Satelit Palapa Disadap Pemerintah Australia

Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) ternyata bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.

Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. “Australia telah menggunakan sejumlah kedutaan asingnya untuk menguping. Kegiatan itu dilakoni (dalam) operasi bersandi Reprieve. Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro,“ ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation.

Pria bertitel profesor yang meneliti di Pusat Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Nasional Australia (ANU), itu menekankan pentingnya penyadapan Satelit Palapa. “Anda tidak bisa menembus sirkuit informasi dan melancarkan perang informasi dengan sukses jika Anda tidak memasuki komunikasi komando tertinggi sejumlah negara di kawasan,” kata Ball.

Adapun kerja sama antara Direktorat Sandi Australia dan NSA dapat dilakukan lantaran ‘Negeri Kanguru’ itu masuk lingkaran ‘FVEY’ (5-Eyes) atau lima negara yang memiliki peran penting dalam kerja sama intelijen dengan AS. Ball menjelaskan bahwa Australia dijadikan basis oleh AS untuk memantau lalu lintas data, informasi, dan telekomunikasi khusus di lingkar Asia Pasifik.

Untuk bisa menempuh aksi tersebut, terang Ball, ‘Negeri Kanguru’ mengandalkan empat fasilitas supercanggih yang menjadi bagian dari program X-Keyscore, sebuah sistem komputer milik NSA yang berfungsi mencari dan menganalisis hampir semua jenis kegiatan pengguna internet, termasuk surat elektronik, penjelajah dunia maya, dan media sosial.

Fasilitas-fasilitas supercanggih Australia meliputi Pine Gap di dekat Alice Springs, Shoal Bay di dekat Dar win, stasiun satelit di pinggiran Ge raldton di Australia Barat, dan sebuah pusat pemantauan baru di Canberra. Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia.

Ketika dimintai komentar mengenai penuturan Ball, juru bicara media Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Ray Marcello, menolak membahas operasi intelijen. “Kedutaan Australia tidak akan memberikan komentar dan tanggapan mengenai masalah penyadapan,” ungkapnya.

Read More

Jepang Bersiap Latihan Perang Skala Besar

Jepang tengah mempersiapkan latihan perang dalam skala besar. Puluhan ribu pasukan Jepang dan jet tempurnya akan disiapkan dalam latihan perang selama 18 hari ini. Seperti dilansir Telegraph, Jumat (1/11/2013), latihan perang Jepang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan pasukan bela diri mereka, di tengah ancaman meningkatnya ketegangan di wilayah Asia.

Diperkirakan sekira 34 ribu pasukan bela diri Jepang dilengkapi dengan kapal perang dan pesawat tempur F-2, terlibat dalam latihan perang ini. Latihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung hingga 18 November 2013 mendatang.

Latihan akan berlangsung di udara, laut, dan darat. Latihan termasuk melibatkan penembakan peluru dan pendaratan kendaraan amfibi. Selain itu, dilatih pula cara mempertahankan pulau dari serangan. Di saat bersamaan, Pemerintah Jepang juga meluncurkan klaimnya terhadap dua pulau yang diperebutkan dengan China, Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan.

Jepang beberapa kali terlibat perebutan wilayah dengan tetangganya. Saat ini, China merupakan lawan utama Negeri Sakura dalam memperebutkan kendali Pulau Senkaku.

Latihan perang ini sepertinya juga akan menganggu hubungan kedua negara, setelah pihak pasukan bela diri Jepang mempertimbangkan untuk melakukan latihan tembak di Pulau Ishigaki. Pulau tersebut jaraknya dekat dengan Pulau Senkaku yang diperebutkan kedua negara.

