Jendral TNI-AD Moeldoko Janji Optimalkan Alutsista Produksi Dalam Negeri

Calon Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memiliki cita-cita untuk mengoptimalkan penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi dalam negeri. Sehingga dapat tercipta kemandirian, baik untuk jangka menengah dan jangka panjang.

"Seperti radar dan alat komunikasi. Untuk menjamin keamanan penggunaan, untuk mencegah penyadapan pihak lawan yang dapat berimplikasi jatuhnya korban prajurit yang semakin banyak," ujar Moeldoko dalam Rapat Fit and Proper Test calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Target Moeldoko disambut anggota Komisi I DPR dari fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya. Ia meminta komitmen Panglima TNI terkait masalah alutsista TNI di dalam negeri.

Menurut Chandra TNI harus memprioritaskan industri dalam negeri untuk produksi alutsista. "Apabila terjadi suatu hal, kemandirian alat pertahanan penting," ujarnya. Selain itu, Chandra menjelaskan, jika lebih banyak membeli peralatan dari luar negeru akan memberikan beban ke Indonesia. "Impor makin banyak," katanya.

Australia Lepas Tangan Jika Kru Freedom Flotilla Ditangkap di Indonesia

Pemerintah Australia tidak akan bertanggung jawab jika puluhan aktivis Australia yang ikut dalam pelayaran Freedom Flotilla ke Papua ditangkap oleh pihak keamanan Indonesia dan Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr menegaskan Australia tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia dan Papua Nugini jika ada warga negara lain melanggar hukum dan imigrasi kedua negara itu.

Penjelasan itu terkait dengan perjalanan puluhan aktivis Australia dan sejumlah aktivis Papua Merdeka yang telah mendapat suaka serta pasport Australia sedang menuju ke Papua Nugini dan Merauke, Papua dengan kapal layar Freedom Flotilla. Menurut Carr Pemerintah Australia tidak punya kewajiban untuk memberikan bantuan konsuler sekalipun kalau mereka melanggar hukum Indonesia dan Papua Nugini.

“Mereka harus tahu resikonya dan hukumannya jelas yang akan diterapkan dan Australia tidak bisa mengintervensinya,” tegas Carr. Carr juga menyampaikan kementerian luat negeri telah memberikan peringatan surat resmi kepada semua orang yang ikut dalam pelayaran melalui juru bicara mereka.

“Mereka sudah mendapat peringatan dari media dan surat secara eksplisit dari kementerian luar negeri yang menyatakan, jika mereka melanggar hukum Indonesia dan PNG.. jangan harapkan pajak Australia dihabiskan untuk menangani kasus kalian, seperti penanganan warga negara Australia lainnya di Bali,” ujarnya. Carr dalam konferensi pers di sela pertemuan penanganan pencari suaka di Jakarta juga mengatakan apa yang dilakukan oleh puluhan aktivis itu tidak mendapat simpati dari Pemerintah Australia.

Dia bahkan menyebut Pemerintah Australia dari semua faksi, baik partai Buruh dan oposisi mengakui kedaulatan dan negara kesatuan Indonesia termasuk Papua Barat. “Australia mengakui itu juga merujuk pada ‘Lombok Treaty’,” lanjutnya. Sementara itu pelayaran Freedom Flotilla tetap berlangsung meski telah mendapat peringatan dari Pemerintah Indonesia dan tidak mendapat dukungan dari Australia.

Semalam, salah seorang aktivis yang ikut dalam pelayaran, Amos Waingai kepada Radio Australia mengungkapkan telah sampai di sekitar Cooktown, wilayah pesisir pantai timur Australia. Mereka berangkat dari Cairns, negara bagian Quenssland dan diperkirakan sampai di Papua Nugini dan Meraukae awal bulan depan.

Waingai, aktivis Papua Merdeka yang mendapat suaka di Australia 7 tahun lalu mengklaim perjalanan mereka tidak bermotif politik tapi sebuah perjalanan budaya. Perjalanan itu disebut mempunyai misi untuk memperingati pemisahan daratan Australia dan pulau Papua sejak zaman pencairan es 10 ribu tahun yang lalu dan era kolonisasi.

“Terserah orang mau bilang apa, tujuan saya cuma satu, saya jalan untuk connect dua tempat antara pulau dan daratan besar,” kata Waingai. Dia juga menyatakan tidak takut akan dihadang oleh otoritas keamanan Papua Nugini dan Indonesia bahkan ancaman penangkapan terhadap mereka. Kami sudah siap menghadapi semua resiko yang akan terjadi. Semuanya,” tantang Waingai.

Indonesia Bangun Kapal Induk Untuk Helikopter Militer

PT PAL Indonesia (Persero) berencana mengembangkan kapal induk versi militer. Kapal ini nantinya mampu didarati hingga 8 unit helikopter. Kapal induk versi Indonesia ini, merupakan pengembangan dari kapal tipe Double Skin Bulk Carrier, Star-50 dengan berat 50.000 ton bobot mati (DWT).

