Mantan Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) Indonesia, Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat. Hal itu diungkapkan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, usai menerima salinan surat Sekjen PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Dubes Maria Cristina Perceval dari Argentina.
Secara resmi, Mayjen Imam Edy Mulyono ditetapkan Ban Ki-moon sebagai Force Commander (FC) pada misi PBB di Sahara Barat, yaitu United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personel PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun.
"Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono ini didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO," kata Dubes Desra. "Ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia sebagai salah satu Negara Penyumbang Pasukan utama pada berbagai misi Perdamaian PBB." "Peran, kontribusi dan kinerja pasukan Indonesia, Kontingen Garuda, di tujuh misi PKO PBB, yaitu UNIFIL, MINUSTAH, UNAMID, UNMISS, UNMIL, MONUSCO, dan UNISFA, sangat dihargai oleh dunia internasional, pemerintah dan masyarakat setempat," tambahnya.
MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 690 tahun 1991. Pembentukan misi di Sahara Barat itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacien de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente POLISARIO), yang dicapai pada tanggal 30 Agustus 1988.
MINURSO dimandatkan untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memeriksa penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah itu. Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada pasukan penjaga permdaian PBB.
Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi 'Force Commander' pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhono, yang sekarang merupakan Presiden RI, menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996). Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia). Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat.
Secara resmi, Mayjen Imam Edy Mulyono ditetapkan Ban Ki-moon sebagai Force Commander (FC) pada misi PBB di Sahara Barat, yaitu United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personel PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun.
"Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono ini didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO," kata Dubes Desra. "Ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia sebagai salah satu Negara Penyumbang Pasukan utama pada berbagai misi Perdamaian PBB." "Peran, kontribusi dan kinerja pasukan Indonesia, Kontingen Garuda, di tujuh misi PKO PBB, yaitu UNIFIL, MINUSTAH, UNAMID, UNMISS, UNMIL, MONUSCO, dan UNISFA, sangat dihargai oleh dunia internasional, pemerintah dan masyarakat setempat," tambahnya.
MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 690 tahun 1991. Pembentukan misi di Sahara Barat itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacien de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente POLISARIO), yang dicapai pada tanggal 30 Agustus 1988.
MINURSO dimandatkan untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memeriksa penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah itu. Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada pasukan penjaga permdaian PBB.
Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi 'Force Commander' pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhono, yang sekarang merupakan Presiden RI, menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996). Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia). Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat.
.png "English"){kind=small}
