MPR dan TNI sepakat untuk merevitalisasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pancasila. Sebab, pasca-Reformasi ini Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi sebuah negara, malah dicederai dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan ketidakamanan negara dengan berbagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab. Elit politik pun tak lagi menjadi teladan bagi rakyat.
"Elite politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elite tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat malah malah disuguhi dengan tontonan korupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi," tandas Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid yang tampil bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR, Jafar Hafsah dalam dialog tantangan aktualisasi Pancasila di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Farhan, seharusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara.
"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksnaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alhamdulillah Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ujarnya.
Djoko Santoso mengusulkan perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila selama ini. "Kalau sosial politik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melakukan revitalisasi, keteladanan, menjadikan satu-satunya sumber hukum, pendidikan, dan disiplin. Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat," tutur Djoko.
Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan. Karena itu kesepakatan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.
"Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginventarisasi, mengevaluasi secara sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa depan bangsa ini. Dengan komitmen pada konstitusi, saya yakin pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan mandiri, adil, dan sejahtera," pungkasnya.
Sementara itu Ja'far Hafsah berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Maka harus terus disosialisasikan, dan karenanya MPR RI sedang mengakji terkait sosialisasi 4 Pilar bangsa ini, termasuk dengan media," katanya.
"Elite politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elite tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat malah malah disuguhi dengan tontonan korupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi," tandas Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid yang tampil bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR, Jafar Hafsah dalam dialog tantangan aktualisasi Pancasila di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin kemarin.
Menurut Farhan, seharusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara.
"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksnaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alhamdulillah Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ujarnya.
Djoko Santoso mengusulkan perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila selama ini. "Kalau sosial politik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melakukan revitalisasi, keteladanan, menjadikan satu-satunya sumber hukum, pendidikan, dan disiplin. Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat," tutur Djoko.
Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan. Karena itu kesepakatan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.
"Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginventarisasi, mengevaluasi secara sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa depan bangsa ini. Dengan komitmen pada konstitusi, saya yakin pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan mandiri, adil, dan sejahtera," pungkasnya.
Sementara itu Ja'far Hafsah berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Maka harus terus disosialisasikan, dan karenanya MPR RI sedang mengakji terkait sosialisasi 4 Pilar bangsa ini, termasuk dengan media," katanya.
.png "English"){kind=small}