Read More

Militer Angkatan Udara dan Laut Australia Awasi Indonesia dari Pos di Cocos Island

Agen mata-mata elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), mencegat komunikasi militer dan Angkatan Laut Indonesia melalui stasiun pendengaran rahasia yang berada di daerah terpencil di Kepulauan Cocos. Menurut mantan pejabat pertahanan Australia, DSD mengoperasikan pencegatan sinyal dan fasilitas pemantauan yang berada di wilayah Samudera Hindia Australia, 1100 kilometer barat daya Jawa.

Menurut media Australia, Sydney Morning Herald edisi 1 November 2013, stasiun pemantauan ini tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia, atau dilaporkan di media, meskipun beroperasi selama lebih dari dua dekade.

Lebih terkenal sebagai Shoal Bay Receiving Station dekat Darwin, fasilitas di Cocos Island dilaporkan sebelumnya merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan sinyal intelijen Australia yang menargetkan Indonesia. Fasilitas ini meliputi radio pemantauan dan peralatan pencari arah dan dan stasiun satelit bumi.

Departemen Pertahanan Australia tidak akan mengomentari soal fasilitas itu dan hanya mengatakan bahwa Kepulauan Cocos adalah tempat "stasiun komunikasi" dan itu "merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas komunikasi bidang Pertahanan."

Mantan perwira Departemen Pertahanan Australia telah mengkonfirmasi bahwa stasiun itu adalah fasilitas Defence Signals Directorate (DSD) yang dikhususkan untuk mengawasi maritim dan militer, khususnya angkatan laut, angkatan udara, dan komunikasi militer Indonesia.

Profesor dan ahli bidang intelijen di Australian National University, Des Ball mengatakan, fasilitas itu dioperasikan dari jarak jauh, dari kantor pusat DSD di Bukit Russell di Canberra.

Sinyal yang dicegat lalu dienkripsi dan diteruskan ke Canberra. Persiapan untuk mendirikan fasilitas di Cocos itu dimulai pada akhir 1980-an.

Stasiun intelijen sinyal di Cocos Island merupakan bagian dari upaya spionase Australia yang lebih luas yang diarahkan terhadap Indonesia. Seperti dilansir Fairfax Media, Kamis 31 Oktober 2013, program ini mencakup pusat pengawasan rahasia DSD yang terletak di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Read More

Indonesia Butuh 34 Radar

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantioro menjelaskan, saat ini Indonesia sedikitnya membutuhkan sebanyak 34 radar. Radar dibutuhkan untuk menunjang pengawasan TNI Angkatan Udara (AU) dalam menjaga wilayah udara di seluruh Indonesia. "Jadi radar TNI AU itu radar primer, kalau sekunder itu buat komersil. Untuk kekurangannya, kami hitung sekitar 32 sampai 34 radar untuk seluruh Indonesia," kata Purnomo di Markas Komando Latihan Angkasa Yudha 2013 Lanud Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/10).

Purnomo menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas penambahan radar dipusatkan di bagian timur Indonesia. Semua dilakukan demi pengawasan arus penerbangan yang maksimal. "Wilayah barat sudah sebagian terpenuhi. Kalau wilayah timur ya bertahap. Untuk renstra (rencana strategis) pertama ada empat yang harus dipenuhi," ujar Purnomo.

Namun demikian, pemenuhan radar yang kurang tersebut akan dilakukan secara bertahap. Semua dilakukan sesuai renstra dan masterplan yang sudah ada. Dijelaskan, selain dilakukan bertahap, pemenuhan radar tersebut juga menunggu persetujuan dari kementrian keuangan (Kemkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas).

"Untuk renstra pertama sampai 2014 ini, kami rencana beli 4 radar harganya total US$ 150 juta," ungkap Menhan. Penguatan alat utama sistem senjata (Alutsista) juga tetap akan menjadi prioritas. Kemhan saat ini masih utamakan alutsista bergerak, baru pemenuhan alutsista tidak bergerak seperti radar.