"Star 50 dirancang untuk kapal induk. Kita siapkan rancangan. Dirancang untuk 8 helikopter. Belum termasuk yang disimpan di hanggar," ucap Petugas Penjaga Stand PAL Utario EP  di acara Kongres Diaspora, JCC Senayan Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Kapal ini nantinya diproduksi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Induk dari kapal ini yakni varian STAR 50 merupakan kapal angkut curah yang hanya dijual untuk pasar internasional. Kapal Induk yang nantinya dibuat dan dirancang di Surabaya, Jawa Timur, namun tidak dikonsep untuk didarati jet tempur.

"Kalau jet tempur kapalnya susah manuver di Indonesia karena laut kita nggak dalam," jelasnya. Kapal Induk buatan Indonesia ini nantinya akan menjadi kapal angkut helikopter atau helicopter carrier. Untuk versi pendahalunya STAR-50 telah diproduksi sejak tahun 2005 untuk angkutan curah.

Pasukan Marinir Indonesia dan Pasukan Marinir Amerika Gelar Lantern Iron 13-1

Asisten Operasi Komandan Korps Marinir (Asops Dankormar) Kolonel Marinir Purwadi mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington secara resmi membuka latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim.

Latihan bersama dengan nama Lantern Iron 13-1 yang diikuti oleh prajurit Batalyon Taifib-1 Marinir dan US MARSOC tersebut berlangsung mulai 20 Agustus 2013 hingga 6 September 2013.

Dalam amanatnya yang dibacakan Asops Dankormar, Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa situasi global khususnya keamanan maritim menuntut kesiapan Korps Marinir secara optimal. Untuk mencapai tingkat kesiapan yang optimal, prajurit Korps Marinir yang profesional dituntut untuk memiliki standar tertinggi dalam hal teknik dan taktik guna menangani berbagai situasi yang berkembang, sehingga dengan pelaksanaan latihan Lantern Iron 13 – 1 semua tuntutan dapat terpenuhi.

Latihan kali ini, lanjutnya, memfokuskan pada permasalahan pertempuran di darat dan di laut mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Kedua belah pihak akan saling bertukar pengetahuan, khususnya materi kemampuan Intai Amfibi, perang hutan dan sniper melalui metode teori hingga praktek di lapangan.

Sementara itu, Letkol Marinir Edy Cahyanto selaku Komandan Satgas Latihan mengatakan tujuan latihan Lantern Iron 13 – 1 yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib serta menjalin kerjasama/persahabatan dengan prajurit US MARSOC dalam bidang militer.

Materi yang dilatihkan, lanjutnya, meliputi teori di kelas dan praktek di lapangan, untuk teori di kelas meliputi pertolongan pertama korban perang (Medical/Tactical Combat Casualty Care), dan identifikasi serta tindakan terhadap bahan peledak (Demolition Identification dan reaction), sedangkan untuk praktek dilapangan, materinya meliputi menembak sniper, operasi renang rintis (scout swimmer operation), raid amfibi, pengintaian pantai (beach landing technique), jungle and sea survival dan berganda (full mission profile).

“Latihan Bersama Lantern Iron 13 – 1 melibatkan 77 prajurit, 66 prajurit Taifib-1 Mar dan 11 prajurit US MARSOC, dengan menggunakan daerah latihan di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran untuk materi teori dan menembak, sedangkan untuk materi lainnya dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur Lampon Banyuwangi,” tambahnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Edi Eka Susanto, Dandim Situbondo Letkol Arm Sugeng Riyadi, Kapolres Situbondo AKBP Erthel Stephan, Paban Sops Pasmar-1 Letkol Mar Amir Kasman, Komandan PLP Baluran Letkol Mar Agus Gunawan Wibisono dan beberapa pejabat TNI/Polri diwilayah Situbondo.

Hari Ini DPR Uji Calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Komisi I DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu (21/8/2013). "Seperti tahun lalu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, salah satunya kemarin tiga orang anggota ke KPK untuk mendapat klarifikasi. Dari Komnas HAM penjelasannya tidak ada catatan dengan kasus HAM," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

Mahfudz mengatakan KPK mengapresiasi Jenderal Moeldoko. Sebab, Kepala Staf Angkatan Darat itu menyampaikan laporan secara lengkap. Bahkan  pejabat paling lengkap sampaikan laporan kekayaan. Secara prinsip mereka mengatakan tidaak ada catatan kasus dari laporan kekayaan," tutur Politisi PKS itu.

Ia juga mengatakan sejauh ini Moeldoko tidak bermasalah dilihat dari pemeriksaan administratif. Pihaknya juga belum mendapat laporan dari publik. "Belum ada dan mudah-mudahan ini indikasi bahwa tidak mendatangkan persoalan," katanya.

Mahfudz juga mengatakan persoalan Operasi Sajadah yang sempat dipersoalkan juga telah terklarifikasi. KontraS dan Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. "Memang tidak seperti yang dikatakan bahwa itu cara Jenderal Moeldoko sebagai Pangdam Siliwangi untuk coba membangun interaksi antara tokoh Ahmadiyah dengan kalangan-kalangan. Karena Ahmadiyah terkesan ekseklusif," imbuh Mahfudz.