Hidayat Nur Wahid: Militer Mesir Harus Belajar dari Indonesia

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal kekerasan militer Mesir terhadap massa pendukung Presiden terguling Mohammed Morsi, yang berasal dari Partai Ikhwanul Muslimin. Hidayat meminta militer Mesir untuk belajar dari militer Indonesia dalam masa krisis politik seperti sekarang ini. Agar pembantaian terhadap masyarakat tidak terus terjadi.

"Saya setuju dengan pernyataan Pak Wiranto, mestinya militer mesir belajar dari militer indonesia," kata Hidayat saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Senin (19/8/2013).

Menurut politisi senior PKS itu, Indonesia harus segera menjalin komunikasi. Terlebih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merupakan mantan militer. Sehingga berpeluang besar untuk berbicara dengan militer Mesir.

"Beliau bisa berkomunikasi lebih efektif bahwa militer tetap bisa berperan dalam dunia demokratisasi. Tapi tidak dengan cara itu. Main tembak dan menghancurkan demokratisasi," ujar Hidayat. Saat ini, arus protes terhadap pemerintah Mesir terus bermunculan di Indonesia. Mereka mengutuk keras pembantaian yang dilakukan militer Mesir terhadap warganya terutama pendukung Morsi.

Kongres AS Terpecah Terkait Penghentian Bantuan Militer ke Mesir

Anggota kongres AS terpecah terkait penghentian bantuan militer ke Mesir terkait kekerasan yang melanda negeri itu. Perbedaan pendapat di kalangan kongres ini menunjukkan betapa sulitnya pilihan yang dihadapi pemerintahan Barack Obama dalam menyikapi krisis politik di salah satu sekutu terpentingnya di Timur Tengah itu. Para petinggi Partai Demokrat secara umum mendukung pendekatan yang dilakukan Presiden Obama. Namun, pada Minggu (18/8/2013) anggota kongres dari Demokrat Keith Ellison mengatakan dia memilih untuk menghentikan bantuan untuk Mesir.

Ellison adalah politisi Muslim pertama yang terpilih untuk duduk di Kongres AS."Saya akan memangkas bantuan namun tetap memelihara diplomasi intensif dengan Mesir dan kawasan sambil mengatakan, kami akan mengucurkan kembali bantuan jika Anda menggentikan pertumpahan darah dan kembali ke jalur demokrasi," kata Ellison.

Ellison menambahkan, seharusnya pemerintah AS dengan tegas menyatakan penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta militer. "Menurut saya, apa yang terjadi di Mesir adalah sebuah kudeta. Kita harus mengatakan itu. Selanjutnya, baru kita ikuti aturan yang mengatakan kita tak bisa membantu pemimpin kudeta," tambah Ellison. Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Caitlin Hayden mengatakan, pengucuran bantuan militer ke Mesir tetap dalam pengawasan.

"Semua bantuan untuk Mesir tengah dievaluasi dan kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan jika kami anggap perlu," kata Hayden. "Dalam titik saat ini, belum ada keputusan baru terkait bantuan (untuk Mesir). Namun, proses evaluasi masih berlangsung," tambah dia. Sedangkan, di tubuh Partai Republik seruan untuk menghentikan bantuan militer bagi Mesir terus menguat. Namun, sebenarnya masih ada keraguan soal penghentian bantuan bagi Mesir ini.

Anggota Kongress Pete King menegaskan, penghentian bantuan akan mengurangi pengaruh AS terhadap pemerintah sementara Mesir yang menguasai akses ke berbagai fasilitas strategis misalnya Terusan Suez. "Tak ada pilihan bagus di Mesir. Mendepak Mubarak, lalu Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu secara demokratis," kata King yang mengetuai panel masalah kontraterorisme dan intelijen.

Sayangnya, lanjut King, setelah memenangi pemilu Ikhwanul Muslimin tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan demokrasi. "Faktanya, tak ada orang baik di Mesir. Namun, jika kita bekerja sama dengan Mesir maka peluang untuk melindungi kepentingan AS di negeri itu lebih besar. Jadi kita harus melanjutkan kerja sama dengan militer," lanjut King. Terpecahnya pandangan soal Mesir di dalam partai yang sama menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi Presiden Barack Obama ketika dia mencoba untuk menentukan kebijakan terbaik atas Mesir.

Sebelumnya, Obama sudah mengecam kekerasan di Mesir dan membatalkan latihan militer gabungan dengan Mesir yang dijadwalkan pada September mendatang. AS juga menunda pengiriman empat pesawat tempur jet F-16. Meski demikian, Gedung Putih masih menolak menyebut penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta. Jika Gedung Putih menyebut peristiwa 3 Juli itu adalah kudeta, konsekuensinya adalah AS harus menghentikan berbagai bantuan untuk Mesir, salah satunya adalah bantuan militer sebesar 1,3 miliar dolar AS per tahun.

Massa Pendukung Kopassus Blokir Pintu Pengadilan Militer

Tidak puas dengan oditur, sejumlah elemen massa pendukung Kopassus memblokir pintu masuk Pengadilan Militer (Dilmil) II/11 Yogyakarta. Mereka ngotot minta terdakwa dituntut dan divonis ringan. Massa berasal dari Gerakan Anti Maksiat (GAM), Forum Jogja Rembug (FJR), Front Jihad Islam (FJI), Paksikaton, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), FKPPI, Kokam. Mereka menutup pintu masuk sisi selatan gedung Dilmil dengan memasang sebuah spanduk yang bertuliskan 'Kami butuh TNI Kopassus, bebaskan dari semua putusan', Senin (19/8/2013).

Massa juga menutup pintu gerbang dengan memarkir dua mobil di belakangnya. Satu pintu di sisi utara gedung juga ditutup. Koordinator aksi Guspur meminta oditur militer mendengarkan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Sebab dengan terbunuhnya 4 tahanan, situasi Yogyakarta menjadi lebih kondusif dan aman.

"Oditur tidak tahu kalau Kopassus itu bukan hanya milik negara, tapi milik masyarakat. Yang dibunuh itu preman," kata Guspur. Usai sidang dengan terdakwa Serda Ikhmawan Suprapto, massa sempat bertahan di depan gedung Dilmil. Mereka bernegosiasi cukup alot agar bisa menemui oditur.

Oditur militer Letkol (sus) Budiharto akhirnya menemui massa. Di hadapan massa, dia mengatakan sidang belum berakhir. "Semua diserahkan kepada majelis hakim. Apa yang diputuskan majelis hakim itu mengikat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penasihat hukum kita hanya beda posisi," tegas Budiharto. Usai ditemui oditur, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sidang berakhir pada pukul 15.30 WIB.

Klik Dukungan >> Mendukung Kopassus

Kapal Perang Angkatan Laut Inggris Siap Evakuasi Warga di Mesir

Angkatan Laut Inggris telah menempatkan armada kapal perang dan kapal dukungan pada siaga untuk mengevakuasi turis Inggris dari Mesir di tengah meningkatnya kekerasan di negara itu. Pasukan keamanan Mesir telah memimpin penumpasan brutal terhadap pendukung Presiden terguling Mohammed Morsi, dan menewaskan lebih dari 800 orang serta melukai ratusan lainnya sejak Rabu lalu.

Dalam reaksi terhadap situasi tersebut, Angkatan Laut Inggris telah memerintahkan kapal induk HMS Illustious, kapal serbu Bulwark dan armada kapal dukungan frigat yang siap untuk misi penyelamatan darurat di Mesir jika ketegangan meningkatkan sana. Armada itu dikirim ke Gibraltar awal pekan ini untuk mengambil bagian dalam serangkaian latihan militer di daerah itu.

"Tim perencanaan akan akan melihat semua pilihan dan memastikan kami siap untuk mengevakuasi warga negara Inggris jika itu yang terjadi atau dalam skenario terburuk campur tangan untuk menyelamatkan warga Inggris yang disandera," menurut Sunday Express mengutip sumber Angkatan Laut.

"Seperti turis, kami memiliki warga negara Inggris di dalam Kairo dan daerah lain dan  sekarang sangat banyak permainan menunggu. Ini adalah semua tentang proses pengambilan keputusan politik, berdasarkan informasi intelijen yang dikumpulkan di GCHQ (Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah). Peran kami adalah untuk siap," tambah sumber tersebut.

