Jendral TNI-AD Moeldoko Janji Optimalkan Alutsista Produksi Dalam Negeri

Calon Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memiliki cita-cita untuk mengoptimalkan penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi dalam negeri. Sehingga dapat tercipta kemandirian, baik untuk jangka menengah dan jangka panjang.

"Seperti radar dan alat komunikasi. Untuk menjamin keamanan penggunaan, untuk mencegah penyadapan pihak lawan yang dapat berimplikasi jatuhnya korban prajurit yang semakin banyak," ujar Moeldoko dalam Rapat Fit and Proper Test calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Target Moeldoko disambut anggota Komisi I DPR dari fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya. Ia meminta komitmen Panglima TNI terkait masalah alutsista TNI di dalam negeri.

Menurut Chandra TNI harus memprioritaskan industri dalam negeri untuk produksi alutsista. "Apabila terjadi suatu hal, kemandirian alat pertahanan penting," ujarnya. Selain itu, Chandra menjelaskan, jika lebih banyak membeli peralatan dari luar negeru akan memberikan beban ke Indonesia. "Impor makin banyak," katanya.

Read More

Australia Lepas Tangan Jika Kru Freedom Flotilla Ditangkap di Indonesia

Pemerintah Australia tidak akan bertanggung jawab jika puluhan aktivis Australia yang ikut dalam pelayaran Freedom Flotilla ke Papua ditangkap oleh pihak keamanan Indonesia dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr menegaskan Australia tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia dan Papua Nugini jika ada warga negara lain melanggar hukum dan imigrasi kedua negara itu.

Penjelasan itu terkait dengan perjalanan puluhan aktivis Australia dan sejumlah aktivis Papua Merdeka yang telah mendapat suaka serta pasport Australia sedang menuju ke Papua Nugini dan Merauke, Papua dengan kapal layar Freedom Flotilla. Menurut Carr Pemerintah Australia tidak punya kewajiban untuk memberikan bantuan konsuler sekalipun kalau mereka melanggar hukum Indonesia dan Papua Nugini.

“Mereka harus tahu resikonya dan hukumannya jelas yang akan diterapkan dan Australia tidak bisa mengintervensinya,” tegas Carr. Carr juga menyampaikan kementerian luat negeri telah memberikan peringatan surat resmi kepada semua orang yang ikut dalam pelayaran melalui juru bicara mereka.

“Mereka sudah mendapat peringatan dari media dan surat secara eksplisit dari kementerian luar negeri yang menyatakan, jika mereka melanggar hukum Indonesia dan PNG.. jangan harapkan pajak Australia dihabiskan untuk menangani kasus kalian, seperti penanganan warga negara Australia lainnya di Bali,” ujarnya. Carr dalam konferensi pers di sela pertemuan penanganan pencari suaka di Jakarta juga mengatakan apa yang dilakukan oleh puluhan aktivis itu tidak mendapat simpati dari Pemerintah Australia.

Dia bahkan menyebut Pemerintah Australia dari semua faksi, baik partai Buruh dan oposisi mengakui kedaulatan dan negara kesatuan Indonesia termasuk Papua Barat. “Australia mengakui itu juga merujuk pada ‘Lombok Treaty’,” lanjutnya. Sementara itu pelayaran Freedom Flotilla tetap berlangsung meski telah mendapat peringatan dari Pemerintah Indonesia dan tidak mendapat dukungan dari Australia.

Semalam, salah seorang aktivis yang ikut dalam pelayaran, Amos Waingai kepada Radio Australia mengungkapkan telah sampai di sekitar Cooktown, wilayah pesisir pantai timur Australia. Mereka berangkat dari Cairns, negara bagian Quenssland dan diperkirakan sampai di Papua Nugini dan Meraukae awal bulan depan.

Waingai, aktivis Papua Merdeka yang mendapat suaka di Australia 7 tahun lalu mengklaim perjalanan mereka tidak bermotif politik tapi sebuah perjalanan budaya. Perjalanan itu disebut mempunyai misi untuk memperingati pemisahan daratan Australia dan pulau Papua sejak zaman pencairan es 10 ribu tahun yang lalu dan era kolonisasi.

