Sejarah : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang (sic).
Indonesia flag raising witnesses 17 August 1945.jpg

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Pesan SBY Untuk Negara Lain : Jangan Lukai Perasaan Indonesia

Sikap saling menghormati dan menghargai antara satu negara dengan negara lain menjadi syarat mutlak dalam hubungan internasional. Hal itu telah diterapkan Indonesia dalam hubungan global. Namun demikian, tak selalu Indonesia mendapat hal yang sama dari negara lain. Pelanggaran batas wilayah dan kedaulatan Indonesia kerap dilakukan oleh negara tetangga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki pesan khusus terhadap negara-negara lain mengenai hal itu. "Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai perasaan bangsa lain," kata Presiden SBY dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

SBY mengatakan, selama ini Indonesia selalu menghormati negara lain. Karena itu, SBY berharap Indonesia mendapat hal yang sama dari negara lain. "Selama ini kita bangsa Indonesia senantiasa menghormati integritas dan kedaulatan negara sahabat kami. Oleh karena itu kita juga berharap mendapat hal yang sama," kata SBY.

SBY Tegaskan Aceh dan Papua bagian NKRI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Aceh dan Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ia minta semua pihak, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri,  menghormatinya.

"Kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak," dalam pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

SBY melanjutkan, melalui penegasan ini, dirinya berharap agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. "Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain," katanya menegaskan.

Kementerian Pertahanan Indonesia Mendapat Anggaran Rp 83,4 triliun Untuk Belanja di Tahun 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah dalam tahun anggaran 2014 menganggarkan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista, agar tidak tertinggal dengan negara lain.

"Tujuannya agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat kita capai. Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional," kata Presiden Yudhoyono pada Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Presiden Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan wapres Hamzah Haz, mantan Wapres M Jusuf Kalla, mantan ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, mantan ketua DPR RI Akbar Tandjung, Ketua KPK Abraham Samad, Gubernur BI Agus Martowardoyo, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para duta besar perwakilan negara sahabat.

Yudhoyono mengatakan, upaya ini dilakukan dengan memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri. Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun.

"Generasi dan teknologi persenjataan kita juga tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita," kata Presiden. Ditambahkan Presiden, tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, prioritas alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan. Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Anggaran juga disediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok. Selain itu, kita juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar satu berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

"Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen," kata Presiden. Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi. Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp83,4 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun.

Skuadron Pesawat Tempur Sukhoi Lengkap Dipersenjatai Tahun 2014

Tahun depan, Skuadron Udara 11 TNI AU akan lengkap terdiri dari 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flankers series, termasuk sistem kesenjataan dan avionika tercanggih yang sedang dalam pemesanan. "Insya Allah, tahun depan lengkap. Kami sangat mendukung perkuatan dari saat ini yang 40 persen dari kekuatan esensial minimum. Saya baru merasakan berada dalam kokpit pesawat tempur ini selama 30 menit di udara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, di Jakarta.

Bersama koleganya, Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Moeldoko, dia diberi wing kehormatan penerbang tempur TNI AU. Adalah Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, yang menyematkan wing kehormatan penerbang tempur itu di flight suit masing-masing, disaksikan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan segenap pimpinan TNI.

Dengan begitu, Alisyahbana menjadi perempuan pertama Indonesia yang ikut terbang dalam kokpit pesawat tempur generasi empat buatan Rusia itu, sekaligus perempuan pertama Indonesia yang berhak memakai wing kehormatan penerbang tempur TNI AU. Menurut Alisyahbana, kelengkapan persenjataan Sukhoi Su-27 Flankers series (termasuk versi kursi ganda, Sukhoi Su-30MKI), merupakan satu paket program penguatan kekuatan militer di udara. Indonesia membeli Sukhoi Su-27 dari varian SKM untuk versi kursi tunggal, dan Su-30 Mk2 pada versi kursi ganda. Dari sisi kesenjataan, Sukhoi Su-27 Flanker bisa dimuati peluru kendali berpemandu terdiri dari R-73, R-27ER, R-27ET, dan RVV-AEI. Sedangkan peluru kendali tak berpemandu yang bisa digotong adalah FAB-500M62/RBK-500/ZB-500, FAB-250M54, FAB-250M62, OFAB-100-120, B-8MI, dan B-13L.

Sukhoi Su-27 Flanker dengan manuver Pugachev-nya yang sangat menakutkan itu juga bisa membawa peluru kendali udara ke darat, yaitu Kh-29T, Kh-31P(A), Kh-59M, KAB-500Kr, KAB-1500Kr, selain 1.500 butir peluru munisi panas GSh-301 dari kanon 30 milimeter S-25. Skuadron Udara 11 ada di bawah Wing 5 TNI AU yang berkedudukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar. Pada akhir Februari lalu (22/2) dua jet tempur Sukhoi Su-30Mk2 Flanker tiba, mendarat di landasan pangkalan udara di Makassar itu.