Komandan Satuan Radar 212 Lanud Ranai Mayor Electronika Feri menuturkan, radar yang sudah terpasang di Lanud Ranai jangkauanya mencapai hingga 540 Km. Akivitas radar sangat diperlukan untuk mengintai arus penerbangan yang melewati udara di Natuna. "Jangkauan radar ini bisa sampai kucing (wilayah bagian Malaysia)," kata Feri.

Saat ini, radar di Lanud Ranai yang menjadi pintu gerbang terdepan pertahanan Indonesia dijaga sekitar 47 Personil. 47 itu terdiri dari perwira 12 dan anak buah 35. "Mulai Januari hingga Oktober hanya ada penerbangan kapal Tiongkok, tapi setelah dicek berkas lengkap, itu terjadi April 2013," ucapnya.

Read More

AS Luncurkan Kapal Perusak baru 'Zumwalt'

General Dynamics Bath Iron Works (BIW) meluncurkan kapal perusak kelas Zumwalt pertama untuk Angkatan Laut AS (US Navy) di galangan kapal Maine, 28 Oktober 2013. USS Zumwalt (DDG-1000) yang didesain untuk operasi littoral dan serangan darat itu akan menjadi kapal perusak utama US Navy.

Dengan karakteristik panjang 186 meter, bobot perpindahan 15.610 ton, suprastruktur angular (sudut), lambung low-slung "tumblehome" untuk membelah gelombang sehingga berlayar dengan mulus, Zumwalt tidak terlihat seperti kapal angkatan laut biasanya. Perangkat lainnya yang tertanam termasuk electric propulsion dan futuristic bridge, terlihat lebih seperti kapal dalam film fiksi ketimbang kapal angkatan laut.

Zumwalt yang seharga AS$ 4 miliar (sekitar Rp 44,8 triliun) ini dibangun oleh BIW di galangan kapal Maine, diluncurkan di Sungai Kennebec Senin, tercatat pembangunannya memakan waktu lima tahun sejak konstruksi dimulai. Zumwalt dengan nomor lambung DDG-1000 ini adalah kapal yang pertama dari kelasnya untuk menggantikan kapal perusak DDG-51 kelas Arleigh Burke. Membengkaknya biaya konstruksi dan pemotongan anggaran pertahanan menyebabkan Pentagon memangkas program ini hanya untuk 3 kapal. Zumwalt lebih panjang 30 meter dibanding pendahulunya (kelas Arleigh Burke), namun hanya memerlukan kru setengahnya saja.

Karena kompleksitasnya, US Navy akan menerima Zumwalt melalui dua tahap. BIW akan menyerahkan langsung ke US Navy pada akhir 2014. Setelah pengiriman, US Navy kemudian akan melakukan pengaktifan sistem tempur dan selanjutnya uji coba. Kemudian diserahkan kembali ke BIW untuk beberapa pekerjaan dan selanjutnya diserahkan kembali ke US NAvy pada musim gugur 2015. USS Zumwalt kemungkinan baru akan dioperasikan secara penuh pada awal 2016. Kapal kedua dari kelas Zumwalt, USS Michael Monsoor (DDG-1001) dijadwalkan akan dikirimkan pada 2016, dan kapal ketiga USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) baru akan dikirimkan pada 2018.
Zumwalt akan berada di garis depan dan mendukung pasukan operasi khusus dan beroperasi sebagai bagian dari pasukan ekspedisi gabungan. US Navy telah banyak menambahkan teknologi baru ke dalam kapal yang berlambung unik ini, termasuk sistem all-electric integrated power dan Advanced Gun System yang dirancang untuk menembakkan rocket-powered.

Kapal ini bisa mengangkut dua helikopter MH-60R atau satu MH-60R plus 3 helikopter tanpa awak (VTUAS). 148 kru Zumwalt juga akan menikmati fasilitas on-board canggih, dengan sedikit kru per kuarter, stok makanan high-end dan laptop satelit.

USS Zumwalt memang menjadi kapal perusak terbesar yang pernah dibangun untuk US Navy, namun walaupun begitu, Zumwalt diklaim sebagai yang paling sulit dideteksi radar. Desainnya juga menjadikan jumlah kru lebih efisien, dengan ukuran standar 130 kru dan 18 kru detasemen penerbangan sehingga mengurangi biaya operasi dan siklus hidup.

DDG-1000 mulai dikonstruksi pada bulan Februari 2009. US Navy dan mitra industrinya bekerjasama untuk mendesain dan menyiapkan fasilitas industri untuk membangun kapal kombatan canggih ini. Saat diluncurkan (sekarang), Zumwalt baru 87% rampung, dan pihak pembangun akan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang tersisa di lambung sebelum diterima US Navy pada tahun depan.

Nama USS Zumwalt diambil untuk menghormati mantan Kepala Staf US Navy Laksamana Elmo R. "Bud" Zumwalt Jr., yang menjabat sebagai Kepala Staf US Navy pada 1970-1974. Peresmian USS Zumwalt sebenarnya direncanakan pada 19 Oktober lalu, namun dibatalkan hingga saat yang belum ditentukan karena Pemerintahan AS yang shutdown.

Read More

Tjaho Kumolo: TNI Harus Punya Satuan Khusus Intelijen Cyber Army

Mencuatnya informasi soal dugaan upaya penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap beberapa negera, mengundang respon Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo. Menurutnya,Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tetangga, tentunya harus memiliki strategi pertahanan yang berlapis.

"Khususnya konsentrsi pada wilayah pertahanan perbatasan. Syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh, serta penempatan radar yang canggih," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam rilisnya, Kamis (31/10). Selanjutnya, kata Tjahjo, perlunya dukungan terhadap penempatan persenjataan jarak menengah, jauh dan profesionlisme prjurit yang handal.

"Satuan khusus intelijen cyber army, salah satu yang wajib TNI mempunyainya," usul Tjahjo. Selain itu, tak ada salahnya RI meniru pola perthanan Negara Tiongkok (Cina) yang mempunyai strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas dan lautan/pantai yang relatif kecil tapi terpadu.

"Tiongkok luas daratan yang luas mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih. Operasi pengamanan pertahanan 'perbatasan' dan daerah rawan, harus jadi prioritas pertahanan TNI. TNI harus prioritas menyermati kawasan Asia Timur dan Pacific di samping pada tataran bilateral, juga tetap prioritas," tandasnya.

Dikatakan Tjahjo lagi, baik Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI harus memperhatikan masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. "Kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI," tuntas Tjahjo.

Read More

Cyber Army TNI Sebagai Matra ke-4

Ketika media massa dikuasai oleh pengusaha dan elit parpol, maka kebebasan pers sebagai bagian dari kehidupan demokratis, menjadi tercoreng. Sesungguhnya yang mengalami kebebasan bukan rakyat, tapi segelintir pengusaha dan elit parpol yang memiliki kepentingan, baik ekonomi, politik maupun ideologi.

Media massa, dengan segala kekuatan yang dimilikinya, mampu memengaruhi para pengambil kebijakan di negeri ini. Bahkan, media massa mampu mengubah pola hidup masyarakat. Kelompok-kelompok sipil masuk ke industri-industri media raksasa, dan menghirup udara kebebasan. Udara kebebasan yang dimaksud adalah mereka leluasa menulis, memproduksi dan menyiarkan konten-konten media sekehendak hati. Tidak ada lagi sensor terhadap media, karena itu lah hakikat dari kehadiran kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.

TNI, sebagai salah satu institusi negara di bidang pertahanan, juga harus menikmati arus kebebasan informasi dan komunikasi. Era teknologi informasi membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Kehadiran sosial media pun semakin menyemarakkan kehidupan demokratis di negara ini.