“Terserah orang mau bilang apa, tujuan saya cuma satu, saya jalan untuk connect dua tempat antara pulau dan daratan besar,” kata Waingai. Dia juga menyatakan tidak takut akan dihadang oleh otoritas keamanan Papua Nugini dan Indonesia bahkan ancaman penangkapan terhadap mereka. Kami sudah siap menghadapi semua resiko yang akan terjadi. Semuanya,” tantang Waingai.

Read More

Indonesia Bangun Kapal Induk Untuk Helikopter Militer

PT PAL Indonesia (Persero) berencana mengembangkan kapal induk versi militer. Kapal ini nantinya mampu didarati hingga 8 unit helikopter. Kapal induk versi Indonesia ini, merupakan pengembangan dari kapal tipe Double Skin Bulk Carrier, Star-50 dengan berat 50.000 ton bobot mati (DWT).

"Star 50 dirancang untuk kapal induk. Kita siapkan rancangan. Dirancang untuk 8 helikopter. Belum termasuk yang disimpan di hanggar," ucap Petugas Penjaga Stand PAL Utario EP  di acara Kongres Diaspora, JCC Senayan Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Kapal ini nantinya diproduksi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Induk dari kapal ini yakni varian STAR 50 merupakan kapal angkut curah yang hanya dijual untuk pasar internasional. Kapal Induk yang nantinya dibuat dan dirancang di Surabaya, Jawa Timur, namun tidak dikonsep untuk didarati jet tempur.

"Kalau jet tempur kapalnya susah manuver di Indonesia karena laut kita nggak dalam," jelasnya. Kapal Induk buatan Indonesia ini nantinya akan menjadi kapal angkut helikopter atau helicopter carrier. Untuk versi pendahalunya STAR-50 telah diproduksi sejak tahun 2005 untuk angkutan curah.

Read More

Pasukan Marinir Indonesia dan Pasukan Marinir Amerika Gelar Lantern Iron 13-1

Asisten Operasi Komandan Korps Marinir (Asops Dankormar) Kolonel Marinir Purwadi mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington secara resmi membuka latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim.

Latihan bersama dengan nama Lantern Iron 13-1 yang diikuti oleh prajurit Batalyon Taifib-1 Marinir dan US MARSOC tersebut berlangsung mulai 20 Agustus 2013 hingga 6 September 2013.

Dalam amanatnya yang dibacakan Asops Dankormar, Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa situasi global khususnya keamanan maritim menuntut kesiapan Korps Marinir secara optimal. Untuk mencapai tingkat kesiapan yang optimal, prajurit Korps Marinir yang profesional dituntut untuk memiliki standar tertinggi dalam hal teknik dan taktik guna menangani berbagai situasi yang berkembang, sehingga dengan pelaksanaan latihan Lantern Iron 13 – 1 semua tuntutan dapat terpenuhi.

Latihan kali ini, lanjutnya, memfokuskan pada permasalahan pertempuran di darat dan di laut mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Kedua belah pihak akan saling bertukar pengetahuan, khususnya materi kemampuan Intai Amfibi, perang hutan dan sniper melalui metode teori hingga praktek di lapangan.

Sementara itu, Letkol Marinir Edy Cahyanto selaku Komandan Satgas Latihan mengatakan tujuan latihan Lantern Iron 13 – 1 yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib serta menjalin kerjasama/persahabatan dengan prajurit US MARSOC dalam bidang militer.

Materi yang dilatihkan, lanjutnya, meliputi teori di kelas dan praktek di lapangan, untuk teori di kelas meliputi pertolongan pertama korban perang (Medical/Tactical Combat Casualty Care), dan identifikasi serta tindakan terhadap bahan peledak (Demolition Identification dan reaction), sedangkan untuk praktek dilapangan, materinya meliputi menembak sniper, operasi renang rintis (scout swimmer operation), raid amfibi, pengintaian pantai (beach landing technique), jungle and sea survival dan berganda (full mission profile).