Hal ini muncul ketika Kantor Luar Negeri Inggris telah menyatakan permintaan resor Red Sear bagi warga negaranya. Ada sekitar 40.000 warga Inggris di resor Laut Merah, sementara jumlah ini diharapkan tumbuh lebih ketika wisatawan Inggris mengunjungi daerah dalam beberapa minggu mendatang. Kementerian Luar Negeri telah memperingatkan warga Inggris untuk menghindari perjalanan ke daerah-daerah Northeasters Mesir termasuk Luxor, Alexandria dan Kairo.

Kembangkan Industri Pertahanan Nasional, Presiden Bentuk KKIP

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan serta pemanfaatan industri pertahanan nasional.

Pembentukan KKIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2013, terdiri atas Presiden sebagai ketua, Menteri Pertahanan (ketua harian), Menteri Badan Usaha Milik Negara (wakil ketua harian).

KKIP juga beranggotakan Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menristek, Mendikbud, Menkominfo, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kapolri.

Berdasarkan Perpres, KKIP bertugas merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri pertahanan. Selain itu, juga berwewenang menyusun sekaligus membentuk rencana induk industri pertahanan jangka menengah dan panjang.

Seperti dilansir lama Sekretariat Kabinet, KKIP juga berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, dan menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan serta keamanan.

Selain iut, KKIP juga bertugas menjalin kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan, serta merumuskan kebijakan pendanaan dan pembiayaan industri pertahanan.

Muncul Bukti Bahwa Putri Diana Tewas oleh Operasi Intelijen

BBC News melansir keterangan baru yang menimbulkan kegemparan di Inggris. Penyelidikan kecelakaan maut yang menewaskan Putri Diana dan Dodi Al Fayed 15 tahun lalu mendapat bukti baru. Yang lebih mengagetkan lagi, bukti baru itu mengindikasikan bahwa tewasnya pasangan tersebut merupakan bagian dari operasi intelijen Inggris.

Menurut Scotland Yard, informasi itu tengah "dikaji keterkaitan dan kredibilitasnya". Kajian ini ditegaskan bukan "bentuk penyelidikan ulang" atas kasus kematian paling ditangisi di Inggris pada abad 20 tersebut.   

Hanya, muncul info pemberi informasi adalah petugas dari komando operasi dan unit kejahatan khusus. Informasi itu disampaikan oleh  mantan mertua prajurit tersebut kepada polisi metropolitan Inggris lewat kesatuan polisi militer.   

Menurut sejumlah koran minggu yang terbit di London kemarin, muncul dugaan militer terlibat dalam kecelakaan tersebut dan informasi baru yang didapat polisi ini diberikan oleh sumber dalam tubuh militer.   

Hingga sekarang, Kerajaan Inggris menolak berkomentar. Anak kandung Putri Diana dari hubungannya dengan Pangeran Charles, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry,  enggan menyampaikan opini tentang informasi baru mengenai kematian ibu mereka.     

Sementara keluarga Al Fayed mengatakan tertarik untuk menunggu kabar selanjutnya. Juru bicara keluarga kepada BBC News mengatakan, taipan asal Timur Tengah itu percaya kepolisian metropolitan di London dapat menyelidiki informasi baru tersebut.   

Putri Diana, janda penerus takhta Inggris, baru berusia 36 saat meninggal dunia. Mobil sewaan Mercedes Benz S-Class W140 bernopol 688 LTV75 yang ditumpanginya menabrak sebuah tiang di terowongan Pont de l"Alma di Kota Paris pada 31 Agustus 1997.   

Tabrakan terjadi setelah pasangan Diana dan Al Fayed meninggalkan Hotel Ritz di Paris dan mencoba menghindari kejaran paparazzi yang naik sepeda motor. Pengawal Al Fayed, Trevor Rees-Jones, adalah satu-satunya penumpang yang selamat dalam kecelakaan itu.  

Penyelidikan kasus kematian Putri Diana itu berlangsung hingga 90 hari dan memeriksa sebanyak 250 orang saksi. Pada 7 April 2008, panel juri memutuskan bahwa Putri Diana tewas terbunuh karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan.    

Mantan Komisaris Kepolisian Metropolitan Lord Stevens dalam laporannya yang dipublikasikan pada Desember 2006 menolak klaim bahwa Putri Diana dan Dodi Al Fayed tewas dibunuh. Hasil penyelidikan Lord Stevens menyimpulkan, Putri Diana tidak dibunuh mata-mata Inggris dan dia tidak sedang hamil saat meninggal dunia.  

 Saat Operasi Paget "nama operasi penyelidikan kematian Diana" ditutup, disimpulkan bahwa pengemudi Mercedes, Henri Paul, mabuk. Dia  melarikan mobilnya terlalu kencang. Hasil otopsi menunjukkan darah Henri Paul mengandung 1,74 gram alkokol per liter atau dua kali batas maksimum yang diperbolehkan di Inggris.   

Kehidupan pribadi Diana terus-menerus mengundang rasa ingin tahu publik, bahkan jauh setelah kematiannya. Sebuah film tentang kisah percintaannya dengan seorang dokter jantung, antara lain dibintangi aktris Naomi Watts,  dibuat tahun lalu. Pada tahun 2011, Festival Film Cannes juga diramaikan dengan sebuah film dokumenter tentang Diana, berjudul Unlawful Killing.

Australia Berhasil Lakukan Ujicoba Tembakkan Torpedo MU90

Kapal frigat HMAS Stuart dari kelas ANZAC menembakkan torpedo itu terhadap sasaran yang sudah ditentukan di sebuah daerah latihan tempur di Australia Timur. Keberhasilan penembakan torpedo ini menjadi tonggak terakhir sebelum torpedo ini benar-benar digunakan oleh seluruh armada laut Rusia setelah sebelumnya torpedo ini memasuki masa-masa sulit.

"Torpedo ringan MU90 telah melewati program pengujian ekstensif. Penembakan ini adalah ujian final dan evaluasi untuk MU90 dan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya," ujar Vice Admiral Griggs. Target untuk penembakan torpedo itu adalah sebuah target khusus yang dibuat di Victoria oleh Defence Science and Technology Organisation dan sukses dihantam oleh torpedo. Target memenuhi semua persyaratan perang yang sesungguhnya.

"Torpedo ringan MU90 menjadikan kemampuan perang anti kapal selam dari armada laut RAN meningkat signifikan," ujar Vice Admiral Griggs, sembari menambahkan bahwa "setiap kapal perang RAN akan dilengkapi dengan torpedo ringan anti kapal selam yang terbaik di dunia ini."

MU90 disebut torpedo ringan karena memiliki panjang 3 meter, berat 300 kilogram, memiliki jangkauan lebih dari 10 kilometer dan dirancang untuk mendeteksi dan menyerang kapal selam yang berjalan tenang di bawah air. Dapat diluncurkan dari air dan juga udara. Sebagai perbandingan, torpedo Markus 48 milik kapal selam Collins beratnya 1,5 ton.

MU90 merupakan torpedo hasil pengembangan bersama antara WHITEHEAD ALENIA Sistemi Subacquei (Italia), DCNS Internasional dan Thales (Perancis). Sedangkan EUROTOP adalah kontraktornya. Saat ini torpedo MU90 sudah diproduksi secara massal dan masing-masing digunakan oleh Angkatan Laut Perancis, Italia, Jerman, Denmark, Polandia dan Australia.

Pada bulan Desember 2003, Menteri Pertahanan Australia mengumumkan pembelian torpedo ringan baru anti kapal selam MU90 untuk frigat kelas ANZAC dan FFG, helikopter Seahawak dan Sea Sprite, dan pesawat patroli maritim AP-3C Orion. Torpedo tersebut dirakit di Australia dengan 35% bahan bakunya dari Australia dan diproduksi oleh Djimindi Alliance yang merupakan gabungan dari Thales Underwater Systems, EuroTorp and the Commonwealth of Australia.

Anggaran Pertahanan TNI Lebih Kecil Dibandingkan Anggaran Kepolisian

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun. Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz.

"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alutsista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga.