Setelah menyetujui pengadaan helikopter Apache dari Amerika Serikat, Komisi I berharap TNI Angkatan Darat melanjutkan pembelian alutsista lain dari negara itu, yakni helikopter multifungsi Chinook. Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengungkapkan, saat muncul gagasan TNI Angkatan Darat membeli helikopter Apache, Komisi Pertahanan juga memberikan pandangan untuk pembelian helikopter multifungsi berukuran besar. Bahkan Komisi I menyarankan TNI AD terlebih dulu membeli helikopter Chinook sebelum Apache.
Pandangan Komisi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter multifungsi sangat berguna untuk penanganan bencana alam. Kebutuhan akan helikopter jenis itu makin besar jika dilihat dari rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana seperti gunung berapi, banjir, tsunami, dan gempa bumi.
Sementara helikopter Apache yang dilengkapi persenjataan canggih belum terlalu dibutuhkan karena Indonesia belum menghadapi ancaman serius penyerbuan pihak asing. Dengan demikian, kebutuhan terhadap helikopter multifungsi dan berbadan besar lebih dibutuhkan ketimbang helikopter jenis serbu.
"Namun pada akhirnya keputusan akhir di internal TNI, Khusus AD, tetap memprioritaskan pembelian Apache. Sehingga seperti yang terjadi saat ini, realisasi pengadaan Apache akan segera dilakukan pada 2014 mendatang," ujar Muhammad Najib di Kompleks Parlemen, Senin (2/9). Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai. "Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).
Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014. Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.
Pandangan Komisi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter multifungsi sangat berguna untuk penanganan bencana alam. Kebutuhan akan helikopter jenis itu makin besar jika dilihat dari rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana seperti gunung berapi, banjir, tsunami, dan gempa bumi.
Sementara helikopter Apache yang dilengkapi persenjataan canggih belum terlalu dibutuhkan karena Indonesia belum menghadapi ancaman serius penyerbuan pihak asing. Dengan demikian, kebutuhan terhadap helikopter multifungsi dan berbadan besar lebih dibutuhkan ketimbang helikopter jenis serbu.
"Namun pada akhirnya keputusan akhir di internal TNI, Khusus AD, tetap memprioritaskan pembelian Apache. Sehingga seperti yang terjadi saat ini, realisasi pengadaan Apache akan segera dilakukan pada 2014 mendatang," ujar Muhammad Najib di Kompleks Parlemen, Senin (2/9). Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai. "Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).
Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014. Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.
.png "English"){kind=small}