“Latihan Bersama Lantern Iron 13 – 1 melibatkan 77 prajurit, 66 prajurit Taifib-1 Mar dan 11 prajurit US MARSOC, dengan menggunakan daerah latihan di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran untuk materi teori dan menembak, sedangkan untuk materi lainnya dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur Lampon Banyuwangi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Edi Eka Susanto, Dandim Situbondo Letkol Arm Sugeng Riyadi, Kapolres Situbondo AKBP Erthel Stephan, Paban Sops Pasmar-1 Letkol Mar Amir Kasman, Komandan PLP Baluran Letkol Mar Agus Gunawan Wibisono dan beberapa pejabat TNI/Polri diwilayah Situbondo.

Read More

Hari Ini DPR Uji Calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Komisi I DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu (21/8/2013). "Seperti tahun lalu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, salah satunya kemarin tiga orang anggota ke KPK untuk mendapat klarifikasi. Dari Komnas HAM penjelasannya tidak ada catatan dengan kasus HAM," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

Mahfudz mengatakan KPK mengapresiasi Jenderal Moeldoko. Sebab, Kepala Staf Angkatan Darat itu menyampaikan laporan secara lengkap. Bahkan  pejabat paling lengkap sampaikan laporan kekayaan. Secara prinsip mereka mengatakan tidaak ada catatan kasus dari laporan kekayaan," tutur Politisi PKS itu.

Ia juga mengatakan sejauh ini Moeldoko tidak bermasalah dilihat dari pemeriksaan administratif. Pihaknya juga belum mendapat laporan dari publik. "Belum ada dan mudah-mudahan ini indikasi bahwa tidak mendatangkan persoalan," katanya.

Mahfudz juga mengatakan persoalan Operasi Sajadah yang sempat dipersoalkan juga telah terklarifikasi. KontraS dan Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. "Memang tidak seperti yang dikatakan bahwa itu cara Jenderal Moeldoko sebagai Pangdam Siliwangi untuk coba membangun interaksi antara tokoh Ahmadiyah dengan kalangan-kalangan. Karena Ahmadiyah terkesan ekseklusif," imbuh Mahfudz.

Read More

Hidayat Nur Wahid: Militer Mesir Harus Belajar dari Indonesia

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal kekerasan militer Mesir terhadap massa pendukung Presiden terguling Mohammed Morsi, yang berasal dari Partai Ikhwanul Muslimin. Hidayat meminta militer Mesir untuk belajar dari militer Indonesia dalam masa krisis politik seperti sekarang ini. Agar pembantaian terhadap masyarakat tidak terus terjadi.

"Saya setuju dengan pernyataan Pak Wiranto, mestinya militer mesir belajar dari militer indonesia," kata Hidayat saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Senin (19/8/2013).

Menurut politisi senior PKS itu, Indonesia harus segera menjalin komunikasi. Terlebih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merupakan mantan militer. Sehingga berpeluang besar untuk berbicara dengan militer Mesir.

"Beliau bisa berkomunikasi lebih efektif bahwa militer tetap bisa berperan dalam dunia demokratisasi. Tapi tidak dengan cara itu. Main tembak dan menghancurkan demokratisasi," ujar Hidayat. Saat ini, arus protes terhadap pemerintah Mesir terus bermunculan di Indonesia. Mereka mengutuk keras pembantaian yang dilakukan militer Mesir terhadap warganya terutama pendukung Morsi.

Read More

Kongres AS Terpecah Terkait Penghentian Bantuan Militer ke Mesir

Anggota kongres AS terpecah terkait penghentian bantuan militer ke Mesir terkait kekerasan yang melanda negeri itu. Perbedaan pendapat di kalangan kongres ini menunjukkan betapa sulitnya pilihan yang dihadapi pemerintahan Barack Obama dalam menyikapi krisis politik di salah satu sekutu terpentingnya di Timur Tengah itu. Para petinggi Partai Demokrat secara umum mendukung pendekatan yang dilakukan Presiden Obama. Namun, pada Minggu (18/8/2013) anggota kongres dari Demokrat Keith Ellison mengatakan dia memilih untuk menghentikan bantuan untuk Mesir.

Ellison adalah politisi Muslim pertama yang terpilih untuk duduk di Kongres AS."Saya akan memangkas bantuan namun tetap memelihara diplomasi intensif dengan Mesir dan kawasan sambil mengatakan, kami akan mengucurkan kembali bantuan jika Anda menggentikan pertumpahan darah dan kembali ke jalur demokrasi," kata Ellison.

Ellison menambahkan, seharusnya pemerintah AS dengan tegas menyatakan penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta militer. "Menurut saya, apa yang terjadi di Mesir adalah sebuah kudeta. Kita harus mengatakan itu. Selanjutnya, baru kita ikuti aturan yang mengatakan kita tak bisa membantu pemimpin kudeta," tambah Ellison. Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Caitlin Hayden mengatakan, pengucuran bantuan militer ke Mesir tetap dalam pengawasan.

"Semua bantuan untuk Mesir tengah dievaluasi dan kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan jika kami anggap perlu," kata Hayden. "Dalam titik saat ini, belum ada keputusan baru terkait bantuan (untuk Mesir). Namun, proses evaluasi masih berlangsung," tambah dia. Sedangkan, di tubuh Partai Republik seruan untuk menghentikan bantuan militer bagi Mesir terus menguat. Namun, sebenarnya masih ada keraguan soal penghentian bantuan bagi Mesir ini.

Anggota Kongress Pete King menegaskan, penghentian bantuan akan mengurangi pengaruh AS terhadap pemerintah sementara Mesir yang menguasai akses ke berbagai fasilitas strategis misalnya Terusan Suez. "Tak ada pilihan bagus di Mesir. Mendepak Mubarak, lalu Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu secara demokratis," kata King yang mengetuai panel masalah kontraterorisme dan intelijen.

Sayangnya, lanjut King, setelah memenangi pemilu Ikhwanul Muslimin tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan demokrasi. "Faktanya, tak ada orang baik di Mesir. Namun, jika kita bekerja sama dengan Mesir maka peluang untuk melindungi kepentingan AS di negeri itu lebih besar. Jadi kita harus melanjutkan kerja sama dengan militer," lanjut King. Terpecahnya pandangan soal Mesir di dalam partai yang sama menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi Presiden Barack Obama ketika dia mencoba untuk menentukan kebijakan terbaik atas Mesir.

Sebelumnya, Obama sudah mengecam kekerasan di Mesir dan membatalkan latihan militer gabungan dengan Mesir yang dijadwalkan pada September mendatang. AS juga menunda pengiriman empat pesawat tempur jet F-16. Meski demikian, Gedung Putih masih menolak menyebut penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta. Jika Gedung Putih menyebut peristiwa 3 Juli itu adalah kudeta, konsekuensinya adalah AS harus menghentikan berbagai bantuan untuk Mesir, salah satunya adalah bantuan militer sebesar 1,3 miliar dolar AS per tahun.

Read More

Massa Pendukung Kopassus Blokir Pintu Pengadilan Militer

Tidak puas dengan oditur, sejumlah elemen massa pendukung Kopassus memblokir pintu masuk Pengadilan Militer (Dilmil) II/11 Yogyakarta. Mereka ngotot minta terdakwa dituntut dan divonis ringan. Massa berasal dari Gerakan Anti Maksiat (GAM), Forum Jogja Rembug (FJR), Front Jihad Islam (FJI), Paksikaton, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), FKPPI, Kokam. Mereka menutup pintu masuk sisi selatan gedung Dilmil dengan memasang sebuah spanduk yang bertuliskan 'Kami butuh TNI Kopassus, bebaskan dari semua putusan', Senin (19/8/2013).

Massa juga menutup pintu gerbang dengan memarkir dua mobil di belakangnya. Satu pintu di sisi utara gedung juga ditutup. Koordinator aksi Guspur meminta oditur militer mendengarkan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Sebab dengan terbunuhnya 4 tahanan, situasi Yogyakarta menjadi lebih kondusif dan aman.

"Oditur tidak tahu kalau Kopassus itu bukan hanya milik negara, tapi milik masyarakat. Yang dibunuh itu preman," kata Guspur. Usai sidang dengan terdakwa Serda Ikhmawan Suprapto, massa sempat bertahan di depan gedung Dilmil. Mereka bernegosiasi cukup alot agar bisa menemui oditur.

Oditur militer Letkol (sus) Budiharto akhirnya menemui massa. Di hadapan massa, dia mengatakan sidang belum berakhir. "Semua diserahkan kepada majelis hakim. Apa yang diputuskan majelis hakim itu mengikat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penasihat hukum kita hanya beda posisi," tegas Budiharto. Usai ditemui oditur, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sidang berakhir pada pukul 15.30 WIB.

Klik Dukungan >> Mendukung Kopassus

Read More

Kapal Perang Angkatan Laut Inggris Siap Evakuasi Warga di Mesir

Angkatan Laut Inggris telah menempatkan armada kapal perang dan kapal dukungan pada siaga untuk mengevakuasi turis Inggris dari Mesir di tengah meningkatnya kekerasan di negara itu. Pasukan keamanan Mesir telah memimpin penumpasan brutal terhadap pendukung Presiden terguling Mohammed Morsi, dan menewaskan lebih dari 800 orang serta melukai ratusan lainnya sejak Rabu lalu.

Dalam reaksi terhadap situasi tersebut, Angkatan Laut Inggris telah memerintahkan kapal induk HMS Illustious, kapal serbu Bulwark dan armada kapal dukungan frigat yang siap untuk misi penyelamatan darurat di Mesir jika ketegangan meningkatkan sana. Armada itu dikirim ke Gibraltar awal pekan ini untuk mengambil bagian dalam serangkaian latihan militer di daerah itu.

"Tim perencanaan akan akan melihat semua pilihan dan memastikan kami siap untuk mengevakuasi warga negara Inggris jika itu yang terjadi atau dalam skenario terburuk campur tangan untuk menyelamatkan warga Inggris yang disandera," menurut Sunday Express mengutip sumber Angkatan Laut.

"Seperti turis, kami memiliki warga negara Inggris di dalam Kairo dan daerah lain dan  sekarang sangat banyak permainan menunggu. Ini adalah semua tentang proses pengambilan keputusan politik, berdasarkan informasi intelijen yang dikumpulkan di GCHQ (Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah). Peran kami adalah untuk siap," tambah sumber tersebut.

Hal ini muncul ketika Kantor Luar Negeri Inggris telah menyatakan permintaan resor Red Sear bagi warga negaranya. Ada sekitar 40.000 warga Inggris di resor Laut Merah, sementara jumlah ini diharapkan tumbuh lebih ketika wisatawan Inggris mengunjungi daerah dalam beberapa minggu mendatang. Kementerian Luar Negeri telah memperingatkan warga Inggris untuk menghindari perjalanan ke daerah-daerah Northeasters Mesir termasuk Luxor, Alexandria dan Kairo.

Read More

Kembangkan Industri Pertahanan Nasional, Presiden Bentuk KKIP

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan serta pemanfaatan industri pertahanan nasional.

Pembentukan KKIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2013, terdiri atas Presiden sebagai ketua, Menteri Pertahanan (ketua harian), Menteri Badan Usaha Milik Negara (wakil ketua harian).

KKIP juga beranggotakan Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menristek, Mendikbud, Menkominfo, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kapolri.

Berdasarkan Perpres, KKIP bertugas merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri pertahanan. Selain itu, juga berwewenang menyusun sekaligus membentuk rencana induk industri pertahanan jangka menengah dan panjang.

Seperti dilansir lama Sekretariat Kabinet, KKIP juga berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, dan menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan serta keamanan.

Selain iut, KKIP juga bertugas menjalin kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan, serta merumuskan kebijakan pendanaan dan pembiayaan industri pertahanan.

Read More