Di balik kebebasan itu, menyimpan potensi ancaman yang besar. Internet menjadi kekuatan yang tidak terbendung, karena setiap orang bisa melakukan apa pun di dalamnya. Tidak adanya kontrol yang secara signifikan atas kebebasan ber-internet, cukup menjadi alasan hadirnya Cyber Army TNI. Banyak bidang yang menjadi cakupan Cyber Army. Tidak hanya berkaitan dengan media massa. Ancaman penyadapan negara-negara asing terhadap Indonesia, juga bisa ditangkal dengan kehadiran Cyber Army TNI sebagai matra ke-4.

Belum lagi jika ancaman datang dari luar negeri. Ancaman tersebut berupa intervensi negara-negara asing terhadap kedaulatan NKRI. Indikasinya sudah kuat, yakni adanya penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia.

Informasi penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat menjadi alasan, TNI harus memperkuat diri di bidang teknologi informasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Penyadapan itu menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Syarat utama yang harus dikuasai Cyber Army TNI adalah penguasaan terhadap sistem komunikasi yang tangguh dan penempatan radar-radar canggih di wilayah pertahanan perbatasan. Setelah menguasai sistem teknologi informasi yang memadai, Cyber Army TNI juga perlu dukungan penempatan persenjataan jarang menengah dan jauh.

Perpaduan antara teknologi informasi dan sistem persenjataan ini bisa mengacu pada angkatan bersenjata Cina. Negara Tirai Bambau itu memiliki strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas, dan lautan/pantai yang relatif kecil tapi terpadu.

Read More

Laut Natuna Disisir TNI, Amankan Bom Sisa Latihan

TNI AU menggelar latihan Angkasa Yudha 2013 di Pulau Natuna, Riau. Dalam latihan tersebut, sejumlah pesawat tempur memuntahkan puluhan rudal ke sasaran yang berada di laut Natuna. Menurut Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, untuk menghindari hal yang tak diinginkan, tim akan diterjunkan untuk menyisir lokasi latihan.

"Kita punya tim demolisi. Kita minta dari AL karena di laut, mereka sudah ngirim untuk meyakinkan semua sisa bom itu meledak dan sudah diamankan dan tidak meledak lagi," kata Ida Bagus di Lanud TNI AU Ranai, Pulau Natuna, Riau, Kamis (31/10/2013).

Untuk itu, kata dia, masyarakat agar tidak mendekat lokasi latihan hingga benar-benar dinyatakan aman oleh petugas.

"Dan saya harapkan juga masyarakat di sini, mengikuti instruksi dari aparat kami. Sebelum selesai melaksanakan demolisi, jangan sampai ada yang mendekati lokasi. Nanti akan saya lihat, yakin bahwa setelah latihan itu semua area akan kembali normal lagi," ucap dia.

Pada 3 Mei 2013 lalu, dua warga tewas dan empat lainnya luka setelah sisa bom yang digunakan dalam latihan gabungan TNI di Lumajang, Jawa Timur, meledak

Korban luka menuturkan bom sisa latihan gabungan TNI pada Jumat 2 Mei 2013 lalu meledak saat ia dan 5 orang lainnya tengah membongkar bangunan yang dijadikan target latihan tersebut.

Read More

Latihan Perang di Natuna, TNI Meminta Izin ke Singapura

Latihan tempur pasukan TNI AU di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harus mendapat izin otoritas Singapura. Pasalnya, jalur penerbangan komersial di Natuna dikuasai Negara Singapura.

"Saya pernah menanyakan itu ke Kementerian Perhubungan, pada tahun berapa itu mereka belum siap baik dari alat maupun sumber dayanya," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, Rabu (30/10/2013).

Atas kondisi tersebut maka jalur penerbangan sipil ditangani Negara Singapura. Kendati demikian, penerbangan militer dan patroli keamanan di Natuna tetap di bawah kendali TNI AU.

"Ya seperti itu keterangan Menteri Perhubungan. Namun kalau dari segi pertahanan, kami selalu melakukan patroli-patroli," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, telah mengirimkan izin terbang kepada otoritas Singapura, untuk menggelar latihan tempur.

Pasalnya, pada latihan tersebut banyak melibatkan pesawat tempur yang lalu lalang di atas perairan Kepulauan Riau.

"Kita buat notem (notice airman) kepada Singapura untuk semua jenis pesawat yang kita gunakan latihan," ujarnya.

Dia berharap, ke depan jalur penerbangan sipil yang dikuasai Singapura dapat ditangani Indonesia untuk memudahkan fungsi pertahanan. Kendati demikian, pihaknya saat ini telah melakukan tugas menjaga kedaulatan negara.

"Berharap agar itu bisa di-handle oleh kita Bangsa Indonesia agar memudahkan untuk pertahanan," tandasnya.

Read More

Kabar Terakhir Rencana Pembuatan Tank Tempur Indonesia - Turki

Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat menjalin kerja sama dalam pembuatan tank. Kesepakatan itu diikat dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di sela kegiatan Pameran Industri Pertahanan Internasional (IDEF) ke-11 di Istanbul, Turki, pada Mei lalu.

Salah satu poin yang tertuang di dalam MoU itu adalah pemerintah kedua negara akan mendesain satu prototipe tank terlebih dahulu. “Saat ini proses pengerjaan baru sebatas pembuatan protipe tank. Setelah desain tank selesai dibuat, maka rencananya akan diproduksi massal dan digunakan bagi milter di kedua negara,” ujar Duta Besar Turki untuk Indonesia Zekeriya Akcam kepada VIVAnews, 29 Oktober 2013, di Hotel Shangri-La dalam perayaan Hari Nasional ke-90 Turki.

Zekeriya berharap prototipe tank akan selesai dibuat setelah Turki menggelar pemilu tahun depan. “Desain tank akan diungkap ke publik setelah Turki selesai menggelar pemilu pada Juli 2014. Kebetulan Indonesia dan Turki sama-sama akan menggelar Pemilu Presiden di waktu yang sama,” kata Zekeriya.

Pembuatan tank ini rencananya akan melibatkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, yakni PT Pindad dan PT LEN. Salah satu perusahaan asal Turki, ASELSAN, merupakan mitra dari PT LEN yang sudah memiliki pengalaman memproduksi peralatan di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara dari pihak Turki, proyek ini akan ditangani oleh FNSS Defense System.

Tanam investasi
Zekeriya juga mengatakan, dua perusahaan besar Turki akan menanamkan investasi di Indonesia. Perusahaan itu bergerak di bidang pengeboran dan pertambangan, serta produksi mesin pendingin dan mesin cuci. “Mereka telah melakukan survei selama hampir empat tahun untuk menentukan tempat investasi. Untuk perusahaan pertambangan dan pengeboran dari Turki, mereka baru memperoleh izin di Agustus lalu,” kata Zekeriya. Perusahaan itu akan mulai melakukan pengeboran di Pulau Sumatera.

Sementara untuk perusahaan produsen mesin pendingin dan mesin cuci dari Turki, sudah siap memproduksi produknya karena telah menemukan mitra lokal.

Namun, ujar Zekeriya, lebih banyak perusahaan Turki yang lebih memilih untuk melakukan hubungan dagang di Indonesia ketimbang berinvestasi. Penyebabnya adalah nilai tukar mata uang yang tak stabil dan birokrasi yang rumit. “Terlalu banyak perjuangan dan birokrasi untuk bisa memperoleh izin usaha di Indonesia,” kata dia. Dalam neraca perdagangan, Indonesia masih mengalami defisit dari Turki pada tahun 2012. Zekeriya mengatakan nilai perdagangan dari Indonesia ke Turki mencapai US$1,5 miliar, sedangkan dari Turki ke Indonesia mencapai US$250 miliar.

Read More