Korut Ancam Serang Kapal Perang AS

Korea Utara (Korut) kembali melontarkan ancaman kepada Amerika Serikat (AS) yang sedang melakukan latihan perang dengan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Korut mengancam akan menyerang kapal perang AS yang turut serta dalam latihan.

Ancaman tersebut itu, dilontarkan oleh Korut ketika latihan perang berlangsung selama dua hari. Negeri Komunis itu pantas khawatir, karena latihan gabungan itu dilakukan di Semenanjung Korea.

Latihan itu melibatkan kapal induk USS George Washington, kapal perang bersenjatakan peluru kendali, helikopter anti-kapal selam dan pesawat tempur. Kapal USS George Washington sendiri dioperasikan dengan tenaga nuklir.

"Latihan perang ini menunjukkan bahwa AS dan Jepang serta Korsel, telah berkembang menjadi aliansi untuk perang nuklir. Apa yang sebelumnya hanya bersifat latihan, beruban menjadi kenyataan," ujar Korut, seperti dikutip KCNA, Jumat (11/10/2013).

Read More

Jet Tempur Israel Latihan Serang Iran

Angkatan Udara (AU) Israel dikabarkan melakukan latihan perang pekan ini. Latihan ini diduga sebagai persiapan Israel untuk menyerang Iran. Dalam latihan, jet tempur Israel dipersiapkan untuk melakukan operasi jarak jauh. Mereka mencoba manuver seperti mengisi bahan bakar di udara. Israel melakukan latihan ini bersama Angkatan Udara Yunani.

 “Opsi militer masih dipertimbangkan (dalam isu Iran),” tulis militer Israel dalam situs resminya, seperti dikutip AFP, Jumat (11/10/2013). “Angkatan Udara merupakan kepanjangan tangan dari militer Israel yang bertanggung jawab menjalankan (opsi militer),” lanjut pernyataan tersebut. Pemerintah Israel memang terus mendorong opsi militer ke Iran. Mereka mengklaim Iran sudah bisa memiliki senjata nuklir tahun depan.


Israel sempat khawatir ketika Presiden Iran Hassan Rouhani membuka dirinya ke dunia internasional. Mereka takut tidak mendapat dukungan untuk menyerang Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun langsung meningkatkan kampanyenya. Saat berpidato di PBB bulan lalu, Netanyahu menuduh ajakan diplomasi Rouhani hanya tipuan.

Read More

Helikopter TNI-AD Dikabarkan Jatuh di Papua

Helikopter milik TNI AD jenis MI 17 dikabarkan jatuh di Kampung Abnusibil Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Jumat 11 Oktober sekitar pukul 10.05 WIT. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa itu. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Heli nahas itu jatuh karena cuaca buruk. Terbang di tengah cuaca buruk itu membuat Heli hilang keseimbangan dan jatuh.

Menurut sumber di Oksibil ibu kota Pegunungan Bintang yang namanya enggan disebut. Kondisi heli cukup parah. "Kalau info yang kami dapat, heli hancur," ucap dia. Sumber itu melanjutkan, tim penyelamat dibantu Maskapai AMA tengah melakukan pencarian titik jatuhnya pesawat.

Sementara itu, Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Lismer Luban Siantar, mengatakan heli TNI itu bukan jatuh tapi mendarat darurat karena cuaca buruk. Heli melakukan pendaratan di Kampung Abnusibil. "Pendaratan terpaksa dilakukan karena cuaca buruk. Pendaratan dilakukan sekitar 600 meter arah barat Bandara Okbibab," jelasnya.

Pesawat berangkat sekitar pukul 09.00 WIT dari Bandara Sentani Jayapura dengan tujuan Dorlog. Lalu sekitar pukul 10.00 WIT saat akan mendarat di Bandara Okbibab, terjadi perubahan cuaca dengan kondisi angin kencang, sehingga Heli kehilangan kendali dan melakukan pendaratan. "Angin sangat kencang, pilot tak dapat mengendalikan pesawat lalu melakukan pendaratan darurat," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, Heli mengalami kerusakan pada baling-baling atas dan belakang, kaca depan pecah, tapi tidak ada korban jiwa. "Saat ini sedang dilakukan pengangkutan logistik oleh anggota Koramil Okbibab dan Satgas 126 dari dalam Heli di TKP," terangnya.

Read More

Pangarmatim Terima Kunjungan Menhan Belanda

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Agung Pramono S.H., M. Hum hari ini, Kamis (10/10) menerima kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Minister Of Defence) Kerajaan Belanda H.E. Jeanine Hennis-Plasschaert  beserta staf di gedung Markas Panglima, Koarmatim, Ujung, Surabaya.