Saat tiba, kedua Su-30 Mk2 itu dalam keadaan dilepas sayap-sayap, dan radome radarnya agar muat di dalam ruang kargo An-124-100 itu. Setelah lengkap diturunkan semuanya, kedua pesawat tempur dengan riwayat penerbangan masih 0 jam terbang, baik untuk mesin ataupun struktur pesawat terbangnya, dirakit. Kedua pesawat tempur TNI AU itu bagian dari enam tambahan Sukhoi Su-30 dan Su-27 yang dipesan lagi oleh Indonesia dari Rusia. Indonesia memesan varian Su-27 SKM dan Su-30 Mk2, karena Rusia menyesuaikan keperluan pembeli.

Sejak awal pada Maret 2003, Indonesia membeli seluruh penempur TNI AU itu dari pabriknya, KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) di Rusia. Saat itu dua Su-27 SKM dan satu Su-30 Mk2 mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Maospati, Jawa Timur. Kedatangan kali kedua seri Sukhoi yang memiliki kemampuan di atas F-15 Eagle atau pesawat tempur generasi 4 ini adalah pada 2009 dan 2010. Menurut sumber, berlainan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada umumnya, Rusia menjual produk-produk persenjataannya terutama pesawat tempur dalam modul-modul terpisah, yang mengharuskan pembeli jeli dan cermat.

Masing-masing modul --termasuk sistem kesenjataan dan avionika-- itu dibeli secara terpisah dengan pelatihan terpisah pula. Persenjataan Sukhoi itu, sebagai misal, melalui proses yang berbeda dengan proses pembelian pesawat tempurnya. Ini yang menyebabkan selama beberapa tahun, Su-27 SKM dan Su-30 Mk2 TNI AU terbang tanpa dilengkapi peluru kendali dan persenjataan lain.

Indonesia-Pakistan Terus Bekerjasama Memerangi Terorisme

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, mengatakan pemerintahnya terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak terorisme. Kedua negara sepakat saling memberikan informasi untuk melacak keberadaan penebar teror, baik yang saat ini berada di Pakistan maupun di Indonesia.

Demikian ungkap Sanaullah, yang ditemui usai memimpin upacara hari Kemerdekaan ke-66 Pakistan pada Rabu 14 Agustus 2013 di gedung Kedutaan yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Sanaullah, kerjasama di sektor itu penting untuk perbaiki citra Pakistan yang kerap dianggap sarang para teroris. "Kami ingin Pakistan kembali seperti dulu, terbebas dari para teroris dan aksi teror, bebas dari elemen radikal, dan ekstremisme," kata Sanaullah kepada media.

Keseriusan ini bahkan diutarakan secara jelas ketika mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi menyambangi Indonesia tahun 2010 silam. Kerjasama ini dapat memberikan contoh nyata kepada para pelaku teror bahwa Pakistan juga ingin kedamaian disebar di negara-negara Muslim. "Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh toleransi yang baik," ujar Sanaullah.

Dalam menumpas aksi terorisme di Pakistan, Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan dalam jumpa wartawan yang digelar hari ini mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah tentara khusus untuk memberantas para teroris di negaranya. Dilansir laman Zee News India, pengajuan kebijakan pembentukan tentara khusus itu akan diajukan ke Perdana Menteri, Nawaz Sharif.

Selain itu Chaudry juga berencana menghidupkan kembali Pejabat Berwenang Penanganan Terorisme Nasional (NACTA) sebagai titik penting pengamanan internal. Kemdag akan membentuk sekretariat bersama untuk mewakili semua badan inelijen yang beroperasi di Pakistan.

Dia mengatakan untuk pembentukan kekuatan awal, sekitar 500 tentara aktif atau yang telah pensiun akan dilatih secara khusus. Ke depannya jumlah tentara itu akan ditingkatkan menjadi dua ribu orang. Chaudry berencana tentara khusus ini akan ada di tingkat provinsi di tahap selanjutnya.

Indonesia Akan Segera Miliki 8 Helikopter Apache AH-64D Tahun 2018

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko memastikan pemerintah membeli delapan unit helikopter Apache. Menurut dia, Kementerian Pertahanan sudah memberi lampu hijau untuk membeli helikopter serang canggih AH-64-D Apache Longbow dari Amerika Serikat itu. Helikopter Apache merupakan salah satu Helikopter tempur tecanggih di dunia.

Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya menolak pembelian Apache karena dianggap kemahalan, kata Moeldoko, kini sudah sepakat menyetujuinya. ”DPR dan Kementerian Pertahanan sudah oke,” kata dia saat ditemui Tempo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2013.

Moeldoko tak mau menyebut harga pembelian delapan helikopter itu dengan alasan tak tahu pasti harganya. ”Lagipula itu teknis.” Ia mengatakan, pemerintah pada tahun ini sudah mulai membayarkan uang muka ke pemerintah Amerika Serikat. ”Pembayaran uang muka menjadi awal kesepakatan pembelian helikopter,” ujar dia. Kedelapan helikopter akan diterima Indonesia secara bertahap mulai 2018 hingga 2021.

Adapun Komisi Pertahanan DPR membenarkan menyetujui pembelian Apache, meski awalnya menolak. ”Setelah dipikir-pikir, memang dibutuhkan Apache untuk memperkuat jajaran Angkatan Darat,” ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin.