Bhakti Kesehatan Indobatt untuk Masyarakat Deir Seriane

Tim medis Indobatt (Indonesia Battalion) Konga XXIII-G/UNIFIL melaksanakan Bhakti Kesehatan di daerah tanggung jawabnya yang meliputi 13 desa di Lebanon Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, karena keterbatasan sarana medis yang ada di desa-desa setempat.

Tempat yang diambil kali ini adalah Desa Deir Seriane, tepatnya di Kantor Balai Desa Deir Seriane, Lebanon Selatan, Kamis (11/7/2013). Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Wadan Satgas Indobatt dan Mayor Inf Pio L Nainggolan.

Bhakti Kesehatan yang dilakukan ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial atau Civil Military Cooperation (CIMIC) Satgas Indobatt Konga XXIII/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon). Banyak dari pasien lokal yang merasa senang dengan kegiatan medis seperti yang dilakukan oleh dokter satgas. Mereka rata-rata menderita penyakit radang tenggorokan, rematik, saluran pernafasan dan influenza, namun tidak sedikit dari mereka yang sakit karena telah lanjut usia.

"Pasien yang datang ke tempat pengobatan yang disediakan oleh Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL sangat senang, pasalnya dengan keterbatasan ekonomi dan kurangnya fasilitas medis di daerah tersebut menjadikan warga sekitar sangat terbantu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Prajurit Garuda," ungkap Lettu Ckm dr Sibin Chandra selaku Danton Kesehatan (Dantonkes) Indobatt.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-G/UNIFIL, Letkol Inf Lucky Avianto turut menyampaikan, kegiatan bhakti kesehatan ini merupakan sarana untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara masyarakat setempat dengan Kontingen Garuda yang sedang melaksanakan tugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon Selatan.

"masyarakat yang sulit menjangkau tempat kesehatan ataupun mereka yang menderita sakit berat dan harus
menjalani rawat jalan, maka Tim Medis Indobatt akan menerjunkan dengan sistem door to door ke tempat sasaran," ujarnya.

Kipan – C Yonif 134/TS Natuna Tetap Lakukan Pembinaan Fisik Dibulan Ramadhan

Kipan C Yonif 134/TS tetap melaksanakan kegiatan pembinaan fisik pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan pada sore hari di lapangan Kompi senapan–C. Sepempang  Natuna dipimpin langsung oleh Dankipan C Yonif 134/TS Lettu Inf O.Sitinjak. 

Kegiatan ini dilakukan adalah dalam rangka memelihara stabilitas kondisi tubuh para prajurit dalam menjalankan tugas pokok satuan.  Pada hari  Kamis (11 Juli 2013)

Dalam hal menjaga kebugaran serta postur tubuh para prajurit, Kipan – C Yonif 134/TS tetap melaksanakan kegiatan pembinaan fisik. Diharapkan dengan kondisi tubuh yang prima, para prajurit dapat  menjalankan tugas pokok satuan seperti menjaga pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau.

TNI AU Siap Gelar Operasi PTTA Di Perbatasan

 

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga beserta pejabat Lanud Supadio menerima kedatangan tim Kemhan di ruangan komandan Lanud Supadio. Kunjungan selama dua hari tersebut juga dimanfaatkan tim Kemhan dan Lanud Supadio untuk menjelaskan paparan kesiapan Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempersiapkan operasi PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak) yang diketuai oleh Kolonel Laut (P) Aripudin.

Untuk membentuk skadron baru ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari fasilitas yang dimiliki Lanud Supadio, fasilitas Skadron UAV atau PTTA, training area Skadron Udara 1, maupun persyaratan yang lain. Danlanud Supadio menegaskan, keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio di Kalimantan Barat sangat bernilai strategis, karena wilayah perbatasan dengan negara lain tentunya memerlukan suatu kesiapsiagaan yang sifatnya terus menerus dan berkesinambungan.

"Sehingga apabila ada tindakan pelanggaran oleh negara lain dapat diketahui sejak dini dan selanjutnya dapat dicegah," kata Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga, Kamis (11/7/2013). Berkaitan dengan hal tersebut, Pontianak yang sekaligus menjadi pintu gerbang Kalimantan Barat perlu kiranya mendapat perhatian jika dipandang dari segi pertahanan dan keamanan. Kunjungan dari kementrian pertahanan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Lanud Supadio.

RUU Keantariksaan Telah Resmi Menjadi Undang-Undang

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keantariksaan menjadi Undang-Undang (UU) Keantariksaan. Pengesahan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta. Pengesahan tersebut sesuai dengan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi yang antara lain mengagendakan Rapat Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU Keantariksaan. Ketua Rapat Sidang Paripurna DPR RI mengetuk palu saat mengesahkan RUU Keantariksaan menjadi UU Keantariksaan.

Rapat pengesahan undang-undang ini dihadiri pula oleh Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Batoegana, serta sejumlah ketua dan wakil ketua dari seluruh fraksi berbagai komisi di DPR RI. Sementara itu, dalam rapat paripurna ini, pemerintah diwakili antara lain oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi Gusti Muahmmad Hatta, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, Kepala Lapan Bambang S. Tejasukmana, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Ham, dan Kementerian Keuangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan pada pembicaraan tingkat I Komisi VII DPR RI. Presiden RI, yang diwakili oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, menyampaikan pendapat akhir mengenai RUU Keantariksaan dalam sidang tersebut. Ia mengatakan, UU Keantariksaan akan menjadi pedoman bagi pembangunan keantariksaan nasional serta melindungi kepentingan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, UU Keantariksaan ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan dan produktivitas bangsa.

Naskah Rancangan Undang-undang tentang Keantariksaan menjadi Undang-undang Keantariksaan diserahkan oleh Pramono Anung kepada pihak pemerintah yang diwakili Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Ham, dan Kementerian Keuangan.