Dalam menerima kedatangan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda ke Koarmatim ini, Pangarmatim didampingi Komandan Guspurlaarmatim Laksma TNI Arie Soedewo, para Asisten Pangarmatim, Komandan Satuan dan Kasatker.

Sedangkan Menhan Kerajaan Belanda didampingi Dubes Belanda di Jakarta H.E. Tjeerd De Zwaan, Konsul Belanda Surabaya Mrs. Sylvia Pankey serta beberapa staf lainnya. Dalam kunjungan ini, Menhan Kerajaan Belanda berkesempatan meninjau beberapa unsur Koarmatim yang sedang sandar dari laut dengan menggunakan KRI Katon-810 dari jajaran Satrol Koarmatim yang dikomandani Mayor Laut (P) Filda Malari.

Maksud dan tujuan kunjungan ke Koarmatim ini untuk melihat lebih dekat keberadaan Koarmatim serta untuk lebih mempererat kerja sama dan hubungan bilateral kedua negara antara Kerajaan Belanda dengan Indonesia khususnya bidang pertahanan, khususnya hubungan angkatan laut kedua negara  yang telah tercipta sebelumnya. Kunjungan ini diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata dari kedua belah.

Read More

Perebutan Laut China Selatan, China Ingin Berdamai Dengan ASEAN

Pemerintah China meminta sengketa Laut China Selatan diselesaikan secara damai. China berebut wilayah di Laut China Selatan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. “Laut China Selatan yang damai adalah berkah bagi kita semua,” ujar Perdana Menteri China Li Keqiang, seperti dikutip AFP, Kamis (10/10/2013).

Li menyatakan hal tersebut dalam pertemuan ASEAN di Brunei pekan ini. Li adalah orang kedua di Pemerintah China setelah Presiden Xi Jinping. “Kita harus bekerja sama untuk mengembangkan Laut China Selatan menjadi wilayah yang damai dan bersahabat,” lanjut Li.

Sengketa Laut China Selatan menjadi duri dalam hubungan China-ASEAN. China selama ini dianggap bersikap arogan kepada negara ASEAN yang lebih lemah. Laut China Selatan diperebutkan karena lokasinya yang strategis di antara jalur pelayaran dari Negara Barat ke Asia Pasifik. Wilayah tersebut juga diduga mengandung banyak kekayaan alam.

Read More

167 Prajurit TNI Berangkat Ke Haiti

Sebanyak 167 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda XXXII-C/ Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (Minustah) di bawah pimpinan Mayor Czi Alfius Navirinda K siap berangkat ke Haiti.

Kepastian pemberangkatan itu dinyatakan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI AM Putranto yang mewakili Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ridwan saat menutup latihan penyiapan Satgas Kizi Konga XXXII-C/Minustah, di PMPP TNI Sentul, Bogor, Jawa Barat,Jumat.

Ke-167 prajurit TNI itu terdiri dari tiga orang Mabes TNI, 141 orang TNI Angkatan Darat, 18 orang TNI Angkatan Laut dan 5 orang TNI Angkatan Udara.

"Saat ini para peserta latihan sudah mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan untuk ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian khususnya pada misi Minustah Haiti dan siap bertugas melanjutkan misi Konga XXXII-B/Minustah," kata Asops Panglima TNI.

Read More

Singapura Beli 6 Sistem Radar AN/TPQ-53 dari AS

Defense Security Cooperation Agency (DSCA) pada hari ini menotifikasi Kongres AS tentang kemungkinan penjualan 6 unit sistem radar AN/TPQ-53 Counterfire Acquisition kepada Singapura dan peralatan yang terkait, suku cadang, pelatihan dan dukungan logistik dengan perkiraan biaya AS$ 179 juta (sekitar Rp 2 triliun).

Sebelumya pemerintah Singapura telah mengajukan permohonan untuk membeli 6 unit sistem radar AN/TPQ-53 yang kemampuan pindai sektornya 120 derajat, perangkat lunak, peralatan pendukung simulator, generator, unit daya, publikasi dan dokumentasi teknis, cadangan dan peralatan perbaikan, live fire exercise, peralatan komunikasi tambahan, peralatan dan perlengkapan uji coba, pelatihan dan peralatan personil, dan dukungan teknis dari pemerintah AS dan kontraktor, repair dan return, Quality Assurance Teams, dan elemen atau program dan dukungan logistik terkait lainnya. Biaya diperkirakan sebesar AS$179 juta.

Usulan penjualan yang diajukan oleh DSCA AS ini akan memberikan kontribusi bagi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS karena akan meningkatkan kemampuan pertahanan Republik Singapura untuk berkontribusi untuk keamanan regional, yaitu untuk kontra pembajakan dan kontra terorisme dan terus menstabilkan chokepoint kritis dimana banyak barang yang dibutuhkan dunia dikirimkan melalui kawasan Asia Pasifik terutama Selat Malaka.

Pemerintah Singapura berniat untuk menggunakan sistem radar AN/TPQ-53 untuk memodernisasi Angkatan Bersenjatanya. Pembelian sistem radar ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan dasar Angkatan Darat Singapura. Radar akan mereduksi kerentanan terhadap serangan dan memberikan informasi bagi Angkatan Darat Singapura untuk menanggapi serangan tersebut. Sistem radar ini akan menjadi aset penting bagi Singapura untuk terus melindungi atau mencegah potensi ancaman. AS menyebutkan Angkatan Darat Singapura tidak akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan sistem radar ini.

AS mengatakan, usulan penjualan peralatan dan dukungan tersebut tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia Tenggara.

Kontraktornya adalah Lockheed Martin Corporation di Syracuse, New York. Tidak ada perjanjian tambahan terkait potensi penjualan ini. Selanjutnya, pemerintah AS dan perwakilan kontraktor akan terbang ke Singapura untuk melihat kesiapan Singapura.

Usulan penjualan ini memang diperlukan dalam hukum penjualan alutsista AS ke luar negeri, bukan berarti penjualan sistem radar ini sudah disimpulkan.

Read More

Pesawat Tempur F-35 yang Dibeli Australia dari AS Mulai Dirakit

FORT WORTH, Texas, 8 Oktober 2013 - Lockheed Martin dan Angkatan Udara Australia (RAAF) merayakan pembuatan pesawat tempur F-35 Lightning II pertama untuk Australia. Lockheed Martin telah memulai proses pembuatan untuk F-35 pertama Australia yang diberi kode AU-1 itu, di mana komponen utama pesawat digabungkan untuk menghasilkan struktur pesawat. AU-1 ini akan masuk ke jalur perakitan dan kemudian keluar dari pabrik untuk segera dikirimkan kepada RAAF pada musim panas 2014.Jeff Babione, Wakil Presiden dan Wakil Manajer Program F-35 Lockheed Martin, menanggapi kemitraan antara Lockheed Martin dan Australia dengan mengatakan "Hari ini menjadi awal baru bagi penerbangan taktis Australia. Lockheed Martin bangga dengan hubungan panjang dengan penerbangan Australia, dan sekarang F-35 akan menjadikan hubungan dengan RAAF semakin kuat dalam beberapa dekade mendatang."

Tercatat ada 14 perusahaan Australia dalam rantai pasokan global F-35. Perusahaan-perusahaan ini di bawah kontrak untuk membuat bagian-bagian untuk F-35. Setiap F-35 yang dibangun, maka disitu terdapat bagian dan komponen buatan indutri Australia.

Acara ini juga menandai hubungan yang lama antara Lockheed Martin dan Angkatan Bersenjata Australia, yang dimulai dengan Lockheed Vega, F-111 dan akhirnya F-35. Untuk pengiriman pertama, Australia akan mendapatkan 2 unit F-35 yang sekarang baru mulai diproduksi, dan akan dikirimkan ke RAAF tahun depan.

F-35 Lightning II adalah pesawat tempur generasi ke-5, menggabungkan fitur siluman canggih dengan kecepatan dan kelincahan tempur, sistem misi canggih, informasi sensor yang sepenuhnya menyatu, network-enabled operations dan cutting-edge sustainment. F-35 terdiri dari 3 varian berbeda yang akan menggantikan pesawat A-10 dan F-16 Angkatan Udara AS, F/A-18 Angkatan Laut AS, dan F/A-18 dan AV-8B Harrier Korps Marinir AS, dan akan menggantikan berbagai pesawat setidaknya untuk 10 negara lain.

Berkantor pusat di Bethesda, Md, Lockheed Martin adalah perusahaan kedirgantaraan dan keamanan global yang mempekerjakan sekitar 116 ribu orang di seluruh dunia. Lockheed Martin bergerak dalam bidang penelitian, desain, pengembangan, manufaktur, integrasi, dan terus mengembangkan sistem canggih, produk dan jasa. Penjualan bersih Lockheed Martin pada 2012 adalah sebesar AS$ 47,2 miliar.

Read More

TNI Angkatan Udara Tak Mau Dipermainkan Lagi

Pengalaman menjadi guru yang paling berharga. Luasnya wilayah Nusantara yang tidak diimbangi dengan kekuatan peralatan tempur udara yang memadai menjadi salah satu faktor munculnya kasus Ambalat. Guna mencegah terjadinya kasus serupa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana menambah skuadron di Pekanbaru, Riau, dan Biak, Papua, untuk melengkapi kekuatan pengawasan wilayah teritorial Indonesia.

Hal ini seiring bertambahnya jumlah pesawat tempur F-16 dalam program Minimum Essential Force (MEF). Kepala Pusat Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Suyadi Bambang Supriyadi mengatakan rencana penambahan skuadron ini untuk memperkuat pengawasan di wilayah barat dan timur Indonesia dari ancaman luar.

Penambahan skuadron ini dinilai cukup penting mengingat luas wilayah Tanah Air dan banyaknya daerah perbatasan dengan negara lain. Sistem pengawasan wilayah teritorial Indonesia beda dengan negara lain karena merupakan negara kepulauan."Kalau negara lain mengawasi daerahnya sendiri. Kalau negara kita ya mengawasi kayak kawasan Asean,” ujar Suyadi kepada detikcom kemarin.

Suyadi menekankan, penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) bukan alasan mengikuti negara lain. Namun, lebih untuk tujuan kekuatan pertahanan nasional yang punya wilayah sangat luas.

Ia mengaku optimistis soal sasaran pemerintah terkait target program MEF selesai pada 2019 dari yang sebelumnya 2024. Namun, meski diharapkan bisa selesai 2019, bukan berarti ada pengurangan armada alutsista yang baru. “Ini kan soal perbandingan dengan luas wilayah. Itu tidak boleh dikurangi. Kalau begitu, nanti negara lain akan main-main dengan kita. Kayak kasus Ambalat karena dia tahu dulu kita masih minim kekuatan alutsista pesawat tempur,” katanya menegaskan.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto menilai upaya modernisasi alutsista TNI sudah terbilang baik. Mengacu pada target pencapaian kekuatan pokok minimum MEF 2024, modernisasi yang sudah dilakukan pemerintah sudah di atas target. "Hal ini karena penambahan anggaran pengadaan alutsista Rp 149 triliun untuk 2010-2014," ujar Andi.

Read More

TNI Sebut Amerika Pelit Teknologi

Pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata atau Alutsista menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, dan Korea Selatan. Masing-masing negara produsen tersebut mempunyai keunggulan teknologi tersendiri. Dari kerja sama itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar mengungkapkan ada strategi tersendiri dari pemerintah Indonesia.

Sisriadi menegaskan pemerintah tidak terikat pada negara tertentu karena Indonesia punya pengalaman embargo tahun 1990-an hingga 2000-an oleh Amerika. Indonesia punya pesawat tapi tidak dapat terbang karena suku cadangnya tak bisa dibelikan. "Karena pengalaman itu makanya kita jadi beli di mana-mana, jadi diembargo di sini kita masih bisa beli di sana,” ujar dia kepada wartawan, kemarin. Selain itu, pemerintah juga tak mau membeli alutsista dari satu sumber karena alasan teknologi. “Amerika itu pelit enggak mau kalau sekalian sama teknologinya,” kata Sisriadi.

Persoalan transfer teknologi memang jadi perhatian tersendiri. Untuk mengoperasikan alat-alat super canggih itu diperlukan keterampilan sumber daya manusia yang tinggi. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dalam setiap pembelian sistem senjata dari luar negeri wajib ada konten lokal. Bentuknya antara lain pelatihan, kerja sama pembuatan, dan kerja sama operasi.

Sisriadi berujar, kerja sama PT Dirgantara Indonesia dengan Kanada adalah salah satu bentuk kerja sama dan transfer teknologi tersebut. Sementara dari produsen lain, pembelian senjata juga umumnya sepaket dengan training. "Setiap kontrak ada klausul bahwa operator akan dilatih di negara itu. Dan yang kita kirim adalah tenaga-tenaga intinya, jadi nanti dia pulang akan menyebarkan ilmu,” jelasnya. Dia optimistis kemampuan prajurit Tanah Air bisa mengimbangi kecanggihan teknologi alutsista yang baru.

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau Nuning mengatakan sudah seharusnya industri pertahanan dalam negeri diberi kesempatan besar untuk pembuatan alutsista TNI. "Ini untuk menyesuaikan kebutuhan teritorial wilayah negara dan sistem kemandirian dalam kemampuan yang bisa terus berkembang," ujar politikus Partai Hanura.

Read More