Malaysia Tolak Campur Tangan di Kasus Bom Kimia Suriah

Berbeda dengan negeri barat yang berencana melakukan intervensi militer dalam konflik Suriah --serangan bom kimia yang menewaskan ratusan orang, Malaysia justru tak sependapat. Pemerintah Negeri Jiran itu justru sangat menentang adanya campur tangan yang dilakukan pihak militer untuk mengakhiri konflik tersebut. "Intervensi militer di Suriah, sebagai solusi politik untuk mengakhiri konflik di Suriah sangat ditentang negara saya," ujar Anifah Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia pada Rabu, 4 September 2013 dan dimuat dalam Xinhua.

Anifah menjelaskan, intervensi militer tidak bisa memecahkan masalah dan hanya akan mengakibatkan hilangnya nyawa tak berdosa dan kerusakan properti. "Kami tidak pernah percaya intervensi militer akan memecahkan masalah. Kami telah melihat apa yang terjadi di banyak negara. Apa yang terjadi di Libya, Irak, Afghanistan. Hal ini (intervensi militer) tidak menyelesaikan masalah apa pun," katanya seperti dimuat kantor berita Bernama.

"Posisi kami sangat jelas, bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada kelompok yang bertikai untuk duduk bersama, melalui dialog dan konsultasi. Dan menemukan solusi yang membawa manfaat bagi masyarakat dari negara tertentu," urai Anifah dalam konferensi pers ketika dimintai untuk mengomentari potensi serangan militer oleh Amerika Serikat terhadap Suriah untuk diduga menggunakan senjata kimia.

Terkait hal itu, Anifah juga menyerukan kepada Liga Arab untuk memfasilitasi negosiasi dan diskusi politik untuk menemukan solusi terhadap konflik di Suriah. Serangan di Damaskus Timur yang terjadi pada Rabu, 21 Agustus 2013 menewaskan banyak warga sipil tak berdosa. Anak-anak pun turut menjadi korban dalam serangan tersebut.

Menurut data dari sebuah yayasan medis yang turut serta merawat para korban serangan bom kimia itu, 355 orang meninggal dunia. Namun setelah dilakukan penyelidikan, pihak Amerika yang telah memiliki fakta-fakta dari PBB menyatakan korban meninggal dunia bertambah 1.074 orang. Atau dengan kata lain jumlahnya mencapai 1.429.

Malaysia Belum Rencanakan Beli Pesawat Tempur Baru

Pemerintah Malaysia belum berencana untuk mengganti armada jet tempur MiG-29 dan Sukhoi dengan jet tempur model terbaru.Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein mengatakan bahwa penggantian dan pembelian jet tempur baru harus mengacu pada pada konteks keamanan dan ancaman yang ada pada negara. "Untuk saat ini, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengantikan jet tempur MiG-29 dan Sukhoi yang ada saat ini".

"Kami lebih mencari pada kemungkinan untuk melengkapi armada (helikopter) Agusta dengan senjata atau meg-upgrade helikopter Nuri," katanya setelah perayaan Merdeka Raya 2013 di konstituensi parlemen Sembrog kemarin. Tercatat saat ini Tentera Udara Diraja Malaysia memiliki 14 unit jet tempur MiG-29, 18 unit Sukhoi Su-30MKM dari Rusia dan 8 unit F/A-18 Hornet dari Amerika Serikat.

China Beli Pesawat Tempur Su-35 Dari Rusia

Moskow dan Beijing berharap untuk mengesahkan kesepakatan atas penjualan jet-jet tempur Su-35 Rusia ke China pada 2014, kata seorang pejabat senior pada perusahaan monopoli ekspor senjata Rusia, "Pembicaraan sedang berlangsung, tetapi kesepakatan tidak mungkin disahkan sebelum akhir tahun. Penandatanganan kemungkinan besar akan berlangsung tahun depan," kata Viktor Komardin, wakil kepala Rosoboronexport yang dikelola oleh negara.

"Perunding China membahas prospek teknis pesawat," kata Komardin kepada RIA Novosti. Dia tidak mengatakan berapa banyak jet tempur multirole yang ingin dibeli China, tetapi menambahkan bahwa Beijing juga tertarik untuk membeli persenjataan untuk mereka.

“Pasti akan ada persenjataan terpadu, tetapi kami akan membahas senjata eksternal," kata Komardin. "Mereka ingin senjata jenis baru yang kita miliki, termasuk dari Tactical Missiles Corporation (yang berbasis di Wilayah Moskow). Tetapi itu "akan menjadi kesepakatan yang terpisah," katanya.

Perundingan-perundingan tentang pembelian Su-35 China dari Rusia adalah untuk modernisasi Su-27m, yang oleh Angkatan Udara Rusia dibuka pada tahun 2010, tetapi dibekukan tahun lalu. Namun, kepala Rosoboronexport Anatoly Isaikin mengatakan kepada sekelompok pilot China selama MAKS Airshow di Rusia pekan lalu, bahwa mereka akan "segera" punya kesempatan untuk menerbangkan Su-35.

Australia : Pemerintah dan Rakyat Indonesia Layaknya Tentara Bayaran yang Rela Melakukan Pekerjaan Kotor Demi Uang

Perdana Menteri Australia yang baru terpilih, Tony Abbott, dinilai sudah melecehkan kedaulatan dan meremehkan Pemerintah Indonesia. Bahkan, Guru Besar dan pakar hukum Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD mengatakan, pemimpin Koalisi Liberal-Nasional (aliansi sayap kanan) ini seperti menganggap Pemerintah Indonesia layaknya "tentara bayaran."

"Melalui rencana program penanganan penyelundupan manusianya, Abbott seperti menganggap pemerintah dan rakyat Indonesia layaknya tentara bayaran yang rela melakukan pekerjaan kotor demi uang," tegas Profesor Hikmahanto, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Tribunnews.com, Minggu (8/9/2013). Dalam kampanyenya, Tony Abbott memang menjanjikan bakal menggelontorkan dana 420 Juta Dolar Australia untuk penanganan penyelundupan manusia.

Tapi, kata Hikmahanto, kalau didedah, program itu melecehkan kedaulatan Indonesia. Sebab dalam kampanyenya, Tony menjelaskan pemerintah Australia akan menggunakan uang itu untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat, dan kepala desa yang memberi informasi. Bahkan, sambungnya, Abbott ingin menggunakan dana itu untuk menempatkan polisi Australia di Indonesia.

"Abbott membuat program tersebut, seolah Indonesia bagian dari negara Australia yang tidak memiliki kedaulatan," tutur Hikmahanto.  Seharusnya, kata dia, Tony Abbott harus mengajak pemerintah Indonesia terlibat dalam pelaksanaan program penanganan penyelundupan manusia tersebut.

Karenanya, sambung Hikmahanto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memberikan respons terhadap rencana program Abbott tersebut. "Bila ini (program Tony Abbott) terjadi dan tak direspons, sungguh disayangkan karena Presiden SBY di masa-masa akhir pemerintahannya akan mendapat label negatif," tandasnya.