedikit tentang kasus pengadaan 4 Korvet Sigma dari Belanda. Saat itu digembar gemborkan bahwa korvet Sigma bagian dari road map Korvet Nasional. Pembangunan terakhir Korvet Sigma akan dilakukan di Indonesia. Kontrak pun ditandatangani, namun semua korvet itu akhirnya di bangun di Belanda.
Apa sebenarnya yang terjadi atas kasus pengadaan kapal Selam Changbogo Kore Selatan dan Korvet Sigma Belanda tersebut ?.
Komisi Pertahanan DPR meminta Kementerian Pertahanan meninjau kembali nota kesepahaman kerja sama pembelian tiga kapal selam itu. “Jangan sampai teledor dan berujung negara merugi karena tidak maksimal mendapatkan transfer teknologi,” ujar anggota Komisi Pertahanan, Yahya Sacawiria. Persoalan itu memang harus diselesaikan secara transparan agar tidak terulang kembali di masa depan.
Ada satu kisah menarik ketika saya berkendara sore hari di sebuah lapangan, di Mekah Arab Saudi. Saya disupiri oleh seorang warga Arab Saudi campuran Indonesia. Dia bercerita tentang lapangan yang sedang kami lalui. Lapangan yang lebih rendah satu meter dari jalan raya itu, pernah dilanda banjir dan menewaskan seorang anak. Kejadian ini membuat Raja Arab Saudi marah dan meminta dilakukan pengusutan mengapa bisa terjadi banjir. Kesimpulan dari pengusutan adalah, drainase di sekitar lapangan dan jalan raya, terlalu kecil, tidak bisa menampung debit air dan tidak sesuai dengan maket yang telah disepakati sebelumnya. Namun pembangunan drainase itu telah dilakukan puluhan tahun silam.
Apa yang terjadi…?. Raja Arab Saudi memerintahkan Polisi untuk memburu mandor dan para pekerja yang membangun drainase itu. Sebagian dari mereka sudah kakek-kakek karena membangun drainase itu puluhan tahun yang lalu. Namun mereka tetap dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang bertingkat karena lalai dalam melakukan pekerjaannya. Kisah ini menyebar luas ke seluruh warga. Dan tentunya anda sudah bisa menduga, apa yang terjadi dengan proyek-proyek pembangunan di Arab Saudi setelah peristiwa itu. Tidak ada yang berani main-main atau teledor.
PT. DI Siap Rampungkan 18 Pesawat Tahun Ini
PT. Dirgantara Indonesia (DI) menargetkan bisa merampungkan pembuatan 18 unit pesawat sepanjang tahun ini. Sejumlah pesawat yang beberapa diantaranya pesanan TNI tersebut merupakan hasil kontrak tahun lalu Sonny
Saleh Ibrahim, Direktur Bidang Kualitas sekaligus Manager Komunikasi
Dirgantara Indonesia, mengatakan ke-18 pesawat tersebut yaitu CN 295
pesanan TNI AU sebanyak 3 unit. Lalu, CN 235 patroli maritime untuk TNI
AL sebanyak 3 unit, NC 212 untuk TNI AU mencapai 2 unit, dan 1 unit
helikopter Super Puma NAS 332 untuk TNI AU.
"Selanjutnya, ditambah 6 unit helikopter Bell 412 EP bagi TNI AD yang kami serahkan beberapa waktu silam," kata Sonny. Khusus pemesanan TNI, Sonny menegaskan, pihaknya terus menyelesaikannya hingga 2015. Jenis pesawatnya adalah CN, Super Puma, dan helikopter Cougar.
Target Kontrak
Sementara, tahun ini PT DI memproyeksikan nilai kontrak yang bakal diperoleh perseroan hanya tembus Rp 4,24 triliun. Sonny mengakui bahwa proyeksi kontrak tahun ini lebih kecil daripada realisasi tahun lalu.
Pada 2012, total nilai kontrak PT DI mencapai Rp 7,9 triliun. Kontrak-kontrak tahun lalu berupa pengadaan pesawat bagi TNI. Selain itu juga termasuk pemesanan pesawat beberapa negara.
Tahun lalu, kata Sonny, kontrak terbesar merupakan pengadaan pesawat CN dan helikopter. Nilainya, sekitar Rp 7,5 triliun. Kemudian pihaknya memperoleh kontrak sektor lainnya yang bernilai total Rp 385 miliar.
"Kontrak Rp 385 miliar itu bersumber pada aircraft service senilai Rp 104 miliar, komponen pesawat komersil sejumlah Rp 216 miliar, dan alutsista engineering seharga Rp 65 miliar," tuturnya
"Selanjutnya, ditambah 6 unit helikopter Bell 412 EP bagi TNI AD yang kami serahkan beberapa waktu silam," kata Sonny. Khusus pemesanan TNI, Sonny menegaskan, pihaknya terus menyelesaikannya hingga 2015. Jenis pesawatnya adalah CN, Super Puma, dan helikopter Cougar.
Target Kontrak
Sementara, tahun ini PT DI memproyeksikan nilai kontrak yang bakal diperoleh perseroan hanya tembus Rp 4,24 triliun. Sonny mengakui bahwa proyeksi kontrak tahun ini lebih kecil daripada realisasi tahun lalu.
Pada 2012, total nilai kontrak PT DI mencapai Rp 7,9 triliun. Kontrak-kontrak tahun lalu berupa pengadaan pesawat bagi TNI. Selain itu juga termasuk pemesanan pesawat beberapa negara.
Tahun lalu, kata Sonny, kontrak terbesar merupakan pengadaan pesawat CN dan helikopter. Nilainya, sekitar Rp 7,5 triliun. Kemudian pihaknya memperoleh kontrak sektor lainnya yang bernilai total Rp 385 miliar.
"Kontrak Rp 385 miliar itu bersumber pada aircraft service senilai Rp 104 miliar, komponen pesawat komersil sejumlah Rp 216 miliar, dan alutsista engineering seharga Rp 65 miliar," tuturnya
Langganan:
Postingan (Atom)












